DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas dilingkup pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah � diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022TentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856); 3.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 4.PeraturanPresidenNomor33Tahun2020 tentangStandar HargaSatuanRegional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor57)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPresidenNomor53Tahun2023tentang PerubahanatasPeraturanPresidenNomor33Tahun2020 tentangStandarHargaSatuanRegional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor112); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPERJALANAN DINAS DAN STANDARHARGASATUANBIAYA PERJALANAN DINAS. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenKepulauanTalaud. 2.BupatiadalahBupatiKepulauanTalaud. 3.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerahotonom. 4.TempatKedudukanadalahtempatdimanakantor/satuan kerjaberada. 5.TempatTujuan adalah tempat/kotayang menjadi tujuan perjalanandinas. + 6.PerjalananDinasadalahperjalanan keluarTempat Kedudukanyangdilakukanuntukkepentingan pemerintahanDaerah. 7.PerjalananDinasDalamDaerahadalahPerjalananDinas yangdilakukantidakmelewatibataswilayahDaerahyaitu PerjalananDinasdariTempatKedudukankeTempat TujuandankembalikeTempatKedudukan. 8.PerjalananDinasLuarDaerahadalahPerjalananDinas yang dilakukanmelewati bataswilayahDaerahyaitu PerjalananDinasdari TempatKedudukankeTempat TujuandankembalikeTempatKedudukan. 9.PerjalananDinasLuarNegeri adalahperjalanankeluar dan/ataumasukwilayahNegaraRepublikIndonesia termasukperjalanandiluarwilayahNegaraRepublik Indonesiauntukkepentingandinas atauDaerah. 10.PerjalananDinasPindahadalahPerjalananDinasdari TempatKedudukanyanglamakeTempatKedudukanyang baruberdasarkansuratkeputusanpindah. 11.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalahlembagaperwakilanrakyatDaerah yang berkedudukansebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerah. I I I I I I I PerwakilanRakyatDaerahyang PimpinanDPRDadalahKetuadan PimpinanDewan selanjutnyadisebut WakilKetuaDPRD. 13.PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatPDadalah 12. unsurpembantuBupatidanDPRDdalampenyelenggaraan urusanpemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. 14.Kecamatan adalahbagianwilayahdariDaerahyang dipimpinolehcamat.
15.UnitPelaksanaTeknisdiKecamatan adalahunitpelaksana teknisdaerahdinaskependudukandanpencatatansipil, unitpelaksanateknisdaerahbalaipenyuluhpertanian, pusatkesehatanmasyarakat,dansekolah.
16.PegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPNS adalah warganegaraIndonesiayangmemenuhi syarattertentu, diangkatsebagaipegawaiaparatursipilnegarasecara tetap olehpejabatpembinakepegawaianuntukmenduduki jabatanpemerintahan.
17.Pegawai PemerintahdenganPerjanjianKerjayang selanjutnyadisingkatPPPKadalahwarga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkan f I I I I I I I I I perjanjiankerjauntukjangkawaktutertentudalam rangka melaksanakantugaspemerintahan. 18.PegawaiAparaturSipilNegarayang selanjutnyadisebut PegawaiASNadalahPNSdanPPPKyang diangkatoleh pejabatpembinakepegawaiandandiserahitugasdalam suatu jabatanpemerintahan ataudiserahitugasnegara lainnyadandigajiberdasarkanperaturanperundang- undangan. 19.PegawaiNon-ASNadalahpersonil yangdiangkat berdasarkankeputusanpejabatberwenang,tim penggerak programkesejahteraankeluarga, dharmawanita,organisasi kemasyarakatan,perseoranganyang karenaketokohandan keahliannyauntukkepentinganDaerah,danperseorangan yangmenjadisaksidariPemerintahDaerahdalamperkara perdataatautata usahanegara. 20.Ajudan,PengawalanBupati/WakilBupati,KetuaDPRD adalahPegawaiASN/PegawaiNon-ASN,AnggotaTentara NasionalIndonesiadanatauKepolisianRepublikIndonesia yangdiangkatberdasarkankeputusanpejabatberwenang untukmelakukantugasdanfungsinyamasing-masing. 21.SekretarisPribadiyang selanjutnyadisebutSespri adalah PegawaiASNyangditunjukolehBupati,WakilBupati, dan atauKetuaDPRD berdasarkansuratkeputusanuntuk melaksanakantugaspokokdanfungsinya. 22.SuratTugasyangselanjutnyadisingkatSTadalahSurat Tugasyang diberikanolehpejabatberwenangdalamrangka melaksanakanPerjalananDinas. 23.SuratPerjalananDinasyang selanjutnyadisingkatSPD adalahdokumenyang diterbitkanolehpejabatpembuat komitmendalam rangkapelaksanaanPerjalananDinas PejabatNegara,PegawaiASN,PegawaiNon-ASNdanatau danpihaklain. 24.PejabatPelaksanaTeknisKegiatanyang selanjutnya disingkatPPTKadalahpejabatyangmelaksanakan1(satu) ataubeberapakegiatandarisuatuprogramsesuaidengan bidangtugasnya.
25.PembayaranLangsungyang selanjutnyadisingkatLS adalahPembayaranLangsung kepadabendahara pengeluaran/penerima haklainnya atasdasarperjanjian kerja, surattugas, dan atausuratperintah kerjalainnya melaluipenerbitansuratperintah membayarlangsung"t 26.Biayariiladalahbiayayangdikeluarkansesuaidengan buktipengeluaranyang sah. 27.RepresentasiadalahketerwakilanPemerintahDaeraholeh pelaksanaPerjalananDinasdalampelaksanaan tugas/pekerjaandiluarkantor. 28.LaporanPerjalananDinasadalahlaporanhasilkegiatan setelahmelaksanakankegiatanPerjalananDinasDalam Daerah,PerjalananDinasluarDaerah,danPerjalanan DinasLuarNegeri.

