DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembinaan dan Pengawasan BLUD, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
7.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
9.Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada BLUD berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Klaten dan dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Klaten dan Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar dan praktik bisnis yang sehat terkait pola pengelolaan keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh Pembina dan Pengawas BLUD.
(2)Pembina dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pembina teknis dan pembina keuangan;
2. b.satuan pengawas internal; dan
3. c.Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1)Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
(2)Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu PPKD.

Pasal 5

(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang sehat.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan.
(3)Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan /atau jangkauan pelayanan.

Pasal 6

(1)Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk :
1. a.pengamanan harta kekayaan;
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
1. a.sehat jasmani dan Rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. d.memahami tugas dan fungsi BLUD;
5. e.memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
6. f.berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
7. g.pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
8. h.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
10. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
11. k.mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 7

(1)Dewan Pengawas sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
(2)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(5)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. b.nilai aset neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (serratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(6)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

Pasal 8

(1)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) terdiri atas unsur :
1. a.1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
3. c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) terdiri atas unsur :
1. a.2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
3. c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(3)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
(4)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
(5)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
(6)Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
1. a.sehat jasmani dan Rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. f.berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
8. h.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
9. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
10. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas memiliki tugas :
1. a.memantau perkembangan kegiatan BLUD;
2. b.menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat Pengelola BLUD;
3. c.memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
4. d.memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
5. e.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
  1. 1.RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  2. 2.permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaaan BLUD; dan
  3. 3.kinerja BLUD.
(2)Penilaian Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
1. a.memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
2. b.memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
3. c.memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
4. d.kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
(3)Penilaian Kinerja Nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
(4)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 10

(1)Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam piluh) tahun.
(2)Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatan berakhir; atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu
(4)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
1. a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
4. d.dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri; dan
6. f.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau daerah.

Pasal 11

(1)Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas sebagiaman dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…