DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan G4ii Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t8221; py 0, BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;n %,
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undalg- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentatg Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Narna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerirna Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (I*rrrbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Menetapkan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025./4, .)

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemer-intah Da,erah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah iembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara peneerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturarl perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. (seratus persen). y!,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen). Av4,
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan pe{anjian kefa untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan /atau menduduki jaba.tan perr,rerintahan. 1 1. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati; dan
4. d.Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. l2l PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meiiputi PNS dalam jabatan:
5. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
6. b.administrator atau dalam jabatan setara jabatan administrator;
7. c.pengawas atau dalam jabatan setara jabatan pengawas;
8. d.fungsional utama;
9. e.fungsional ahii madya;
10. f.fungsional ahli muda;
11. g.fungsional ahli pertama;
12. h.fungsional penyelia;
13. i.fungsional mahir:
14. j.fungsional terampil; 1y ;,
  1. 10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau mendudukijabatan pemerintahan.
  2. 11.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. Umum Pasal 2
(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati; dan
4. d.Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia; I. fungsional mahir; J. fungsional terampil;ty 4,
9. k.fungsional pemula; dan L pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tuqiangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan beianja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tarnbahan penghasilan guru aparatur sipil negara. yang diterima dalam 1 (satu) bulan.p.@,
1. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.,, -6
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan adrninistrasi Pirnpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari I (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang m€nga€u pada besaran penghasilan I (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangal Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak dilrerikan gaji ketiga belas.
(5)Dalam hal penghasilan 1 {satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Penghasilan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.8Oo/" (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan, +
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan l (satuj bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(5)Dalam ha! penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(6)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dans4
5. f.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskat Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya untuk aparatur negara dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari ke{a sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Ra5ra dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bular Februari Tahun 2025. (a) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Da1am hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya 5raitu sebesar penghasilan l(satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 5

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.ly, g,

f.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya untuk aparatur negara dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam ha! tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga betas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan l(satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 5

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.ry %%,

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daeral..

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.y { Diundangkan di Tahuna pada tanggal 20 MareL 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, BAB JV PENDANAAN Pasal 6 Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.v Ditetapkan di Tahuna padatanggal 20 Maret 2025 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, de . : ucAEL :HuNair Diundangkan di Tahuna pada tanggal 20 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…