Pasal 2

RuanglingkupPeraturanBupatiinimeliputi: a.prinsipdanjenisPerjalananDinas; b.pelaksanaanPerjalananDinas; c.komponenPerjalananDinas; d.mekanismepembayaranbiayaPerjalananDinas;dan e.pertanggungjawabanpelaksanaPerjalananDinas. BABII PRINSIPDANJENISPERJALANANDINAS BagianKesatu PrinsipPerjalananDinas Pasal 3 PerjalananDinasdilaksanakandenganmemperhatikanprinsip: a.selektif; b.transparansi; c.akuntabilitas; d.efisiensi; e.efektivitas; f.kepatutan;dan g.kewajaransertarasionalitassesuaikebutuhannyata. BagianKed ua JenisPerjalananDinas Pasal 4 JenisPerjalananDinasmeliputi: a. b. PerjalananDinasDalam Daerah; PerjalananDinasLuarDaerah; t c.PerjalananDinasLuarNegeri;

d.PerjalananDinasPindah; e.PerjalananDinastertentu;dan f.PerjalananDinasdalamkeadaankahar/luarbiasa.

Pasal 5

PerjalananDinasDalamDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal4hurufa,meliputi: a.PerjalananDinasdalamkotayakniPerjalananDinasyang dilakukandiwilayahKecamatanMelonguanedan KecamatanMelonguaneTimur;

b.PerjalananDinasJuarkotadalamDaerahyakniPerjalanan Dinasyangdilakukandiwilayahkecamatanselain KecamatanMelonguane,KecamatanMelonguaneTimur, dan/atautempatyangsulitdijangkaudari!buKotaDaerah; c.PerjalananDinasDalamDaerahyang dilaksanakanlebih dari8(delapan)jamdariTempatKedudukanketempatyang ditujudan kembalikeTempatKedudukansemulatermasuk pelaksanaankegiatannya;dan d.PerjalananDin asDalamDaerahyangdilaksanakansampai dengan8(delapan)jamdariTempatKedudukanketempat yangditujudankembalikeTempatKedudukansemula termasukpelaksanaankegiatannya.

Pasal 6

PerjalananDinasLuarDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal4hurufb,terdiriatas: a.PerjalananDinasyangdilakukanmelewatibataswilayah Daerah namunmasihberadadalamwilayahProvinsi SulawesiUtara;dan b.PerjalananDinasyangdilakukanmelewati bataswilayah ProvinsiSulawesiUtara.

Pasal 7

KetentuanmengenaipelaksanaanPerjalananDinasLuarNegeri sebagaimanadimaksuddalamPasal4 hurufc, dilaksanakan sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 8

PerjalananDinasPindahdapatdilaksanakanolehPNSyang bersangku tan beserta keluargayang sah. t Pasal 9

(1)KeluargayangsahsebagaimanadimaksuddalamPasal8, mencakup: a.istri/suamiyangsahsesuaiketentuanperaturan perundang-undangan; b.anakkandung,anaktiri,dananakangkatyangsah menuruthukumyangberumurpalingtinggi25(dua puluhlima)tahunpadawaktuberangkat,belumpemah menikahdantidakmempunyaipenghasilansendiri; c.anakkandung,anaktiri,dananakangkatyang sah menuruthukumyang berumurlebihdari 25(duapuluh lima)tahunpadawaktuberangkat,yang menurutsurat keterangandoktermempunyaicacatyang menjadisebab iatidakdapatmempunyaipenghasilansendiridan/atau d.anakkandungperempuan,anaktiriperempuan,anak angkatperempuanyang sah menuruthukumyang berumurlebihdari25(duapuluhlima)tahunyangtidak bersuamidantidakberpenghasilansendiri.
(2)Selainkeluargayangsahsebagaimanadimaksudpadaayat
(1),bagi PNSpaling rendahgolonganIVataupejabateselon lll/pejabatadministratordiperkenankanpulauntuk membawa1(satu)orangasistenrumah tangga.

