Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2025
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
/ 3.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6322);
MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANGSTANDARBIAYA MASUKAN TAHUN2025. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenKepulauanTalaud. 2.BupatiadalahBupatiKepulauanTalaud.
4.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintahDaerahdandewanperwakilan rakyatDaerahmenurutasasotonomidantugaspembantuan denganprinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistemdan prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945.
6.StandarBiayaMasukanyang selanjutnyadisingkatSBM adalah satuanbiayayang ditetapkan untukdigunakandalam j penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
( 1) SBM meliputi:
I. honorarium advokasi;
pendidikankegiatanw. honorarium penyelenggara dan pelatihan;
4 aa. honorarium dokter ahli, spesialis, dokter residen, dokter umum, dan dokter gigi; dan bb. honorarium Pegawai Non-ASN.
J. satuan biaya konsumsi; dan
BAB II STANDAR HONORARIUM
BAB II
f pengelola keuangan PD Pasal 2 ayat (2) huruf a
a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK paling tinggi 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang;
a) jumlah PPK tidak boleh melampaui penggabungan; dan 1 1.. sebelum b) besaran honorarium PPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK.
Honorarium PA diberikan kepada PA yang melaksanakan:
f Pasal 9 (1)HonorariumsatuanPengurusBarangMilikDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2)hurufg, diberikankepadaPegawaiASNyang diangkatolehpejabat berwenangdilingkunganpenggunabarangataukuasa penggunabarang,yangmelaksanakantugasrutinselaku PengurusBarang. (2)Jumlahpejabat/pegawaiyang dapatdiberikanhonorarium selakuPengurusBarangMilikDaerahditentukansebagai berikut: a.tingkatpenggunabarangpaling tinggi4(empat)orang;dan b.tingkatkuasapenggunabarang palingtinggi2(dua)orang.
(2)Dalamhalpembantupeneliti/perekayasaanberstatussebagai PNS,makapembantupeneliti/perekayasadimaksudtidak diberikanuanglembur. (3)Dalamha!peneliti/perekayasaandilakukanbersamadengan PNS ataupenugasanpenelitianyang dilakukandiluarjam kerjanormaldiberikanhonorariumpaling tinggi sebesar85% (delapanpuluhlimapersen)dari honorariumkelebihanjam perekayasaanuntukperekayasapertamasertatidak diberikan uanglemburdanuangmakanJembur. (4)Khusushonorariumpembantulapangan,dalam hal ketentuan mengenaiupah harian minimumdi suatuwilayahlebihtinggi daripadasatuanbiayayang ditetapkanolehPD, makasatuan biayaini dapatdilampaui mengacupadaketentuan tersebut. f
Honorarium komite penilaian dan/atau peninjau proposal, dan komite penilaian dan/atau peninjau keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, diberikan kepada ASN atau Pegawai Non-ASN yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai peninjau proposal dan komite penilaian dan/atau peninjau keluaran penelitian.
dan/atau
Membuka PDF…