DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai perencanaan, jenis pendidikan yang dapat diberikan tugas belajar, persyaratan dan penetapan, pendanaan, hak dan kewajiban PNS yang diberikan tugas belajar

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dengan memperhatikan kebutuhan orgarusasi serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2021 tentang Togas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Togas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Mengingat Menimbang TENTANG PEDOMANPEMBERIANTUGASBELAJARBAGIPEGAWAINEGERI SIPIL DILINGKUNGANPEMERINTAHDAERAHKABUPATENKOLAKA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKOLAKA, BUPATIKOLAKA PROV1NSISULAWESITENGGARA PERATURANBUPATIKOLAKA NOMORDI TAHUN '-0'-S l J

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabu paten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kolaka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka.
8.Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala SKPSDM adalah Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
10.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.
11.Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
12.Togas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
13.Kebutuhan Togas Belajar adalah rancangan kebutuhan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS SELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA. MEMUTUSKAN: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- U ndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); [2] Menetapkan

Pasal 2

(1)Setiap PNS merniliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi jalur

14.Pegawai Togas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang menjalani pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan.
15.Tunjangan Togas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tugas belajar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
16.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. 1 7. ljazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan Formal.
18.Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
19.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
20.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
21.Perjanjian Togas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban Pegawai Togas Belajar.
22.Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah berakhir masa tugas belajamya.
23.Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang tidak mengikat/ memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunandaerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kolaka.
25.Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersurnber dari Pegawai Togas Belajar. [3]

BAB II

PERENCANAAN DANJENIS PENDIDIKANYANGDAPAT DIBERIKANTUGASBELAJAR pendidikan yang disusun oleh PD dan BKPSDM Kabupaten Kolaka bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

( 1) J enis penyelenggaraan pendidikan yang dapat diberikan tugas belajar meliputi:

a.program pendidikan akademik;
b.program pendidikan vokasi; dan
c.program pendidikan profesi.

(2)Program pendidikan akademik sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) buruf a terdiri dari;
1. a.program pendidikan sarjana;
2. b.program pendidikan magister;
3. c.program pendidikan doktor; dan
4. d.program spesialis atau sub spesialis.
(3)Program pendidikan vokasi sebagairnana dimaksud pada aya t ( 1) h uruf b terdiri dari;
1. a.program pendidikan diploma I (DI);
2. b.program pendidikan diploma II (DII); Pendidikan melalui pemberian tugas belajar.
(2)Pemberian tugas belajar sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan perencanaan tugas belajar.
(3)Perencanaan tugas belajar sebagaimana di maksud ayat
(2)disusun oleh Perangkat Daerah pada setiap tahunnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.
(4)Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud padaayat (3) disusun menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran I peraturan Bupati ini, yang memuat informasi mengenai:
1. a.bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;
2. b.jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
3. c.lembaga pendidikan yang direncanakan;
4. d.program pendidikan yang direncanakan;
5. e.jangka waktu Pendidikan;
6. f.kualifikasi calon pegawai tugas belajar; dan
7. g.sumber pembiayaan.
(5)BKPSDM menyusun kebutuhan tugas belajar daerah menggunakan format isian sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan:
1. a.rencana kebutuhan tugas belajar setiap PD;
2. b.anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan
3. c.anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan;
4. d.status lembaga pendidikan dan program studi; dan
5. e.kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PNS. [4]

Pasal 4

(1)Tugas belajar dapat diberikan atas:
1. a.penawaran Pemerintah pusat/Pemerintah Daerah;
2. b.penawaran dari sumber yang sah; atau
3. c.permohonan dari PNS untuk tugas belajar mandiri.
(2)Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
1. a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. b.memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  1. 1.3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  2. 2.2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
3. c.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak sedang:
  1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ a tau tindak pidana;
  2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. 3.menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
6. f.tidak pernah:
  1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. 3.dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
7. c.program pendidikan diploma III (Diii);dan
8. d.program pendidikan diploma IV (DIV).
(4)Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.program pendidikan profesi; dan
2. b.program pendidikan profesi lanjutan. [5)

BAB III

PERSYARATANDANPENETAPANTUGASBELAJAR

Pasal 5

( 1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan rekomendasi mengiku ti seleksi masuk perguruan tinggi negeri/swasta dari Bupati melalui kepala BKPSDM.