Pasal 10

(1)PerjalananDinas tertentusebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 hurufe, merupakanPerjalananDinasyang dilaksanakandenganketentuan: a.melaksanakanlebihdari1(satu)tugas tambahanpada lokasi,TempatTujuanyang sama,dan/ataudalamrute perjalananyangsearah; b.penambahantugasbarusebagaimanadimaksudpada hurufa,hanyadapatdiberikanolehpejabatyang berwenang;
1. c.PerjalananDinasdalamrangkamengikutikegiatan seperti rapat,bimbingan teknis,studi banding, sosialisasi,sertapameranyang berdasarkan jadwal pelaksanaannyatermasukhariSabtu,Minggu, dan/atauliburnasional; dan/atau
2. d.melaksanakan kegiatan spesifiklainnya.
(2)Melaksanakan kegiatanspesifiklainnyasebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufd, meliputi: a.penugasanyang berhubungandengan pemeriksaan; t b.penugasansurveidan/ataupengumpulandata;atau
1. c.penugasanmengikutipertandingan/lomba.

Pasal 11

(1)PerjalananDinasdalamkeadaankahar/luarbiasa sebagaimanadimaksuddalamPasal4huruff,merupakan PerjalananDinasyangdilakukandalam rangka penanggulanganbencanaalam,bencananonalam,atau bencanasosial.
(2)Penetapansebagaibencanaalam ataubencanasosial sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukansesuai ketentuanperaturanperundang-undangan. BABlll PELAKSANAAN PERJALANANDINAS BagianKesatu PelaksanaPerjalananDinas Pasal 12
(1)PerjalananDinassebagaimanadimaksuddalamPasal4, dapatdilakukanoleh: a.PegawaiASN; b.Bupati; c.WakilBupati;
1. d.PimpinanDPRD;dan/atau e.AnggotaDPRD.
(2)SelainpelaksanaPerjalananDinassebagaimanadimaksud padaayat(1),PerjalananDinasdapatdilakukanoleh PegawaiNon-ASNdanpihaklain. BagianKedua PenandatangananDokumenPerjalananDinas Pasal 13
(1)PerjalananDinasdapatdilaksanakan setelahST danSPD ditandatangani.
(2)ST sebagaimanadimaksud padaayat(1),ditandatangani oeJ a.Bupati; b.KetuaDPRD; c.SekretarisDaerah; d.Camat; e.KepalaUnitPelaksanaTeknisdiKecamatan.
(3)ST dapatditerbitkanuntuk1(satu)orangataulebih.
(4)SPDberlakuuntuk1(satu)orang.

Pasal 14

(1)PenandatangananSTolehBupati sebagaimanadimaksud dalamPasal13ayat(2)hurufa,untukPerjalananDinas yangdilakukanoleh: a.Bupati;
1. b.WakilBupati;dan/atau c.pejabatpimpinantinggipratama.
(2)DalamhalBupati berhalanganatautidakberadaditempat, penandatangananSTuntukPerjalananDinasWakilBupati sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,dilakukan olehWakilBupati.
(3)DalamhalBupatiberhalanganatautidakberadadi tempat, penandatangananSTuntukPerjalananDinaspejabat pimpinantinggi pratamasebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufc, dilakukanolehSekretarisDaerah.
(4)DalamhalBupatidanSekretarisDaerahberhalangan atau tidakberadaditempat, penandatangananST sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufc,dapatdidelegasikankepada paraasistenSekretarisDaerahdan/ataukepalaPDsesuai kondisidan/ataulingkupkewenangannyamasing-masing.
(5)PendatangananSTolehKetuaDPRD sebagaimana dimaksuddalamPasal13ayat(2)hurufb,untukPerjalanan Dinasyangdilakukanoleh:
1. a.KetuaDPRD;
2. b.WakilKetuaDPRD;dan/atau c.AnggotaDPRD.
(6)DalamhalKetuaDPRD berhalangan atautidakberadadi tempat,penandatangananST sebagaimanadimaksudpada ayat(5),dilakukanolehsalah satuWakilKetuaDPRD.
(7)PenandatangananSTolehWakilKetuaDPRD sebagaimana dimaksudpada ayat(6),dilaksanakansetelahmendapat pendelegasiandariKetuaDPRD.
(8)PenandatangananST olehSekretarisDaerah sebagaimana dimaksud dalamPasal13 ayat(2)hurufc, untukPerjalanan f Dinasyang dilakukanolehpejabatadministrator,pejabat pengawas,pejabatfungsional,PPPK, dan/atauPegawai Non-ASN.
(9)Dalam ha!SekretarisDaerahberhalanganatautidakberada ditempat,penandatangananSTbagipejabatadministrator, pejabatpengawas,pejabatfungsional,PPPK,dan/atau PegawaiNon-ASNsebagaimanadimaksudpadaayat(8), dapatdidelegasikankepadaparaasistenSekretarisDaerah dan/atau kepalaPDsesuaikondisidan/ataulingkup kewenangannyamasing-masing.
(10)PenandatangananSTolehcamatsebagaimanadimaksud dalamPasal13ayat(2)hurufd, untukPerjalananDinas yangdilakukanolehPegawaiASNdanPegawaiNon-ASNdi lingkungankantorcamat.
(11)PenandatangananSTolehKepalaUnitPelaksanaTeknisdi KecamatansebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(2) hurufe, untukPerjalananDinasyangdilakukanoleh PegawaiASNdanPegawaiNon-ASNdilingkunganUnit PelaksanaTeknisdiKecamatan. BagianKetiga JangkaWaktuPelaksanaanPerjalananDinas Pasal 15
(1)JangkawaktuataulamanyapenugasandalamST dilakukan denganketentuansebagaiberikut: a.untukPerjalananDinasdalam rangkamelaksanakan tugasdanfungsiyang melekatpadajabatandan tugas PD, mengikutirapatdanseminarpalinglama5(lima) hariefektifpelaksanaan tugas,kecualiuntukha!yang sangatpentingdantidakmungkinuntukditinggalkan berdasarkankebutuhandan/atau ditetapkanoleh pejabatyang berwenang mengeluarkanST; dan b.untukPerjalananDinasdalam rangkamengikuti bimbingan teknisdansejenisnya,mengikutipendidikan danpelatihan,danstudibanding jangkawaktu atau lamanyapenugasanberdasarkanwaktu ataulamanya pelaksanaan kegiatan.
(2)Dalam ha! terjadi kelangkaan modatransportasi dikarenakantidak ada transportasilain makaPerjalanan Dinasdapatdiperpanjang palinglama5(lima)hari. f I I I I I I I I I
(3)Lamanyawaktuataulamanyapenugasansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb mengacupadasurat undangan.
(4)Untukpertimbangan kelangkaan/kesulitanketersediaan modatransportasiuntukpergidankembali,kepada pelaksanaPerjalananDinasmendapatpenambahan waktu/haridengandiberikanuanghariandanbiaya penginapan,lamanyatambahanwaktumaksimal1(satu) harisebelumpelaksanaankegiatandanapabila pelaksanaankegiatanberakhirharisabtumakadapat diberikantambahanwaktusesudahpelaksanaankegiatan maksimal1(satu)hari.
(5)PerjalananDinasDalamDaerahdanPerjalananDinasLuar DaerahdapatdilaksanakansetelahmendapatST.
(6)STsebagaimanadimaksudpadaayat(5)dijadikandasar untukpenerbitanSPD.

Pasal 16

(1)PelaksanaanPerjalananDinastidakdapatdilaksanakan padaharilibur,kecualiPerjalananDinastertentudan PerjalananDinasdalamkeadaankahar/luarbiasa sebagaimanadimaksuddalamPasal4hurufe,danhuruff.
(2)Jurnlah hariPerjalananDinassebagaimanadimaksud dalamPasal15, kecualibagiBupati,Wakil Bupati,Pimpinan DPRD,danAnggotaDPRD yangPerjalananDinasnya memerlukan/mengharuskankonsultasi dan/atau koordinasidimaksudkesubstansidanlembagalain ditambahkanmaksimal1(satu)hari.
(3)PegawaiASN/PegawaiNon-ASNyang melakukan pendampingan terhadapBupati,WakilBupati,Pimpinan DPRD danAnggotaDPRDdapatmenyesuaikandengan PerjalananDinassesuaidengan ayat2,diperpanjang denganmembuatsuratpenugasanbaru.
(4)PerjalananDinasdilaksanakansesuaidengantugaspokok danfungsiPDmaupununitkerjakecuali diberikan penugasankhususdariBupati, WakilBupati dan/atau SekretarisDaerah. 'f I I I I I I I I BABIV KOMPONENPERJALANAN DINAS Pasal 17
(1)BesaranbiayaPerjalananDinasrnerupakanbatastertinggi darikornponenPerjalananDinas.
(2)KornponenPerjalananDinassebagairnanadirnaksudpada ayat(1), terdiridari: a.uangharian; b.biayatransportasi; c.biayapenginapan; d.uangRepresentasi;dan e.biayasewakendaraan.

