Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2025
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah;
/4, -c-
5557);
6881);
Pasa,i 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
5557);
6881);
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAN GUN AN BAGI BERPENGHASILAN BABI KETENTUAN UMUM MASYARAKAT RENDAH.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjulnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tarah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerinan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanj utnya disingkat MBR adalah masyaraka[ yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyaralat. yang layakberfungsi sebagai tempat tinggal yang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rumah adalah bangunan gedung6. huni, sarana pembinaan keluarga, cerinan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
BAB II PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAB II
t/%, -o- (21 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) meliputi;
Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan Rumah pertama bagi MBR. BAB III KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASII/.N RENDAH
BAB III
(21 Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
[v{
Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan Rumah pertama bagi MBR. BAB III KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
( 1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
{71 Penghasilan 1 (satu) or.rng sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.
(2| Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunetn Rumah,
UmumRumah
tv4 terhadap perbaikan biaya Rumah
(21 Harga jual Rumah Umum sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
Membuka PDF…