DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pengelolaan, Kegiatan, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar alokasi penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan untuk masyarakat
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; SALINAN

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
5.Lurah adalah kepala kelurahan selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
6.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada prangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan Pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
8.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan adalah pembangunan fisik dengan kontruksi sederhana di lingkup Kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
9.Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11.Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

a.meningkatkan percepatan penanganan permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
b.memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kegiatan dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

a.Prinsip pengelolaan;
b.kegiatan;
c.perencanaan;
d.penganggaran;
e.pelaksanaan anggaran;
f.penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
g.pelaporan; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN

Pasal 6

Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk:

a.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
b.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 7

(1)Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
(2)Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan:
1. a.sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
2. b.sarana dan prasarana transportasi;
3. c.sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
4. d.sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 8

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

a.jaringan air minum;
b.drainase dan selokan;
c.sarana pengumpulan sampah dan saran pengolahan sampah;
d.sumur resapan;
e.jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
f.alat pemadam api ringan (APAR);
g.pompa kebakaran portable;
h.penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
i.sarana prasarana pemukiman lainnya.

Pasal 9

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.jalan pemukiman;
b.jalan poros kelurahan; dan/atau
c.sarana prasarana transportasi lainnya (termasuk akses bagi disabilitas).

Pasal 10

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
b.pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
c.sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…