Pasal 18

(1)VanghariansebagairnanadirnaksuddalarnPasal17ayat(2) hurufa,dibayarkansecaralumpsum sesuaijurnlahhari yangditetapkandalarnST.
(2)Vanghariansebagairnanadirnaksudpadaayat(1),rneliputi uangmakan,uangtransportasilokal, danuangsakuuntuk PerjalananDinasDalarnDaerah,danPerjalananDinasLuar Daerah.
(3)Dalarnha!pelaksanaPerjalananDinasrnenggunakansewa kendaraan,tidakdiberikanuangtransportasilokal.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas dilingkup pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah � diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022TentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856); 3.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 4.PeraturanPresidenNomor33Tahun2020 tentangStandar HargaSatuanRegional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor57)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPresidenNomor53Tahun2023tentang PerubahanatasPeraturanPresidenNomor33Tahun2020 tentangStandarHargaSatuanRegional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor112); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPERJALANAN DINAS DAN STANDARHARGASATUANBIAYA PERJALANAN DINAS. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenKepulauanTalaud. 2.BupatiadalahBupatiKepulauanTalaud. 3.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerahotonom. 4.TempatKedudukanadalahtempatdimanakantor/satuan kerjaberada. 5.TempatTujuan adalah tempat/kotayang menjadi tujuan perjalanandinas. + 6.PerjalananDinasadalahperjalanan keluarTempat Kedudukanyangdilakukanuntukkepentingan pemerintahanDaerah. 7.PerjalananDinasDalamDaerahadalahPerjalananDinas yangdilakukantidakmelewatibataswilayahDaerahyaitu PerjalananDinasdariTempatKedudukankeTempat TujuandankembalikeTempatKedudukan. 8.PerjalananDinasLuarDaerahadalahPerjalananDinas yang dilakukanmelewati bataswilayahDaerahyaitu PerjalananDinasdari TempatKedudukankeTempat TujuandankembalikeTempatKedudukan. 9.PerjalananDinasLuarNegeri adalahperjalanankeluar dan/ataumasukwilayahNegaraRepublikIndonesia termasukperjalanandiluarwilayahNegaraRepublik Indonesiauntukkepentingandinas atauDaerah. 10.PerjalananDinasPindahadalahPerjalananDinasdari TempatKedudukanyanglamakeTempatKedudukanyang baruberdasarkansuratkeputusanpindah. 11.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalahlembagaperwakilanrakyatDaerah yang berkedudukansebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerah. I I I I I I I PerwakilanRakyatDaerahyang PimpinanDPRDadalahKetuadan PimpinanDewan selanjutnyadisebut WakilKetuaDPRD. 13.PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatPDadalah 12. unsurpembantuBupatidanDPRDdalampenyelenggaraan urusanpemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. 14.Kecamatan adalahbagianwilayahdariDaerahyang dipimpinolehcamat.
15.UnitPelaksanaTeknisdiKecamatan adalahunitpelaksana teknisdaerahdinaskependudukandanpencatatansipil, unitpelaksanateknisdaerahbalaipenyuluhpertanian, pusatkesehatanmasyarakat,dansekolah.
16.PegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPNS adalah warganegaraIndonesiayangmemenuhi syarattertentu, diangkatsebagaipegawaiaparatursipilnegarasecara tetap olehpejabatpembinakepegawaianuntukmenduduki jabatanpemerintahan.
17.Pegawai PemerintahdenganPerjanjianKerjayang selanjutnyadisingkatPPPKadalahwarga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkan f I I I I I I I I I perjanjiankerjauntukjangkawaktutertentudalam rangka melaksanakantugaspemerintahan. 18.PegawaiAparaturSipilNegarayang selanjutnyadisebut PegawaiASNadalahPNSdanPPPKyang diangkatoleh pejabatpembinakepegawaiandandiserahitugasdalam suatu jabatanpemerintahan ataudiserahitugasnegara lainnyadandigajiberdasarkanperaturanperundang- undangan. 19.PegawaiNon-ASNadalahpersonil yangdiangkat berdasarkankeputusanpejabatberwenang,tim penggerak programkesejahteraankeluarga, dharmawanita,organisasi kemasyarakatan,perseoranganyang karenaketokohandan keahliannyauntukkepentinganDaerah,danperseorangan yangmenjadisaksidariPemerintahDaerahdalamperkara perdataatautata usahanegara. 20.Ajudan,PengawalanBupati/WakilBupati,KetuaDPRD adalahPegawaiASN/PegawaiNon-ASN,AnggotaTentara NasionalIndonesiadanatauKepolisianRepublikIndonesia yangdiangkatberdasarkankeputusanpejabatberwenang untukmelakukantugasdanfungsinyamasing-masing. 21.SekretarisPribadiyang selanjutnyadisebutSespri adalah PegawaiASNyangditunjukolehBupati,WakilBupati, dan atauKetuaDPRD berdasarkansuratkeputusanuntuk melaksanakantugaspokokdanfungsinya. 22.SuratTugasyangselanjutnyadisingkatSTadalahSurat Tugasyang diberikanolehpejabatberwenangdalamrangka melaksanakanPerjalananDinas. 23.SuratPerjalananDinasyang selanjutnyadisingkatSPD adalahdokumenyang diterbitkanolehpejabatpembuat komitmendalam rangkapelaksanaanPerjalananDinas PejabatNegara,PegawaiASN,PegawaiNon-ASNdanatau danpihaklain. 24.PejabatPelaksanaTeknisKegiatanyang selanjutnya disingkatPPTKadalahpejabatyangmelaksanakan1(satu) ataubeberapakegiatandarisuatuprogramsesuaidengan bidangtugasnya.
25.PembayaranLangsungyang selanjutnyadisingkatLS adalahPembayaranLangsung kepadabendahara pengeluaran/penerima haklainnya atasdasarperjanjian kerja, surattugas, dan atausuratperintah kerjalainnya melaluipenerbitansuratperintah membayarlangsung"t 26.Biayariiladalahbiayayangdikeluarkansesuaidengan buktipengeluaranyang sah. 27.RepresentasiadalahketerwakilanPemerintahDaeraholeh pelaksanaPerjalananDinasdalampelaksanaan tugas/pekerjaandiluarkantor. 28.LaporanPerjalananDinasadalahlaporanhasilkegiatan setelahmelaksanakankegiatanPerjalananDinasDalam Daerah,PerjalananDinasluarDaerah,danPerjalanan DinasLuarNegeri.

