Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2025
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 89
Ringkasan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum
menetapkanPeraturanBupatitentangKetentuan UmumdanTataCaraPemungutanRetribusiJasa Umum; I.Undang- UndangNomor29Tahun1959tentang PembentukanDaerahTingkatIIdiSulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1959Nomor74,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor1822); 2.Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2011Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5234)sebagaimana telahbeberapakali diubah terakhirdengan Undang-UndangNomor13Tahun2022 tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor143, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6801)y4
6856);
6881);
MenetapkanMenetapkan
6856);
6881);
MEMUTUSKAN: ; PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM. 4
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
urusan sebagai Daerah kewenanganmenjadi pemerintahan pelaksanaan penyelenggaraunsur Pemerintah Daerah adalah Bupati yang mem1mp1n pemerintahan yang Daerah.
Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
1 1. Tempat Penampungan SaInpaI. Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sarnpah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir.
13- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.Iyq termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Jenis Retribusi jasa umum yang diatur tata cara pemungutannya dalam Peratura-n Bupati ini meliputi:
Jenis Retribusi jasa umum yang diatur tata cara pemungutannya dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
Rincian objek Retribusi pelayanan kesehatan meliputi:
Strukur dan besatan tarif Retribusi pelayanan kesehatan berpedoman pada peraturan Daeralt Nomor I "fah:ur,jl 2024 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.fy'$ BABII RETRIBUSIPELAYANANKESEHATAN BagianKesatu Objek Pasal 3 (1)ObjekRetribusiadalahpelayanankesehatandi semuafasilitaskesehatanyangdimiliki dan/ataudikelolaolehPemerintahDaerah. (2)RincianobjekRetribusipelayanankesehatan meliputi: a.pemneriksaankesehatanumum; b.pelayanantindakankhusus;
BagianKedua CaraMengukurTingkatPenggunaanJasa Pasal 4 Tingkatpenggunaanjasadiukurberdasarkanjenis pelayanan,frekuensi,kelasperawatan,dan/atau jaraktempuh. BagianKetiga BesaranTarif Pasal 5 StrukturdanbesarantarifRetribusipelayanan kesehatanberpedoman padaPeraturanDaerah Nomor1Tahun2024tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah.t/4, Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan
b, nama Perangkat Daerah/unit kerja Pemungut Retribusi;
Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran Pasa-l 8
|yq
( 1) Dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan, Bupati menunjuk bendahara penerimaan /bendahara penerirnaan pernbantu.
Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran
Pasa.t 9
a, puskesmas Marore, puskesmas Tatoareng dan puskesmas Nusa Tabukan disetor paling lambat pada hari kerja pertama pada awal bulan berikutnya; y l,
Bagian Keenam Tata Cara Peaagihan
n/, (/
Bagian Keenarn Tata Cara Penagihan
Membuka PDF…