DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Jadwal Retensi Arsip

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Persetujuan Rancangan Jadwal Retensi Arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip;
b.bahwa sebagai pedoman atau tertib pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip pada Perangkat Daerah maka perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman tentang Jadwal Retensi Arsip;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip.
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran NeSjj Republik Indonesia Nomor 6776); M,
2. 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); , � MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
5.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkunganya.
6.Pimpinan Pencipta Arsip adalah kepala lembaga dari pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
8.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenan dengan ars, \
9.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10.Arsip Usu! Serah adalah Arsip yang berisi informasi mengenai arsip yang akan diserahkan.
11.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12.Arsip lnaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13.Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
14.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
15.Arsip Subtantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia yang meliputi pembinaan kearsipan, konservasi, akreditasi kearsipan, pengkajian dan pengemangan kearsipan serta jasa kearsipan.
16.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip. , �

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kearsipan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan Arsip.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.JRA;
b.Pelaksanaan Penyusutan Arsip; dan
c.Penutup. BAB JI JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 5

(1)JRA digunakan sebagai pedoman terdiri dari JRA fasilitatif dan JRA Substantif.
(2)JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bentuk dan Susunan JRA meliputi:

a.kolom nomor;
b.kolom Jenis Arsip;
c.kolom retensi/jangka waktu simpan Arsip Aktif dan Arsip lnaktif; dan
d.kolom Keterangan yang menerangkan menjadi musnah atau permanen. nasib '"'

BAB III

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 7

Penyusutan Arsip meliputi:

a.pemindahan Arsip Inaktif dari pengelola ke unit Kearsipan;
b.pemusnahan Arsip telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 8

(1)Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media.
(2)Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penyeleksian Arsip Inaktif;
2. b.pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
3. c.penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.
(3)Pemindahan Arsip lnaktif yang memiliki Retensi Arsip dibawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di lingkungan perangkat Daerah atau penyelenggara Pemerintah Daerah dan pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Pencipta Arsip di lingkungan perangkat Daerah Pemerintah Daerah Atau penyelenggara Pemerintah Daerah.
(4)Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kearsipan tanggungjawab pimpinan Unit Pengolah dan setelah melewati Retensi Arsip serta penandatanganan berita acara antara pimpinan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dan dilampiri Arsip yang akan dipindahk7 �

Pasal 9

(1)Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, menjadi tanggungjawab pimpinan Pencipta Arsip.
(2)Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap:
1. a.Arsip yang tidak memiliki nilai guna;
2. b.Arsip yang telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
3. c.Arsip yang tidak ada peraturan perundang- undangan yang melarang; dan
4. d.Arsip yang tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
(3)Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya dapat ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.
(4)Prosedur pemusnahan Arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.membentuk panitia penilai arsip;
2. b.penyeleksian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
3. c.pembuatan daftar Arsiparis / tenaga Arsip usu! musnah pengelolah arsip di oleh Unit Kearsipan;
4. d.penilaian oleh panitia penilai Arsip;
5. e.permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
6. f.penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan
7. g.pelaksanaan pemusnahan yaitu:
  1. 1.dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip musna dan tidak dapat dikenali;
  2. 2.disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; dan
  3. 3.disertai penandatanganan berita acara memuat daftar Arsip yang dimusnahkan; yang #
(5)Pembentukan panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.
(6)Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a, bertugas untuk melakukan penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.
(7)Panitia penilai Arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
1. a.pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
3. c.Arsiparis sebagai anggota;
(8)Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh kepala perangkat Daerah, setelah mendapat:
1. a.pertimbangan tertulis dari panitia penilaian Arsip; dan
2. b.persetujuan tertulis dari Bupati.
(9)Pelaksanaan pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di perangkat Daerah.
(10)Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun, yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilaian Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional

Pasal 10

(1)Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan terhadap:
1. a.Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan;
2. b.Arsip yang telah habis retensinya;
3. c.Arsip yang berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip.
(2)Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usu! serah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan;
2. b.penilaian oleh panitia penilai Arsip terhadap Arsip usu! serah;
3. c.pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
4. d.verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya;
5. e.penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip; dan
6. f.pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar Arsip yang diserahkan.
(3)Penyerahan Arsip Statis dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
1. a.nilai informasi Arsip;
2. b.keamanan dan keselamatan Arsip Statis;
3. c.aksebilitas Arsip Statis; dan
4. d.kearifan loka1.
(4)Arsip Statis pemerintah wajib diserahkan ke Jembaga Kearsipan Daerah.
(5)Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di lingkungan perangkat Daerah.
(6)Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis yang memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggungjawab lembaga Kearsipan Pemerintah Daer'\