Pasal 2

d.PerjalananDinasPindah; e.PerjalananDinastertentu;dan f.PerjalananDinasdalamkeadaankahar/luarbiasa.

Pasal 5

PerjalananDinasDalamDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal4hurufa,meliputi: a.PerjalananDinasdalamkotayakniPerjalananDinasyang dilakukandiwilayahKecamatanMelonguanedan KecamatanMelonguaneTimur;

b.PerjalananDinasJuarkotadalamDaerahyakniPerjalanan Dinasyangdilakukandiwilayahkecamatanselain KecamatanMelonguane,KecamatanMelonguaneTimur, dan/atautempatyangsulitdijangkaudari!buKotaDaerah; c.PerjalananDinasDalamDaerahyang dilaksanakanlebih dari8(delapan)jamdariTempatKedudukanketempatyang ditujudan kembalikeTempatKedudukansemulatermasuk pelaksanaankegiatannya;dan d.PerjalananDin asDalamDaerahyangdilaksanakansampai dengan8(delapan)jamdariTempatKedudukanketempat yangditujudankembalikeTempatKedudukansemula termasukpelaksanaankegiatannya.

Pasal 6

Pasal 7

KetentuanmengenaipelaksanaanPerjalananDinasLuarNegeri sebagaimanadimaksuddalamPasal4 hurufc, dilaksanakan sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 8

PerjalananDinasPindahdapatdilaksanakanolehPNSyang bersangku tan beserta keluargayang sah. t Pasal 9

(1)KeluargayangsahsebagaimanadimaksuddalamPasal8, mencakup: a.istri/suamiyangsahsesuaiketentuanperaturan perundang-undangan; b.anakkandung,anaktiri,dananakangkatyangsah menuruthukumyangberumurpalingtinggi25(dua puluhlima)tahunpadawaktuberangkat,belumpemah menikahdantidakmempunyaipenghasilansendiri; c.anakkandung,anaktiri,dananakangkatyang sah menuruthukumyang berumurlebihdari 25(duapuluh lima)tahunpadawaktuberangkat,yang menurutsurat keterangandoktermempunyaicacatyang menjadisebab iatidakdapatmempunyaipenghasilansendiridan/atau d.anakkandungperempuan,anaktiriperempuan,anak angkatperempuanyang sah menuruthukumyang berumurlebihdari25(duapuluhlima)tahunyangtidak bersuamidantidakberpenghasilansendiri.
(2)Selainkeluargayangsahsebagaimanadimaksudpadaayat
(1),bagi PNSpaling rendahgolonganIVataupejabateselon lll/pejabatadministratordiperkenankanpulauntuk membawa1(satu)orangasistenrumah tangga.

