DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan PIP dan WK, Pusat PIP dan WK, Peran Serta Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan, Pelaporan, Kerja Sama, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN
4.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut PIP dan WK adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan memperkaya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
8.Materi PIP dan WK adalah materi yang disusun untuk memahami, menjabarkan, dan melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara untuk seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memperkaya wawasan kebanggsaan di kalangan masyarakat
9.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :

a.mempersiapkan masyarakat Kabupaten Klaten agar memiliki pemahaman dan kesadaran menjadi warga negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai pandangan hidup pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia;
b.mengembangkan daya kritis, daya nalar dan kepedulian masyarakat terhadap isu lokal maupun nasional terkait dengan PIP dan WK.
c.mengembangkan pemahaman dan menyediakan bahan pertimbangan untuk mendorong kebijakan dalam mewujudkan PIP dan WK yang lebih baik; dan
d.mewujudkan penyelenggaraan PIP dan WK.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Penyelenggaraan PIP dan WK;
b.Pusat PIP dan WK;
c.peran serta Masyarakat;
d.pengendalian dan pengawasan;
e.pelaporan;
f.kerjasama;
g.penghargaan; dan
h.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PIP DAN WK

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan WK.

Pasal 5

(1)PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
2. b.Sekretariat DPRD.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan WK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK dapat mengikutsertakan:
1. a.DPRD;
2. b.instansi vertikal;
3. c.institusi pendidikan; dan/atau
4. d.masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan WK ditujukan kepada:

a.peserta didik dan mahasiswa;
b.penyelenggara pemerintahan di Daerah;
c.pendidik dan tenaga kependidikan;
d.tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan tokoh adat; dan
e.Masyarakat.

Pasal 8

Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.evaluasi.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup semua persiapan yang meliputi:

a.sumber daya manusia;
b.sumber daya keuangan;
c.material;
d.metode;
e.penjadwalan; dan
f.perlengkapan.

Pasal 10

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mencakup aspek:

a.program;
b.pelaksana; dan
c.sasaran kegiatan Pembinaan PIP dan WK.

Pasal 11

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan:

a.monitoring di setiap kegiatan;
b.mengisi kuisioner dan melaksanakan pengamatan di lingkungan peserta PIP dan WK yang dilaksanakan oleh penyelenggara;
c.mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
d.melaporkan kegiatan evaluasi kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…