DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68s6{
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
7.Jasa adalah setiap layanan dan atau hasil kerja yang dicapai, yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. f

Pasal 2

(1)Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga tertinggi dari suatu Barang baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
(3)Ketentuan mengenai daftar rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah harga yang belum termasuk pajak, dan diluar biaya angkutan.
(2)Standar Harga Satuan untuk bahan/produksi/alat pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan adalah harga termasuk biaya angkutan/transpor sampai di Daerah.
(3)Standar Harga Satuan material bukan logam dan batuan yang bersumber dari dalam Daerah adalah harga material termasuk biaya angkutan dan pajak.

Pasal 4

( 1) Standar harga berupa alat kesehatan, obat, serta alat peraga/buku pendidikan mengikuti standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Untuk Standar Harga Satuan yang telah tercantum dalam katalog elektronik menggunakan standar harga yang tercantum dalam katalog elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam ha! harga Barang dan Jasa tidak tercantum dalam standar atau melebihi standar yang tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)f ataudalamkatalogelektronik,makapelaksanaananggaran belanjadapatmenggunakanhargapasardengandilengkapi dokumenyangdapatdipertanggungjawabkan.
(4)Dokumenyang dapatdipertanggungjawabkansebagaimana dimaksudpadaayat(3),meliputi: a.daftarhargapasarberdasarkanhasilsurvei dari3(tiga) referensi yang berbeda; b.daftarhargadaripabrikdan/ataupenyediabarang/jasa; atau
1. c.buktitertulislainnya.

Pasal 5

StandarHargaSatuanmemperhatikanprinsipefisiensi, efektivitas,kepatutan,dankewajaransesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 6

PadasaatPeraturanBupatiiniberlaku,PeraturanBupati Nomor16Tahun2023 tentangStandarHargaSatuanBarang danJasaTahunAnggaran2024(SeritaDaerahKabupaten KepulauanTalaudTahun2023Nomor16),dicabutdan dinyatakantidakberlakuJagi.

Pasal 7

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan danberlaku surutsejaktanggal1Januari2025.t Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannya dalamSeritaDaerahKabupatenKepulauanTalaud. DitetapkandiMelonguane padatanggal 2\au2025 p4TMKEPULAUAN TALAUD, i jf : lz'-NI" ' ' YTITAH DiundangkandiMelonguane pada tanggal\Jal2025 DAERAHKABUPATENKEPULAUANTALAUD, Dr. YOIS.K. KAMAGI AP.M.Si PEMBINAUTAMAMADYA NIP.197506061993111002 SERITA DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN TALAUDTAHUN2025owoR J,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68s6{
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
7.Jasa adalah setiap layanan dan atau hasil kerja yang dicapai, yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. f

Pasal 2

(1)Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga tertinggi dari suatu Barang baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
(3)Ketentuan mengenai daftar rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah harga yang belum termasuk pajak, dan diluar biaya angkutan.
(2)Standar Harga Satuan untuk bahan/produksi/alat pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan adalah harga termasuk biaya angkutan/transpor sampai di Daerah.
(3)Standar Harga Satuan material bukan logam dan batuan yang bersumber dari dalam Daerah adalah harga material termasuk biaya angkutan dan pajak.

Pasal 4

( 1) Standar harga berupa alat kesehatan, obat, serta alat peraga/buku pendidikan mengikuti standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Untuk Standar Harga Satuan yang telah tercantum dalam katalog elektronik menggunakan standar harga yang tercantum dalam katalog elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam ha! harga Barang dan Jasa tidak tercantum dalam standar atau melebihi standar yang tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)f ataudalamkatalogelektronik,makapelaksanaananggaran belanjadapatmenggunakanhargapasardengandilengkapi dokumenyangdapatdipertanggungjawabkan.
(4)Dokumenyang dapatdipertanggungjawabkansebagaimana dimaksudpadaayat(3),meliputi: a.daftarhargapasarberdasarkanhasilsurvei dari3(tiga) referensi yang berbeda; b.daftarhargadaripabrikdan/ataupenyediabarang/jasa; atau
1. c.buktitertulislainnya.

Pasal 5

StandarHargaSatuanmemperhatikanprinsipefisiensi, efektivitas,kepatutan,dankewajaransesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan.