DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Mengingat BUPATI KEPULAUAN TALAUD PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Mengingat -2 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahw 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Ka-rtu Iftedit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahtn 2022 Nomor 582); MBMUTUSl(AN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daera} otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
5.Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
5.Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
6.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembaya-ran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewa,libannya pada waltu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewqiiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
7.Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil Daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasa-rkan penetapan pengguna anggaran.
8.Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan keda perangkat Daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Bupati melaksanal<an administrasi penggunaan KKPD.
9.Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Daerah yang diberikan kuasa oleh pemegang KKPD sebagai peng4una KKPD.
10.Perangkat Daerah yalg selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilaa Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yatg menjadi kewenangan Daerah. ll.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusar pemerintahan pada Pemerinta-h Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangal penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD ada-lah kepala SKPD yang mempunyai tugas melalsanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APED, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
7.Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil Daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
8.Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat Daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Bupati melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.
9.Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Daerah yang diberikan kuasa oleh pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APED dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan I (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19.Bendahara Pengeluaran yarrg selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggunglawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatau sahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 2 1. Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaraa berupa Kartu Kredit yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan bank lain. 22.Dafta'r Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPTKKPD adalal daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada Bank Penerbit KKPD,
23.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalai uang muka dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan / atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekalisme pembayaran langsung.
24.UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.
25.UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasal belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilalukan dengan KKPD.
26.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP ada-lah dokumen yang digunakan untuk mengajukal permintaan pembayaran UP.
16.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
21.Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan bank lain.
22.Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPTKKPD adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada Bank Penerbit KKPD.
23.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekanisme pembayaran langsung.
24.UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.
25.UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
26.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP. -5
27.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan.
28.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunatan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
29.Surat Perintah Pencairal Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diguna,kan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkaa oleh BUD berdasarkan SPM.
30.Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
31.Personnl ldentification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.
32.Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja menggunalan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.
33.Pembelian seca,ra Elektronik yang selanjutnya disetrut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
34.Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
35.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
36.Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilakukan mela1ui sistem pengadaan secara elektronik.
27.Surat Perintah Membayar Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan.
28.Surat Perintah Membayar Gan ti Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
29.Surat Perintah Pencairan Dana Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
30.Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
31.Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.
32.Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.
33.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
34.Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan rite! daring.
35.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/j asa.
36.Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

BAB II

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
(2)Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
2. b.transaksi dapat dilalukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin Elecfro nic data caph)re atau media dalam jaringan;
3. c.keamanan dalam bertransaksi dan menghindari te{adinya penyimpangan atau fraud ;
4. d.efektivitas dalam pengurangan UP yang mengzmggur atau idle cash;
5. e.efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan L akuntabilitas pembayaran tAgihan Daerah dan pembebanan biaya penggunaEln UP KKPD.
6. a.menunjuk I (satu) Bank Penerbit KKPD;
7. b.melakukan pembahasan rancangan / draf pedanjian keq'a sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
8. c.menandatangani perjanjian ke{a sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;

Pasal 2

(1)KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
(2)Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
2. b.transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin Electronic data capture atau media dalamjaringan;
3. c.keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
4. d.efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;
5. e.efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan
6. f.akuntabilitas pembayaran tagihan Daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

BAB III

PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
b.melakukan pembahasan rancangan/draf perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
c.menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD; -7
d.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan administrasi KKPD berdasarkan usulan PA;
e.menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
f.menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
g.menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat pe{anjian penggunaan KKPD;
h.menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat pedanjian penggunaar KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
i.memberikan persetujuan atas permintaan kenaikaa limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
j.melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
k.memberikan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD;
l.memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubah€rn proporsi perubahan UP KKPD;
m.memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonart dispensasi perubahan besaran UP;
n.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
o.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran dan/atau permohonan besar UP KKPD;
p.memberikan surat penarikan KKPD;
q.menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
r.melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tida,k melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
s.menetapkan standa,r operasional prosedur terkait norna waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungiawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD' status KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan
d.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan administrasi KKPD berdasarkan usulan PA;
e.menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
f.menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
g.menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;
h.menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
1. 1.memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
j.melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
k.memberikan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam ha! terjadi penyalahgunaan KKPD; I. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubahan proporsi perubahan UP KKPD;
m.memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
n.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
o.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran dan/atau permohonan besar UP KKPD;
p.memberikan surat penarikan KKPD;
q.menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
r.melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
s.menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan u menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD seca-ra triwulalan, semesterar dal ta,hunan kepada Bupati. Bagtan Kedua Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
b.melakukan penelitiaa besaran/proporsi UP KKPD;
c.menyiapkan surat persetujuan besar UP KKPD SKPD;
d.melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan mela,lui UP KKPD, dan besaraa/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD;
e.melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA;
f.mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidal< memenu hi persya-rata.n ;
g.menerbitkan SP2D GU KKPD;
h.melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan;
i.melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;
j.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;
k.meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD;
1. 1.menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selalu BUD;
m.menyiapkan surat teguran dan/atau permohonan besaran UP KKPD;
n.menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan
u.menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Bupati.