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Persetujuan Rancangan Jadwal Retensi Arsip dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip;
b.bahwa sebagai pedoman atau tertib pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip pada Perangkat Daerah maka perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman tentang Jadwal Retensi Arsip;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip.
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran NeSjj Republik Indonesia Nomor 6776); M,
2. 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); , � MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
5.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkunganya.
6.Pimpinan Pencipta Arsip adalah kepala lembaga dari pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
8.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenan dengan ars, \
9.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10.Arsip Usu! Serah adalah Arsip yang berisi informasi mengenai arsip yang akan diserahkan.
11.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12.Arsip lnaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
13.Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
14.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
15.Arsip Subtantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia yang meliputi pembinaan kearsipan, konservasi, akreditasi kearsipan, pengkajian dan pengemangan kearsipan serta jasa kearsipan.
16.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip. , �

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kearsipan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan Arsip.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.JRA;
b.Pelaksanaan Penyusutan Arsip; dan
c.Penutup. BAB JI JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 5

(1)JRA digunakan sebagai pedoman terdiri dari JRA fasilitatif dan JRA Substantif.
(2)JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bentuk dan Susunan JRA meliputi:

a.kolom nomor;
b.kolom Jenis Arsip;
c.kolom retensi/jangka waktu simpan Arsip Aktif dan Arsip lnaktif; dan
d.kolom Keterangan yang menerangkan menjadi musnah atau permanen. nasib '"'

BAB III

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 7

Penyusutan Arsip meliputi:

a.pemindahan Arsip Inaktif dari pengelola ke unit Kearsipan;
b.pemusnahan Arsip telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 8

(1)Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media.
(2)Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penyeleksian Arsip Inaktif;
2. b.pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
3. c.penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.
(3)Pemindahan Arsip lnaktif yang memiliki Retensi Arsip dibawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di lingkungan perangkat Daerah atau penyelenggara Pemerintah Daerah dan pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Pencipta Arsip di lingkungan perangkat Daerah Pemerintah Daerah Atau penyelenggara Pemerintah Daerah.
(4)Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kearsipan tanggungjawab pimpinan Unit Pengolah dan setelah melewati Retensi Arsip serta penandatanganan berita acara antara pimpinan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dan dilampiri Arsip yang akan dipindahk7 �

Pasal 9

(1)Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, menjadi tanggungjawab pimpinan Pencipta Arsip.
(2)Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap:
1. a.Arsip yang tidak memiliki nilai guna;
2. b.Arsip yang telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
3. c.Arsip yang tidak ada peraturan perundang- undangan yang melarang; dan
4. d.Arsip yang tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
(3)Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya dapat ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.
(4)Prosedur pemusnahan Arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.membentuk panitia penilai arsip;
2. b.penyeleksian Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
3. c.pembuatan daftar Arsiparis / tenaga Arsip usu! musnah pengelolah arsip di oleh Unit Kearsipan;
4. d.penilaian oleh panitia penilai Arsip;
5. e.permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
6. f.penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan
7. g.pelaksanaan pemusnahan yaitu:
  1. 1.dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip musna dan tidak dapat dikenali;
  2. 2.disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; dan
  3. 3.disertai penandatanganan berita acara memuat daftar Arsip yang dimusnahkan; yang #
(5)Pembentukan panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.
(6)Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a, bertugas untuk melakukan penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.
(7)Panitia penilai Arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
1. a.pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
3. c.Arsiparis sebagai anggota;
(8)Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh kepala perangkat Daerah, setelah mendapat:
1. a.pertimbangan tertulis dari panitia penilaian Arsip; dan
2. b.persetujuan tertulis dari Bupati.
(9)Pelaksanaan pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di perangkat Daerah.
(10)Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun, yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilaian Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional

Pasal 10

(1)Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan terhadap:
1. a.Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan;
2. b.Arsip yang telah habis retensinya;
3. c.Arsip yang berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip.
(2)Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usu! serah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan;
2. b.penilaian oleh panitia penilai Arsip terhadap Arsip usu! serah;
3. c.pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
4. d.verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya;
5. e.penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip; dan
6. f.pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar Arsip yang diserahkan.
(3)Penyerahan Arsip Statis dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
1. a.nilai informasi Arsip;
2. b.keamanan dan keselamatan Arsip Statis;
3. c.aksebilitas Arsip Statis; dan
4. d.kearifan loka1.
(4)Arsip Statis pemerintah wajib diserahkan ke Jembaga Kearsipan Daerah.
(5)Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di lingkungan perangkat Daerah.
(6)Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis yang memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggungjawab lembaga Kearsipan Pemerintah Daer'\