DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Dasar Pembagian, Penyaluran BPHR, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BPHR di Desa, Kurang Salur BPHR, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan, pembagian, dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa belum dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan tata cara pengelolaan, pembagian, penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Klaten;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Klaten; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
17. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 240);
18. 19.Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
8.Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
13.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
14.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
16.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaaan hak dan kewajiban Desa.
19.Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai BHPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
22.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdisi dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian BPHR kepada Desa dimaksudkan untuk membantu Desa dalam membiayai :

a.penyelenggaraan pemerintahan;
b.pelaksanaan pembangunan;
c.pemberdayaan masyarakat;
d.pembinaan kemasyarakatan; dan
e.optimalisasi pemungutan Pajak.

Pasal 3

Pengalokasian BPHR kepada Desa bertujuan untuk :

a.meningkatkan kemampuan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
b.meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan Daerah.

BAB III

DASAR PEMBAGIAN

Pasal 4

(1)BHPR dibagihasilkan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan Pajak dan Retribusi pada masing-masing Desa.
(2)BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
(3)Realisasi penerimaan hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dari :
1. a.PBJT;
2. b.pajak reklame;
3. c.pajak mineral bukan logam dan batuan;
4. d.pajak air tanah;
5. e.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
6. f.PBB-P2;
7. g.Opsen PKB; dan
8. h.Opsen BBNKB.
(4)Realisasi penerimaan hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi dari :
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(5)BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan:
1. a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
(6)Dalam hal Desa mempunyai potensi obyek Pajak dan obyek Retribusi tertentu, maka diberikan dana bagi hasil berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Hasil penerimaan BHPR bagi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pendapatan Desa dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam APB Desa.

BAB IV

PENYALURAN BHPR

Pasal 6

(1)Penyaluran BHPR dilaksanakan setiap triwulan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan berdasarkan ketetapan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setelah dilakukan rekonsiliasi penerimaan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.
(3)Realisasi setiap triwulan penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan APBD.

Pasal 8

Besarnya perkiraan lokasi dan alokasi untuk setiap tahun anggaran dana BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BHPR DI DESA

Pasal 9

(1)Pengelolaan dana BHPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
(2)Dana BHPR digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
(3)Penggunaan dana BHPR sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan dan penggunaan dana BHPR ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada setiap Desa di Daerah setiap tahunnya.
(2)Pemanfaatan dan penggunaan BHPR sebagaimana dimkasud ayat (1) digunakan untuk mendukung optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi, operasional peningkatan kualitas/kapasitas sumber daya manusia, pemberian insentif atas prestasi kerja kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau pihak lain.
(3)Optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah optimalisasi pemungutan PBB-P2, PBJT atas makanan dan/atau minuman atau jasa katering, dan Opsen PKB di masing-masing Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana BHPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) diatur dengan Surat Edaran.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…