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
b.melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;
c.menyiapkan surat persetujuan besar UP KKPD SKPD;
d.melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD;
e.melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA;
f.mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak memenuhi persyaratan;
g.menerbitkan SP2D GU KKPD;
h.melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan;
1. 1.melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;
j.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;
k.meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD;
1. 1.menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD;
m.menyiapkan surat teguran dan/atau permohonan besaran UP KKPD;
n.menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan o menyampaikan perubahan surat persetujuan besa,ran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD,

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
b.menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan administrasi KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
c.menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
d.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
e.melakukan pengujian terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan (e-billingil ldattar tagihal sementara;
4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e- billingl / datt$ tagihan sementara;
5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengal KKPD; dan
6. 6.kesesuain spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam pedanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang dierahkan oleh penyedia barang/jasa;
f.mengesahkan sebagian/ seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
g.menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD datam ha1 terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
h.menyampaikan DPTKKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
o.menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
b.menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan administrasi KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
c.menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
d.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
e.melakukan pengujian terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan (e-billing/daftar tagihan sementara;
4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e- billing) / daftar tagihan semen tara;
5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
6. 6.kesesuain spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/ jasa yang dierahkan oleh penyedia barang/ jasa;
f.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
g.menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam ha! terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
h.menyampaikan DPTKKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang:

a.mengajukan surat permohonan perubahaa besaran UP KKPD kepada PA;
b.melakukan pengujial terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan le-billingl /dattar tegthan sementa,ra;
4. 4.kesesuaian perhitungan anta,ra bukti pengeluaraa dengan tagihan (e- billingl I daft$ sementara;
5. 5.kesesuaian jenis belalja yang dapat dibayarkaa dengan KKPD; dan
6. 6.kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam pe{anjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
c.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
d.menolak bukti pengelua,ran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
e.menerbitkan DPIKKPD atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
f.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yalg tidak memenuhi ketentuan; dan
g.menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP.
i.menyampaikan surat pemberitahual penolakan kepada Pelal<sana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
j.menerbitkan NPD KKPD;
k.menerbitkal SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-GU KKPD; dan
l.melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaal KKPD.
i.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
j.menerbitkan NPD KKPD;
k.menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-GU KKPD; dan I. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang:

a.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA;
b.melakukan pengujian terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/daftar tagihan sementara;
4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e- billing) / daftar semen tara;
5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
6. 6.kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
c.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
d.menolak bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
e.menerbitkan DPTKKPD atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
f.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan
g.menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP. - 1,1-

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Mengingat BUPATI KEPULAUAN TALAUD PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Mengingat -2 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahw 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Ka-rtu Iftedit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahtn 2022 Nomor 582); MBMUTUSl(AN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daera} otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
5.Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
5.Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
6.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembaya-ran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewa,libannya pada waltu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewqiiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
7.Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil Daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasa-rkan penetapan pengguna anggaran.
8.Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan keda perangkat Daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Bupati melaksanal<an administrasi penggunaan KKPD.
9.Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Daerah yang diberikan kuasa oleh pemegang KKPD sebagai peng4una KKPD.
10.Perangkat Daerah yalg selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilaa Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yatg menjadi kewenangan Daerah. ll.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusar pemerintahan pada Pemerinta-h Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangal penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD ada-lah kepala SKPD yang mempunyai tugas melalsanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APED, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
7.Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil Daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
8.Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat Daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Bupati melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.
9.Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Daerah yang diberikan kuasa oleh pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APED dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan I (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19.Bendahara Pengeluaran yarrg selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggunglawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatau sahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 2 1. Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaraa berupa Kartu Kredit yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan bank lain. 22.Dafta'r Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPTKKPD adalal daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada Bank Penerbit KKPD,
23.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalai uang muka dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan / atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekalisme pembayaran langsung.
24.UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.
25.UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasal belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilalukan dengan KKPD.
26.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP ada-lah dokumen yang digunakan untuk mengajukal permintaan pembayaran UP.
16.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19.Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
21.Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan bank lain.
22.Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPTKKPD adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada Bank Penerbit KKPD.
23.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekanisme pembayaran langsung.
24.UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.
25.UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
26.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP. -5
27.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan.
28.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunatan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
29.Surat Perintah Pencairal Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diguna,kan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkaa oleh BUD berdasarkan SPM.
30.Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
31.Personnl ldentification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.
32.Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja menggunalan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.
33.Pembelian seca,ra Elektronik yang selanjutnya disetrut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
34.Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
35.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
36.Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilakukan mela1ui sistem pengadaan secara elektronik.
27.Surat Perintah Membayar Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan.
28.Surat Perintah Membayar Gan ti Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
29.Surat Perintah Pencairan Dana Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
30.Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
31.Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.
32.Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.
33.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
34.Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan rite! daring.
35.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/j asa.
36.Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik.

