DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC di Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan target nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku.
7.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat.
9.Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TP2TBC adalah tim lintas sektor unsur pemerintah maupun non-pemerintah serta dari sektor kesehatan dan non-kesehatan untuk mengatasi penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Klaten.
10.Directly Observed Treatment Short-course yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
11.Treatment Coverage yang selanjutnya disingkat TC adalah jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.
12.Treatment Success Rate yang selanjutnya disingkat TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.
13.Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC.
14.Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT.
15.Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan penyerta HIV.
16.Anti retro viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat yang tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut.
17.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.
18.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Kabupaten Klaten pada Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan Penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyelaraskan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multi-pihak.

Pasal 4

Ruang Lingkup RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, meliputi:

a.maksud, tujuan dan ruang lingkup;
b.pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC di Daerah;
c.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
d.pembiayaan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD PENANGGULANGAN TBC DI DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 di Daerah.
(2)Sistematika RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025- 2029 di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : gambaran umum dan analisa situasi;
3. c.bab III : isu strategis, kebijakan, indikator, dan target Penanggulangan TBC;
4. d.bab IV : strategi dan kegiatan utama Penanggulangan TBC;
5. e.bab V : monitoring, evaluasi dan pengukuran hasil;
6. f.bab VI : pembiayaan; dan
7. g.bab VII : penutup.
(3)RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Bupati Klaten menetapkan RAD Penanggulangan TBC Daerah Klaten Tahun 2025-2029.
(2)RAD Penanggulangan TBC Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk TP2TBC Kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat.
(2)Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan Penanggulangan TBC; dan
2. b.pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Pasal 9

(1)Bupati memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
2. b.pelibatan multisektor dan masyarakat dalam Penanggulangan TBC;
3. c.penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
5. e.mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
6. f.sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara masif;
7. g.monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
8. h.kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
9. i.terdapat tim di setiap level pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan) yang memimpin Penanggulangan TBC; dan
10. j.pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 10

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…