DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029, Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, Tata Kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepemudaan secara sistematis sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ke dalam program dan kegiatan serta pendanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.3.5/9106/Bangda Tanggal 18 Agustus 2023 perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi Program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 bertujuan memberikan perencanaan dan koordinasi lintas sektor serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah yang meliputi:

a.memberikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jaringan organisasi kepemudaan serta pemangku kepentingan lainnya;
b.meningkatkan pemahaman terhadap kondisi pembangunan kepemudaan melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) kepemudaan di 5 (lima) bidang dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi;
c.meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektoral di jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan kepemudaan, dalam mewujudkan pemuda yang berdaya saing; dan
d.menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) terhadap program dan kegiatan pembangunan kepemudaan.

BAB III

RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029

Pasal 4

(1)RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : KAJIAN LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN;
3. c.BAB III : KONDISI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN;
4. d.BAB IV : SASARAN DAN STRATEGI;
5. e.BAB V : MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN KEPEMUDAAN;
6. f.BAB VI : PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN KEPEMUDAAN;
7. g.BAB VII : MONITORING DAN EVALUASI; dan
8. h.BAB VIII : PENUTUP.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023- 2026, Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan tahun 202l-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025- 2029.
(2)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(3)Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Hubungan kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
(2)Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Daerah, bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat Tim Koordinasi.
(4)Rapat koordinasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi, dengan pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi.
(5)Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi tingkat Pusat dan atau Provinsi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah.
(6)Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(7)Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Tim Koordinasi tingkat Provinsi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2)Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(3)Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 14 Juli 2025 BUPATI KLATEN, cap ttd HAMENANG WAJAR ISMOYO Diundangkan di Klaten pada tanggal 14 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, cap ttd JAJANG PRIHONO BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 23

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…