BAB II

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
(2)Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
2. b.transaksi dapat dilalukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin Elecfro nic data caph)re atau media dalam jaringan;
3. c.keamanan dalam bertransaksi dan menghindari te{adinya penyimpangan atau fraud ;
4. d.efektivitas dalam pengurangan UP yang mengzmggur atau idle cash;
5. e.efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan L akuntabilitas pembayaran tAgihan Daerah dan pembebanan biaya penggunaEln UP KKPD.
6. a.menunjuk I (satu) Bank Penerbit KKPD;
7. b.melakukan pembahasan rancangan / draf pedanjian keq'a sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
8. c.menandatangani perjanjian ke{a sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;

Pasal 2

(1)KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
(2)Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
2. b.transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin Electronic data capture atau media dalamjaringan;
3. c.keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
4. d.efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;
5. e.efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan
6. f.akuntabilitas pembayaran tagihan Daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

BAB III

PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
b.melakukan pembahasan rancangan/draf perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
c.menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD; -7
d.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan administrasi KKPD berdasarkan usulan PA;
e.menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
f.menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
g.menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat pe{anjian penggunaan KKPD;
h.menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat pedanjian penggunaar KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
i.memberikan persetujuan atas permintaan kenaikaa limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
j.melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
k.memberikan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD;
l.memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubah€rn proporsi perubahan UP KKPD;
m.memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonart dispensasi perubahan besaran UP;
n.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
o.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran dan/atau permohonan besar UP KKPD;
p.memberikan surat penarikan KKPD;
q.menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
r.melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tida,k melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
s.menetapkan standa,r operasional prosedur terkait norna waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungiawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD' status KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan
d.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan administrasi KKPD berdasarkan usulan PA;
e.menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
f.menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
g.menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;
h.menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
1. 1.memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
j.melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
k.memberikan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam ha! terjadi penyalahgunaan KKPD; I. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubahan proporsi perubahan UP KKPD;
m.memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
n.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
o.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran dan/atau permohonan besar UP KKPD;
p.memberikan surat penarikan KKPD;
q.menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
r.melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
s.menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan u menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD seca-ra triwulalan, semesterar dal ta,hunan kepada Bupati. Bagtan Kedua Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
b.melakukan penelitiaa besaran/proporsi UP KKPD;
c.menyiapkan surat persetujuan besar UP KKPD SKPD;
d.melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan mela,lui UP KKPD, dan besaraa/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD;
e.melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA;
f.mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidal< memenu hi persya-rata.n ;
g.menerbitkan SP2D GU KKPD;
h.melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan;
i.melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;
j.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;
k.meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD;
1. 1.menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selalu BUD;
m.menyiapkan surat teguran dan/atau permohonan besaran UP KKPD;
n.menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan
u.menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Bupati.

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
b.melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;
c.menyiapkan surat persetujuan besar UP KKPD SKPD;
d.melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD;
e.melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA;
f.mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak memenuhi persyaratan;
g.menerbitkan SP2D GU KKPD;
h.melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan;
1. 1.melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;
j.menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;
k.meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD;
1. 1.menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD;
m.menyiapkan surat teguran dan/atau permohonan besaran UP KKPD;
n.menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan o menyampaikan perubahan surat persetujuan besa,ran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD,

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
b.menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan administrasi KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
c.menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
d.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
e.melakukan pengujian terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan (e-billingil ldattar tagihal sementara;
4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e- billingl / datt$ tagihan sementara;
5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengal KKPD; dan
6. 6.kesesuain spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam pedanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang dierahkan oleh penyedia barang/jasa;
f.mengesahkan sebagian/ seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
g.menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD datam ha1 terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
h.menyampaikan DPTKKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
o.menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
b.menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan administrasi KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
c.menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
d.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
e.melakukan pengujian terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan (e-billing/daftar tagihan sementara;
4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e- billing) / daftar tagihan semen tara;
5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
6. 6.kesesuain spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/ jasa yang dierahkan oleh penyedia barang/ jasa;
f.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
g.menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam ha! terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
h.menyampaikan DPTKKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang:

a.mengajukan surat permohonan perubahaa besaran UP KKPD kepada PA;
b.melakukan pengujial terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan le-billingl /dattar tegthan sementa,ra;
4. 4.kesesuaian perhitungan anta,ra bukti pengeluaraa dengan tagihan (e- billingl I daft$ sementara;
5. 5.kesesuaian jenis belalja yang dapat dibayarkaa dengan KKPD; dan
6. 6.kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam pe{anjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
c.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
d.menolak bukti pengelua,ran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
e.menerbitkan DPIKKPD atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
f.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yalg tidak memenuhi ketentuan; dan
g.menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP.
i.menyampaikan surat pemberitahual penolakan kepada Pelal<sana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
j.menerbitkan NPD KKPD;
k.menerbitkal SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-GU KKPD; dan
l.melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaal KKPD.
i.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
j.menerbitkan NPD KKPD;
k.menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D-GU KKPD; dan I. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang:

a.mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA;
b.melakukan pengujian terhadap:
1. 1.kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. 2.kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. 3.kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/daftar tagihan sementara;
4. 4.kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (e- billing) / daftar semen tara;
5. 5.kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
6. 6.kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
c.mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
d.menolak bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
e.menerbitkan DPTKKPD atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
f.menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan
g.menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP. - 1,1-