DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terrtarrg Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Ta-hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Nomor 1; BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025; tentang2011 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keqja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peratu ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH )4 TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusuur pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung, yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama majelis tua-tua Kampung.
6.Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunglawaban Keuangan Kampung.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatl<an imbalan secara langsung dan digunakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagr sebesar-besa*y" .). S kemakmuran rakyat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung, yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama majelis tua-tua Kampung.
6.Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Kampung.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan secara untuk keperluan Daerah kemakmuran rakyat. langsung dan digunakan bagi sebesar-besarny? »g
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam ralgka penyusunan APBKampung; dan
b.bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Keuangan Kampung dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dal pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

a.penyelenggaraan pemerintahan ;
b.pelaksanaan pembangunan;
c.pembinaan kemasyarakatan;
d.pemberdayaan masyarakat; dan
e.penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

BAB II

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.bagian dari hasil Pajak sebesar Rpl.593.686.000,00(satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
b.bagian dari Retribusi sebesar Rp1.545.634.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). '[ ey
1. 9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam rangka penyusunan APBKampung; dan
b.bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Keuangan Kampung dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

a.penyelenggaraan pemerintahan;
b.pelaksanaan pembangunan;
c.pembinaan kemasyarakatan;
d.pemberdayaan masyarakat; dan
e.penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Pasal 4

Alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.bagian dari hasil Pajak sebesar Rpl.593.686.000,00(satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
b.bagian dari Retribusi sebesar Rpl.545.634.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). 1 $,

Pasal 5

Pembagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap Kampung di bagi dengan ketentuan: a.6O'Yo (enam puluh perseratus) difagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan b.4oo/o (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari setiap Kampung.

Pasal 6

Rincian bagran dari hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Mekanisme penyaluran bagran dari hasil Pajak dan Retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung.
(2)Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi disalurkan paling cepat Bulan November tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Kampung.
(3)Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang dibidang keuangan setelah menerima:
1. a.surat permohonan pencairan bagran dari hasil pajak dan retribusi daerah dari Ihpitalaung meogetahui Camat; dan
2. b.dokumen anggaran pendapata.n dan belanja Kampung bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.

BAB III

PEMBAGIAN

Pasal 5

Pembagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap Kampung di bagi dengan ketentuan:

a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari setiap Kampung.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…