DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah agar lebih terfokus dan terkonsentrasi serta dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebagaimana sasaran reformasi birokrasi, perlu adanya penataan kembali susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Inspektorat Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka SALINAN perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Klaten ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7.Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah.
8.Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
9.Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
10.Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Inspektur Daerah beserta Pejabat Struktural yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
11.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
(2)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
d.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
e.penyusunan laporan hasil pengawasan;
f.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h.pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Inspektur Daerah;
2. b.Sekretariat:
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Analisis dan Evaluasi;
  3. 3.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
3. c.Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.Inspektorat Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi;
5. e.Inspektorat Pembantu Bidang Keuangan Daerah;
6. f.Inspektorat Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa;
7. g.Inspektorat Pembantu Bidang Khusus; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
3. c.pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
  1. 1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah;
  2. 2.Administrasi keuangan Inspektorat Daerah;
  3. 3.Administrasi barang milik Daerah pada Inspektorat Daerah;
  4. 4.Administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
  5. 5.Administrasi umum Inspektorat Daerah;
  6. 6.Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  7. 7.Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah; dan
  8. 8.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah.
4. d.pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama, pengawasan, dan dokumentasi.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.melakukan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
2. b.melakukan fasilitasi administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
3. c.melakukan fasilitasi administrasi kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
4. d.menyusun dokumen perencanaan Inspektorat Daerah;
5. e.melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah;
6. f.melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah;
7. g.melakukan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah;
8. h.melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah;
9. i.melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah;
10. j.melakukan pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
11. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

(1)Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menginventarisasi hasil pengawasan;
2. b.melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
3. c.menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
4. d.mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
5. e.melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;
7. g.melakukan pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
8. h.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

(1)Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi umum;
2. b.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
8. h.menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
9. i.melakukan pelaksanaan program inovasi organisasi APIP; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…