DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Menetapkan : (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
2.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Talaud.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Ketua, W akil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
4.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tepat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,yang diangkat berdasarksn perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6.Pensiunan adalah Aparatur Sipil Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
7.Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penenmaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,yang diangkat berdasarksn perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri Tahun 2025.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA

Pasal 2

Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 Kepada Aparatur Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 diberikan kepada:

a.Bupati;
b.Wakil Bupati; C. DPRD;
d.PNS;
e.CPNS;dan
f.PPPK.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 tidak diberikan kepada:

a.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
b.PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

( 1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan PPPK, terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan a tau tunjangan umum, dan
e.tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain.

(2)tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada tambahan penghasilan bulan Februari Tahun 2025 dibayarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi DPRD terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS, terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras; dan
d.tunjangan umum.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
b.tunjangan khusus; dan
c.tunjangan selisih penghasilan.

(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada gaji bulan Februari Tahun 2025.

BAB III

PEMBAYARAN Pasal 8 ( 1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Pasal 9

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada Gaji bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/ a tau potongan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 11

(1)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau Penerima Pensiun sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, tunjangan yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan yang nilaianya paling besar.
(2)Dalam hal Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menenma lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran tunjangan tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 12

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Menetapkan : (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
2.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Talaud.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Ketua, W akil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
4.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tepat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,yang diangkat berdasarksn perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6.Pensiunan adalah Aparatur Sipil Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
7.Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penenmaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,yang diangkat berdasarksn perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri Tahun 2025.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA

Pasal 2

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 diberikan kepada:

a.Bupati;
b.Wakil Bupati; C. DPRD;
d.PNS;
e.CPNS;dan
f.PPPK.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 tidak diberikan kepada:

a.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
b.PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

( 1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan PPPK, terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan a tau tunjangan umum, dan
e.tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain.

(2)tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada tambahan penghasilan bulan Februari Tahun 2025 dibayarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi DPRD terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS, terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras; dan
d.tunjangan umum.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
b.tunjangan khusus; dan
c.tunjangan selisih penghasilan.

(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada gaji bulan Februari Tahun 2025.

BAB III

PEMBAYARAN Pasal 8 ( 1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Pasal 9

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang dibayarkan pada Gaji bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/ a tau potongan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 11

(1)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau Penerima Pensiun sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, tunjangan yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan yang nilaianya paling besar.
(2)Dalam hal Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menenma lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran tunjangan tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 12

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.