DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 104 Tahun 2025

Nomor: 104
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS SEWA, BAB III PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA, BAB IV PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN, BAB V KONTRAK SEWA, BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB VII SANKSI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kendaraan dinas sebagai salah satu sarana pendukung dalarn menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dibutuhkan dalarn mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat;
b.bahwa pengadaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan melalui mekanisme sewa kendaraan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Kendaraan Dinas Sewa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); - 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 I Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

1.Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda roda empat atau lebih pada PD melalui sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
2.Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.Menyediakan kendaraan dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD
b.Mengoptimalkan penggunanan kendaraan dinas PD.

Pasal 3

Anggaran Asas penggunaan KDS meliputi:

a.proporsional, yaitu penggunaan KDS tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan PD;
b.efektif, yaitu penggunaan KDS sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; dan
c.efisien, yaitu penggunaan KDS menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS SEWA

Pasal 4

1.Kendaraan Dinas Sewa dapat dimanfaatkan menjadi:

a.Kendaraan perorangan Dinas;
b.Kendaraan Dinas operasional/jabatan; Dan
c.Kendaraan Dinas khusus/lapangan.
1. 2.Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan oleh:
a.Bupati; atau
b.Wakil Bupati.
1. 3.Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan oleh:
a.Bupati / Wakil Bupati;
b.Pimpinan DPRD;
c.Pejabat Eselon II/ sederajat;
d.Pejabat Eselon III/sederajat; dan/atau
e.operasional PD/satuan kerja dibawah PD.
1. 4.Pemanfaatan KDS menjadi Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk:
a.antar jemput pegawai/anak sekolah; atau
b.pemenuhan pelayanan operasional khusus/ lapangan dan pelayanan umum.
1. 5.Pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan rotasi antar PD dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan/atau atas inisiatif Bupati.
2. 6.Pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh instansi mitra kerja pemerintah daerah.

BAB III

PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA

Pasal 5

1.Pengadaan KDS dilaksanakan setelah tersedia anggaran dalam DPA-PD Tahun Anggaran berkenaan.
2.Pengadaan KDS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang danjasa pemerintah.

Pasal 6

1.Pengadaan KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDS yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
2.Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:

a.pelaksanaan kontrak sewa;
b.kualitas kendaraan;
c.ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d.ketepatan waktu penyerahan; dan
e.ketepatan tern pat penyerahan.

Pasal 7

1.Masa sewa KDS paling lama 5 (lima) tahun.
2.Masa sewa KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan atau sesuai dengan kontrak/perjanjian.
3.Nilai sewa KDS adalah nilai hasil dari proses pengadaan barang danjasa pemerintahn KDS dilaksanakan setelah tersedia anggaran dalam DPA-PD Tahun Anggaran berkenaan.
4.Pengadaan KDS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 8

1.Penyedia KDS bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan meliputi:

a.perawatan berkala KDS;
b.perbaikan kerusakan KDS; • - 5
c.pembayaran pajak KDS; dan
d.fasilitas asuransi termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan KDS.
1. 2.Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
a.layanan di bengkel resmi;
b.penggunaan suku cadang oli; dan/atau
c.penggantian ban & aki.
1. 3.Dalam ha! perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b membutuhkan waktu lebih dari 2 x 24 Jam, penyedia menyediakan KDS pengganti.

4.Dalam ha! kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyebabkan mobil tidak dapat bergerak, penyedia menyediakan layanan perbaikan 24 Jam termasuk derek dan/atau KDS pengganti. B AB V KONTRAK SEWA

Pasal 9

1.KDS harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyediajasa.
2.Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
3.Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

1 . Pengguna KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat

(3)dan ayat (4) bertanggungjawab atas pemanfaatan KDS yang digunakannya.

2.Kepala PD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4}.
3.Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} mengeluarkan surat izin penggunaan bagi setiap pengguna KDS.
2.Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterima oleh Bendahara PD.

BAB VII

SANKSI Pasal 1 1 1 . Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3}, penyedia harus mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.

Pasal 12

Peraturan Bupati lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. } ) - Scko» '[ryes m a ) ! · k ss so k A4 ¢ . Hokun k+io Aler Diundangkan di Kolaka pada tanggal 07 Autkt 205 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, AKBAR Ditetapkan di Kolaka pad tanggal b7 Ahr BU TI KOLAKA, AM BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR I ¥ % ¥ p

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…