Pasal 10

(1)PerjalananDinas tertentusebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 hurufe, merupakanPerjalananDinasyang dilaksanakandenganketentuan: a.melaksanakanlebihdari1(satu)tugas tambahanpada lokasi,TempatTujuanyang sama,dan/ataudalamrute perjalananyangsearah; b.penambahantugasbarusebagaimanadimaksudpada hurufa,hanyadapatdiberikanolehpejabatyang berwenang;
1. c.PerjalananDinasdalamrangkamengikutikegiatan seperti rapat,bimbingan teknis,studi banding, sosialisasi,sertapameranyang berdasarkan jadwal pelaksanaannyatermasukhariSabtu,Minggu, dan/atauliburnasional; dan/atau
2. d.melaksanakan kegiatan spesifiklainnya.
(2)Melaksanakan kegiatanspesifiklainnyasebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufd, meliputi: a.penugasanyang berhubungandengan pemeriksaan; t b.penugasansurveidan/ataupengumpulandata;atau
1. c.penugasanmengikutipertandingan/lomba.

Pasal 11

(1)PerjalananDinasdalamkeadaankahar/luarbiasa sebagaimanadimaksuddalamPasal4huruff,merupakan PerjalananDinasyangdilakukandalam rangka penanggulanganbencanaalam,bencananonalam,atau bencanasosial.
(2)Penetapansebagaibencanaalam ataubencanasosial sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukansesuai ketentuanperaturanperundang-undangan. BABlll PELAKSANAAN PERJALANANDINAS BagianKesatu PelaksanaPerjalananDinas Pasal 12
(1)PerjalananDinassebagaimanadimaksuddalamPasal4, dapatdilakukanoleh: a.PegawaiASN; b.Bupati; c.WakilBupati;
1. d.PimpinanDPRD;dan/atau e.AnggotaDPRD.
(2)SelainpelaksanaPerjalananDinassebagaimanadimaksud padaayat(1),PerjalananDinasdapatdilakukanoleh PegawaiNon-ASNdanpihaklain. BagianKedua PenandatangananDokumenPerjalananDinas Pasal 13
(1)PerjalananDinasdapatdilaksanakan setelahST danSPD ditandatangani.
(2)ST sebagaimanadimaksud padaayat(1),ditandatangani oeJ a.Bupati; b.KetuaDPRD; c.SekretarisDaerah; d.Camat; e.KepalaUnitPelaksanaTeknisdiKecamatan.
(3)ST dapatditerbitkanuntuk1(satu)orangataulebih.
(4)SPDberlakuuntuk1(satu)orang.

