DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); �-,
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Nomor 5); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026. y

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Evaluasi hasil Renja merupakan instrumen dari pengukuran hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, inclikator kinerja, kelompok sasaran, target clan pagu anggaran.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan clengan Peraturan Daerah.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya clisingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas clan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Dacra. 3.
13.Kepala Bapelitbang adalah Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB II

KERANGKA RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman:

a.perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
b.penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

(1)RKPD tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
7. g.bab VII yang memuat penutup.
(2)Ketentuan Mengenai RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

( 1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencanaJt, program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5

(1)Pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan RKPD dilaksanakan oleh Kepala Bapelitbang.
(2)Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bapelitbang melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
(3)Kepala Bapelitbang melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

( 1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2)Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala Daerah dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan � t . luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
(4)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
(5)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
(6)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
1. a.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. b.target sasaran pembangunan Daerah;
3. c.prioritas pembangunan Daerah;
4. d.penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. e.target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(7)Penambahan dan/ atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
(8)Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
(9)Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/ atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. ft . BABV

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. PARAF HIERARKI Wakil Bupati c n Sekretaris Daerah 1 f Asisten Ekbang • Kepala Bapelitbang ] , Kabag Hukum 'k Sekretaris Bapelitbang @ Kabid P2EPDA k Ditetapkan di Melonguane, pada tanggal g 0ob 2025 BUPATI KEPULAUAN TALAUD, WELLYTITAH Diundangkan di Melonguane pada tanggal 0tbe 2025 ISTA KRISTO KAMAGI BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025 NOMOR I7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); �-,
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Nomor 5); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026. y

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Evaluasi hasil Renja merupakan instrumen dari pengukuran hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, inclikator kinerja, kelompok sasaran, target clan pagu anggaran.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan clengan Peraturan Daerah.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya clisingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas clan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Dacra. 3.
13.Kepala Bapelitbang adalah Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB II

KERANGKA RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman:

a.perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
b.penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

(1)RKPD tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
7. g.bab VII yang memuat penutup.
(2)Ketentuan Mengenai RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

( 1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencanaJt, program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5

(1)Pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan RKPD dilaksanakan oleh Kepala Bapelitbang.
(2)Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bapelitbang melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
(3)Kepala Bapelitbang melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2)Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala Daerah dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan � t . luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
(4)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
(5)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
(6)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
1. a.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. b.target sasaran pembangunan Daerah;
3. c.prioritas pembangunan Daerah;
4. d.penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. e.target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(7)Penambahan dan/ atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
(8)Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
(9)Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/ atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. ft . BABV