DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Kode Etik, Majels Pertimbangan Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang SALINAN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
5.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
6.Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
7.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Klaten.
8.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPSDM adalah Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Klaten.
9.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Pegawai Negeri Sipil adalah semua Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten termasuk Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang memiliki atau belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan dan membantu pengadaan barang/jasa.
12.Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, perilaku, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang/jasa.
13.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan.
14.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang..
15.Jasa konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17.Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan kode etik.
18.Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
19.Pelapor adalah setiap orang/badan hukum karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
20.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri.
21.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik. 22.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Majelis yang menilai norma perilaku pelaku pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode etik dimaksudkan sebagai pedoman penerapan budaya etis dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Kode etik bertujuan untuk :

a.mengatur perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.menghindari segala pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.Kode Etik;
b.Majelis Pertimbangan Kode Etik;
c.Penegakan Kode Etik;
d.Sanksi Administratif; dan
e.Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 5

(1)Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa meliputi:
1. a.nilai dasar;
2. b.prinsip; dan
3. c.etika.
(2)Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Pasal 6

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf a, meliputi:
1. a.taat pada peraturan perundang-undangan;
2. b.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi/golongan; dan
3. c.menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, kredibilitas organisasi dan pemerintahan.

Pasal 7

Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a.integritas, adalah cara berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
b.kredibilitas, adalah tingkat kepercayaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dari Perangkat Daerah/unit kerja/masyarakat penyedia, yang dapat dibentuk dan diwujudkan melalui kualitas output dan kinerja yang baik;
c.objektivitas, adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
d.efisien, adalah bahwa pelaksanaan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang mininum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
e.efektif, adalah bahwa pelaksanaan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
f.transparan, adalah bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
g.terbuka, adalah bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
h.bersaing, adalah pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persayaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang menganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
i.profesionalisme, adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan komitmen dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan yang memerlukan kompetensi khusus untuk menjalankannya;
j.adil, adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia; dan
k.akuntabel, adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, sebagai berikut terdiri atas:

a.memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan antar Pegawai Negeri Sipil;
b.menghargai perbedaan pendapat;
c.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
d.melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
e.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
f.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
g.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
h.patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i.mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya dan tidak mencari keuntungan semata;
j.menjaga data dan informasi yang dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan;
k.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
l.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
m.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme;
n.tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
o.tidak melakukan penyimpangan standar operasional prosedur;
p.tidak melakukan kegiatan apapun dalam upaya untuk menguntungkan salah satu pihak; dan
q.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik Pegawai Negeri Sipil dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
(2)Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah gasal, terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
2. b.paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
(2)Jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.Ketua Majelis dijabat oleh Inspektur; dan
2. b.Anggota dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Hukum.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…