Pasal 14

(1)PenandatangananSTolehBupati sebagaimanadimaksud dalamPasal13ayat(2)hurufa,untukPerjalananDinas yangdilakukanoleh: a.Bupati;
1. b.WakilBupati;dan/atau c.pejabatpimpinantinggipratama.
(2)DalamhalBupati berhalanganatautidakberadaditempat, penandatangananSTuntukPerjalananDinasWakilBupati sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,dilakukan olehWakilBupati.
(3)DalamhalBupatiberhalanganatautidakberadadi tempat, penandatangananSTuntukPerjalananDinaspejabat pimpinantinggi pratamasebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufc, dilakukanolehSekretarisDaerah.
(4)DalamhalBupatidanSekretarisDaerahberhalangan atau tidakberadaditempat, penandatangananST sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufc,dapatdidelegasikankepada paraasistenSekretarisDaerahdan/ataukepalaPDsesuai kondisidan/ataulingkupkewenangannyamasing-masing.
(5)PendatangananSTolehKetuaDPRD sebagaimana dimaksuddalamPasal13ayat(2)hurufb,untukPerjalanan Dinasyangdilakukanoleh:
1. a.KetuaDPRD;
2. b.WakilKetuaDPRD;dan/atau c.AnggotaDPRD.
(6)DalamhalKetuaDPRD berhalangan atautidakberadadi tempat,penandatangananST sebagaimanadimaksudpada ayat(5),dilakukanolehsalah satuWakilKetuaDPRD.
(7)PenandatangananSTolehWakilKetuaDPRD sebagaimana dimaksudpada ayat(6),dilaksanakansetelahmendapat pendelegasiandariKetuaDPRD.
(8)PenandatangananST olehSekretarisDaerah sebagaimana dimaksud dalamPasal13 ayat(2)hurufc, untukPerjalanan f Dinasyang dilakukanolehpejabatadministrator,pejabat pengawas,pejabatfungsional,PPPK, dan/atauPegawai Non-ASN.
(9)Dalam ha!SekretarisDaerahberhalanganatautidakberada ditempat,penandatangananSTbagipejabatadministrator, pejabatpengawas,pejabatfungsional,PPPK,dan/atau PegawaiNon-ASNsebagaimanadimaksudpadaayat(8), dapatdidelegasikankepadaparaasistenSekretarisDaerah dan/atau kepalaPDsesuaikondisidan/ataulingkup kewenangannyamasing-masing.
(10)PenandatangananSTolehcamatsebagaimanadimaksud dalamPasal13ayat(2)hurufd, untukPerjalananDinas yangdilakukanolehPegawaiASNdanPegawaiNon-ASNdi lingkungankantorcamat.
(11)PenandatangananSTolehKepalaUnitPelaksanaTeknisdi KecamatansebagaimanadimaksuddalamPasal13ayat(2) hurufe, untukPerjalananDinasyangdilakukanoleh PegawaiASNdanPegawaiNon-ASNdilingkunganUnit PelaksanaTeknisdiKecamatan. BagianKetiga JangkaWaktuPelaksanaanPerjalananDinas Pasal 15
(1)JangkawaktuataulamanyapenugasandalamST dilakukan denganketentuansebagaiberikut: a.untukPerjalananDinasdalam rangkamelaksanakan tugasdanfungsiyang melekatpadajabatandan tugas PD, mengikutirapatdanseminarpalinglama5(lima) hariefektifpelaksanaan tugas,kecualiuntukha!yang sangatpentingdantidakmungkinuntukditinggalkan berdasarkankebutuhandan/atau ditetapkanoleh pejabatyang berwenang mengeluarkanST; dan b.untukPerjalananDinasdalam rangkamengikuti bimbingan teknisdansejenisnya,mengikutipendidikan danpelatihan,danstudibanding jangkawaktu atau lamanyapenugasanberdasarkanwaktu ataulamanya pelaksanaan kegiatan.
(2)Dalam ha! terjadi kelangkaan modatransportasi dikarenakantidak ada transportasilain makaPerjalanan Dinasdapatdiperpanjang palinglama5(lima)hari. f I I I I I I I I I
(3)Lamanyawaktuataulamanyapenugasansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb mengacupadasurat undangan.
(4)Untukpertimbangan kelangkaan/kesulitanketersediaan modatransportasiuntukpergidankembali,kepada pelaksanaPerjalananDinasmendapatpenambahan waktu/haridengandiberikanuanghariandanbiaya penginapan,lamanyatambahanwaktumaksimal1(satu) harisebelumpelaksanaankegiatandanapabila pelaksanaankegiatanberakhirharisabtumakadapat diberikantambahanwaktusesudahpelaksanaankegiatan maksimal1(satu)hari.
(5)PerjalananDinasDalamDaerahdanPerjalananDinasLuar DaerahdapatdilaksanakansetelahmendapatST.
(6)STsebagaimanadimaksudpadaayat(5)dijadikandasar untukpenerbitanSPD.

Pasal 16

(1)PelaksanaanPerjalananDinastidakdapatdilaksanakan padaharilibur,kecualiPerjalananDinastertentudan PerjalananDinasdalamkeadaankahar/luarbiasa sebagaimanadimaksuddalamPasal4hurufe,danhuruff.
(2)Jurnlah hariPerjalananDinassebagaimanadimaksud dalamPasal15, kecualibagiBupati,Wakil Bupati,Pimpinan DPRD,danAnggotaDPRD yangPerjalananDinasnya memerlukan/mengharuskankonsultasi dan/atau koordinasidimaksudkesubstansidanlembagalain ditambahkanmaksimal1(satu)hari.
(3)PegawaiASN/PegawaiNon-ASNyang melakukan pendampingan terhadapBupati,WakilBupati,Pimpinan DPRD danAnggotaDPRDdapatmenyesuaikandengan PerjalananDinassesuaidengan ayat2,diperpanjang denganmembuatsuratpenugasanbaru.
(4)PerjalananDinasdilaksanakansesuaidengantugaspokok danfungsiPDmaupununitkerjakecuali diberikan penugasankhususdariBupati, WakilBupati dan/atau SekretarisDaerah. 'f I I I I I I I I BABIV KOMPONENPERJALANAN DINAS Pasal 17
(1)BesaranbiayaPerjalananDinasrnerupakanbatastertinggi darikornponenPerjalananDinas.
(2)KornponenPerjalananDinassebagairnanadirnaksudpada ayat(1), terdiridari: a.uangharian; b.biayatransportasi; c.biayapenginapan; d.uangRepresentasi;dan e.biayasewakendaraan.

Pasal 18

(1)VanghariansebagairnanadirnaksuddalarnPasal17ayat(2) hurufa,dibayarkansecaralumpsum sesuaijurnlahhari yangditetapkandalarnST.
(2)Vanghariansebagairnanadirnaksudpadaayat(1),rneliputi uangmakan,uangtransportasilokal, danuangsakuuntuk PerjalananDinasDalarnDaerah,danPerjalananDinasLuar Daerah.
(3)Dalarnha!pelaksanaPerjalananDinasrnenggunakansewa kendaraan,tidakdiberikanuangtransportasilokal.