(2)Untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mengikuti seleksi program tugas belajar yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas dengan melampirkan:
1. a.fotokopiSK PNSyang telah dilegalisir;
2. b.fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
3. c.fotokopi SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
4. d.fotokopi ijazah terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
5. e.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat penawaran pendidikan dari perguruan tinggi,jika pendidikan yang diiku ti atas keinginan PNS yang bersangkutan.
(3)Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM dengan melampirkan:
1. a.surat pengantar usulan tugas belajar dari kepala PD;
2. b.telaah Staf dari kepala PD;
3. c.dokumen rencana kebutuhan tugas belajar PD;
4. d.permohonan dari yang bersangkutan;
5. e.fotokopi SK PNSyang telah dilegalisir;
6. f.fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.fotokopi SKJabatan terakhir yang telah dilegalisir;
8. h.fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  1. 1.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahunterakhir; dan
9. j.surat penawaran pendidikan dari perguruan tinggijika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangku tan.
10. g.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
11. h.menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
  1. 1.pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah; dan
12. j.jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati. [6]

Pasal 8

( 1) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5ayat (1) dan Pasal 7 diinput dalam aplikasi Prolabel ASN.

(2)Format kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usul tugas belajar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Calon pegawai tugas belajar yang dinyatakan lulus lembaga pendidikan dan/ a tau pihak ketiga sesuai rekomendasi, melengkapi berkas:

a.surat pengantar usulan tugas belajar dari kepala PD;
b.surat keterangan lulus lembaga pendidikan;
c.surat rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar;
d.surat persetujuan istri/ suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
e.surat pernyataan siap mengabdi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNSyang mengikuti Togas Belajar;
f.surat pemyataan bersedia mengembalikan bantuanbiaya Pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/ atau tidak mampu menyelesaikan Pendidikan bagi PNSTogas Belajar;
g.surat pernyataan sanggup menanggung pembiayaan selama mengikuti Pendidikan bagi Togas Belajar dengan pembiayaan mandiri;
h.surat perjanjian tugas belajar;
1. 1.surat keputusan jabatan terakhir dan dokumenpenilaian angka kredit terakhir bagi calon pegawai tugas belajar yang mendudukijabatan fungsional; dan J. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/ atau pihak ketiga.

Pasal 6

(1)BKPSDMmelakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon pegawai tugas belajar.
(2)Berdasarkan hasil seleksi adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/ a tau pihak ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga.
(4)Surat usulan dan persyaratan lainnya diterima oleh BKPSDMmelalui aplikasi Prolabel ASN paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan. [7]

Pasal 11

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar harus memenuhi persyaratan:

a.sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
b.diselenggarakan dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; dan
c.memiliki akreditasi paling kurang:
1. 1.B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
2. 2.C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
3. 3.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 10

( 1) 1'ugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ a tau perguruan tinggi luar negeri.

(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi negeri;
2. b.perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
3. c.perguruan tinggi swasta.
(3)1'ugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(4)Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DANJENIS PENDIDIKANYANGDAPAT DIBERIKANTUGASBELAJAR pendidikan yang disusun oleh PD dan BKPSDM Kabupaten Kolaka bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Pasal 4

PERSYARATANDANPENETAPANTUGASBELAJAR

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DANJENIS PENDIDIKANYANGDAPAT DIBERIKANTUGASBELAJAR pendidikan yang disusun oleh PD dan BKPSDM Kabupaten Kolaka bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Pasal 4

PERSYARATANDANPENETAPANTUGASBELAJAR

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2021