DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat, perlu adanya penyelenggaraan operasi pasar murah di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;
b.bahwa untuk menjamin pelaksanaan operasi pasar murah yang terencana, terpadu, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman yangjelas melalui penetapan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia j. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan.
5.Inspektorat adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
6.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Inflasi adalah kenaikan harga barang dan/atau jasa secara umum dan terus j menerus dalamjangka waktu tertentu.
8.Belanja Subsidi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil.
9.Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui sistem distribusi langsung ke pasar.
10.Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Operasi Pasar Murah.
11.Penerima Su bsidi adalah masyarakat yang berdomisili di Daerah.
12.Penyedia Barang adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERAS! PASAR MURAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Operasi Pasar Murah dengan sasaran Penerima Subsidi yang terdampak secara ekonomi akibat inflasi.
(2)Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi terhadap barang kebutuhan pokok tertentu.
(3)Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem distribusi langsung untuk meningkatkan suplai barang di pasar.
(4)Dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah, dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.
(2)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas;
2. b.unsur Kecamatan di Daerah pada setiap wilayah penyelenggaraan; dan f
3. c.unsur Penyedia Barang.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan perencanaan kegiatan Operasi Pasar Murah meliputi:
  1. 1.menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah;
  2. 2.melakukan verifikasi data masyarakat yang menjadi sasaran Operasi Pasar Murah berdasarkan usulan dari kepala desa/lurah melalui camat;
  3. 3.melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Operasi Pasar Murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. 4.pengalokasian be saran Su bsidi;
  5. 5.penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang komoditas;
  6. 6.melakukan penelaahan sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
  7. 7.menetapkan personil yang akan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah.
2. b.melakukan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. c.melaksanakan kegiatan Operasi Pasar M urah pada tern pat dan waktu yang telah ditetapkan;
4. d.melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Operasi Pasar Murah;
5. e.menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar Murah kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
6. f.melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah.

BAB III

JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

( 1) J enis bahan ke bu tuhan pokok yang disediakan dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Murah terdiri atas: /.

a.beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
b.gula kristal bukan rafinasi;
c.minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai standar nasional Indonesia; dan / atau
d.bahan kebutuhan pokok lainnya.

(2)Ketentuan mengenai jenis bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 5

(1)Pembiayaan kegiatan Operasi Pasar Murah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembiayaan Subsidi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalokasiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

Besaran Subsidi diberikan sebesar 40 % ( empat puluh persen ) untuk setiap bahan ke bu tuhan pokok yang tersedia.

Pasal 7

( 1) Penetapan harga ke bu tuhan pokok yang disediakan un tuk kegiatan Operasi Pasar Murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosiasi dikurangi Su bsidi harga yang diberikan oleh panitia penyelenggara.

(2)Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
(3)Panitia penyelenggara menetapkan paket bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh kepala keluarga dalam kegiatan Operasi Pasar Murah.
(4)Dalam kegiatan Operasi Pasar Murah, panitia penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan kegiatan-{

BAB VI

PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 8

(1)Setiap badan usaha atau perorangan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia penyelenggara.
(2)Persyaratan dan tugas Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN OPERAS! PASAR MURAH

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan setiap tahun, untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Inflasi.
(2)Panitia penyelenggara melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah dengan cara menjual langsung kepada masyarakat.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 10

(1)Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan Belanja Subsidi pada Bupati melalui panitia penyelenggara.
(3)Surat/nota permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
1. a.Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
2. b.nomor rekening bank Penyedia Barang;
3. c.pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
4. d.berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
5. e.usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari Penyedia Barang; danj.
6. f.kwitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat, perlu adanya penyelenggaraan operasi pasar murah di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;
b.bahwa untuk menjamin pelaksanaan operasi pasar murah yang terencana, terpadu, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman yangjelas melalui penetapan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia j. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan.
5.Inspektorat adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
6.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Inflasi adalah kenaikan harga barang dan/atau jasa secara umum dan terus j menerus dalamjangka waktu tertentu.
8.Belanja Subsidi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil.
9.Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui sistem distribusi langsung ke pasar.
10.Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Operasi Pasar Murah.
11.Penerima Su bsidi adalah masyarakat yang berdomisili di Daerah.
12.Penyedia Barang adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERAS! PASAR MURAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Operasi Pasar Murah dengan sasaran Penerima Subsidi yang terdampak secara ekonomi akibat inflasi.
(2)Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi terhadap barang kebutuhan pokok tertentu.
(3)Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem distribusi langsung untuk meningkatkan suplai barang di pasar.
(4)Dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah, dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.
(2)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas;
2. b.unsur Kecamatan di Daerah pada setiap wilayah penyelenggaraan; dan f
3. c.unsur Penyedia Barang.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan perencanaan kegiatan Operasi Pasar Murah meliputi:
  1. 1.menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah;
  2. 2.melakukan verifikasi data masyarakat yang menjadi sasaran Operasi Pasar Murah berdasarkan usulan dari kepala desa/lurah melalui camat;
  3. 3.melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Operasi Pasar Murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. 4.pengalokasian be saran Su bsidi;
  5. 5.penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang komoditas;
  6. 6.melakukan penelaahan sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
  7. 7.menetapkan personil yang akan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah.
2. b.melakukan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. c.melaksanakan kegiatan Operasi Pasar M urah pada tern pat dan waktu yang telah ditetapkan;
4. d.melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Operasi Pasar Murah;
5. e.menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar Murah kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
6. f.melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah.

BAB III

JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

( 1) J enis bahan ke bu tuhan pokok yang disediakan dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Murah terdiri atas: /.

a.beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
b.gula kristal bukan rafinasi;
c.minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai standar nasional Indonesia; dan / atau
d.bahan kebutuhan pokok lainnya.

(2)Ketentuan mengenai jenis bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 5

(1)Pembiayaan kegiatan Operasi Pasar Murah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembiayaan Subsidi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalokasiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

Besaran Subsidi diberikan sebesar 40 % ( empat puluh persen ) untuk setiap bahan ke bu tuhan pokok yang tersedia.

Pasal 7

(2)Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
(3)Panitia penyelenggara menetapkan paket bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh kepala keluarga dalam kegiatan Operasi Pasar Murah.
(4)Dalam kegiatan Operasi Pasar Murah, panitia penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan kegiatan-{

BAB VI

PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 8

(1)Setiap badan usaha atau perorangan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia penyelenggara.
(2)Persyaratan dan tugas Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN OPERAS! PASAR MURAH

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan setiap tahun, untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Inflasi.
(2)Panitia penyelenggara melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah dengan cara menjual langsung kepada masyarakat.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 10

(1)Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan Belanja Subsidi pada Bupati melalui panitia penyelenggara.
(3)Surat/nota permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
1. a.Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
2. b.nomor rekening bank Penyedia Barang;
3. c.pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
4. d.berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
5. e.usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari Penyedia Barang; danj.
6. f.kwitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.