DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda PBB-P2, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 104 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
5.Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah.

BAB III

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PBB-P2

Pasal 3

Penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk denda PBB- P2 mulai tahun pajak 2019 sampai dengan tahun pajak 2024.

Pasal 4

Penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Agustus 2025 BUPATI KLATEN, cap ttd HAMENANG WAJAR ISMOYO Diundangkan di Klaten pada tanggal 28 Agustus 2025 Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, cap ttd MUH. HIMAWAN PURNOMO BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 28 Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM cap ttd Sri Rahayu, SH, MHum

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PBB-P2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PBB-P2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023