DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menleri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/ KPTS/Mn/2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pernbebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;ty4, _a
1. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 743, Tambe*ran Lemberran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuarrgan Antara Pemerintah Pusat dal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor OZ 5Zl; 1y ) Mengingal
5. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
6. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); /4, -c-
9. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2O14 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. 7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tnhun 2A24, Tarnba}ran Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16); Pasa,i 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
12. 1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. 2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
14. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Menetapkan
15. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 ten tang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
16. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. 7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAN GUN AN BAGI BERPENGHASILAN BABI KETENTUAN UMUM MASYARAKAT RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanny4, pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjulnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tarah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerinan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanj utnya disingkat MBR adalah masyaraka[ yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyaralat. yang layakberfungsi sebagai tempat tinggal yang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
5.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak alas Lanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Rumah adalah bangunan gedung6. huni, sarana pembinaan keluarga, cerinan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
9.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
b.kriteria MBR.

BAB II

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 3

(1)Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. t/%, -o- (21 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.hak milik;
2. b.hak guna us.rha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan Rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan oleh MBR dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan Rumah pertama bagi MBR.

BAB III

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 5

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR. (21 Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupak:rn seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. [v{
(2)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan Rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh MBR dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan Rumah pertama bagi MBR.

Pasal 5

( 1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.

(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ a tau hasil usaha gabungan suami istri.y,
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyal, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b ditenlukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. {71 Penghasilan 1 (satu) or.rng sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarketn kemampuan membayar biaya pembargunan atau perolehan Rumah layak huni. (2| Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunetn Rumah,
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimzrna dimaksud pada ayat (1) dihitung da-ri angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.ma-rjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/ atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.[(,
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayal (1) digunakan unluk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme labungan perumahan rakyat, be saran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapalan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau basil usaha sendiri.

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu. UmumRumah
(4)Kemampuan membayar biaya a tau perbaikan Rumah pembangunan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan pembangunan atau Swadaya. tv4 terhadap perbaikan biaya Rumah
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan Lenor tertentu; atau
2. b.ma{in komersial dan tenor tertentu.

Pasal 7

(1)Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Ruma-h yang diperoleh berdasarkan :
1. a.harga jual pemilikan Rumah Umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya. (21 Harga jual Rumah Umum sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
4. a.harga j ual Rumah tunggal;
5. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
6. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan Pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jral Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…