DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025; BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentan6 «4g Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68s6);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); 'hq Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); 7 MCNETAPKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALoKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung, yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
7.Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kapitalaung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampung dan unsur pendukung tugas Kapitalaung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur ,. h, kewilayahan.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yalg bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagr sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam rangka penyusunan APBKampung; dan
b.ADK dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Keuangan Kampung dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

Pagu ADK, Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp55.532.857.700,00 (lima puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) n,

8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam rangka penyusunan APBKampung; dan
b.ADK dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Keuangan Kampung dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pagu ADK, Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp55.532.857.700,00 (ima puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu ratus rupiah). tujuh %

Pasal 4

Pembagian ADK kepada setiap Kampung dengan mempertimbangkan:

a.kebutuhan penghasilan tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung; dan
b.jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 5

Rincian ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Mekanisme penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung.
(2)ADK disalurkan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan pemerintahal Kampung.
(3)Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima:
1. a.untuk Bulan Januari yaitu:
2. l.peraturan Kampung mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja kampung;
  1. 2.rekomendasi camat; dan 3.laporan pertanggungiawaban ADK, bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan Desember 2024; dan

BAB III

PEMBAGIAN Pembagian ADK

Pasal 4

kepada setiap Kampung dengan mempertimbangkan:

a.kebutuhan penghasilan tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung; dan
b.jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 5

Rincian ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENY ALURAN ( 1) Mekanisme

Pasal 6

penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung.

(2)ADK disalurkan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kampung.
(3)Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima:
1. a.untuk Bulan Januari yaitu:
  1. 1.peraturan Kampung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung;
  2. 2.rekomendasi camat; dan
  3. 3.laporan pertanggungjawaban ADK, bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan Desember 2024; dan ¢
2. b.untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember yaitu:
3. l.rekomendasi camat; dan 2.laporan pertanggungiawaban ADK serta bagian dari hasil Pajak dan Retribusi bulan sebelumnya.
(4)Pemerintah Kampung harus melampirkan rekomendasi dari kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencairkan ADK.
(5)Slip penarikan dana ADK wajib ditandatangani oleh Kapitalaung, sekretaris Kampung dan kepala urusan keuangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada talggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. .I f,

b.untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember yaitu:
1. 1.rekomendasi camat; dan
2. 2.laporan pertanggungjawaban ADK serta bagian dari hasil Pajak dan Retribusi bulan sebelumnya.

(4)Pemerintah Kampung harus melampirkan rekomendasi dari kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencairkan ADK.
(5)Slip penarikan dana ADK wajib ditandatangani oleh Kapitalaung, sekretaris Kampung dan kepala urusan keuangan. BABV

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…