Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2025
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah; p$ BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg Pembentukan Peraturan Perrrndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2A23 lentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68s6);fy$, I c. 2. Mengingat
6856);/v6, -J- Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 167, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelatsanaan Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri tv+
6881);
1O. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2027 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A27 Nomor 44],;
Menetapkan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
44);
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.Jr 4
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
bangunan mandiri yang meliputi bangunan penghubung, tugu atau Bangunan jembatan monumen, menara/tower telekomunikasi, reklame (billboard), bangunan gapura/ gerbang, patung, shelter, dan lain-lain.
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
BAB II PEMBEBASAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
BAB II
(21 Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB III KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
BAB III
(21 Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah.
(1)
Besaran penghasilan dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan sebagaimana dimaksud kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
Membuka PDF…