DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 105 Tahun 2025

Nomor: 105
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kolaka

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a,menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4/ Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
17.Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 26); c' Menetapkan MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ANALISIS STANDAR DAERAH KABUPATEN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
7.Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Analisis Standar Belanja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh OPD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024.
(2)Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis yang berlaku pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1)apabila terjadi perubahan harga atau Standar Satuan Harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
(2)penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat(l) formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. Ditetapkan di Kolaka pada,tanggal 07 A@otw 20- BUP TI KOLAKA, AMR Diundangkan di Kolaka pada tanggal o7 4yh 2-02+ PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUP E KOLAKA, SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR IO5TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2026 URAIAN KELOMPOK BARANG URALAN BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARGA SATUAN KET.NO 3 4 5 6 71 2 Perbaikan Janingan Instalasi Listrik . Paket 100.000.000,001 Alat Listrik RumahAdat 2 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pemb. Tangki Septik Skala Individual _ Unit 8.000.000,00 Kepada Masyarakat Perkotaan 3 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pemb. Tangki Septik Skala Individual] Unit 8.000.000,00 Kepada Masyarakat Perdesaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pembangunan Lantai jemur . Paket 90.000.000,004 Kepada Masyarakat Konvensional 5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pembangunan Lantai jemur Komersi1 - Paket 180.000.000,00 Kepada Masyarakat Persediaan untuk DijuaVDiserahkan Rehabilitasi F asad (Listplank) Paket 395.500.000,00 Kepada Masyarakat Kawasan Ngapa (Sharing APBD) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Jasa Perencanaan Pembangunan . Paket 156.000.000,007 Kepada Masyarakat Jalan Usaha tani 8 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Jasa Pengawasan Pembangunan . Paket 117.000.000,00 Kepada Masyarakat Jalan Usaha tani 9 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Jasa Pengawasan Pembangunan . Paket 72.000.000,00 Kepada Masyarakat lrigasi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Jasa Perencanaan Pembangunan . Paket 96.000.000,0010 Kepada Masyarakat lnigasi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Jasa perencanaan pembangunan . Paket 156.000.000,0011 Kepada Masyarakat JUT 12 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kegiatan Penunjang DAK Paket 60.000.000,00 Kepada Masyarakat 13 Persediaan untuk Dijual/Oiserahkan Kegiatan Penunjang OAK Paket 218.504.000,00 Kepada Masyarakat 14 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Belanja Pengecatan Rumah (DAU) Paket 113 245 322,00 Kepada Masyarakat ; Persediaan untuk Dijual/Oiserahkan Peningkatan JUT M 250.000,00 Kepada Masyarakat 16 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Perencanaan Peningkatan JUT Kegiatan 3.730.000,00 Kepada Masyarakat 17 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pengawasan Peningkatan JUT Kegiatan 2.797.500,00 Kepada Masyarakat 18 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pembangunan Deuker Paket 93.250.000,00 Kepada Masyarakat 19 Persediaan untuk OijuaVDiserahkan Perencanaan Pembangunan Deuker Kegiatan 3.730.000,00 Kepada Masyarakat 20 Persediaan untuk DijuaVDiserahkan Pengawasan Pembangunan Deuker Kegiatan 2.797.500,00 Kepada Masyarakat 21 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Bangunan Gedung Sederhana . M2 5.370.000,00 Kepada Mas yarakat 22 Persediaan untuk DijuaVDiserahkan Biaya Penunjang Bangunan Gedung . Kegiatan 10.000.000,00 Kepada Masyarakat Type A Persediaan untuk DijuaVDiserahkan Biaya Penunjang Bangunan Gedung . Kegiatan 20.000.000,0023 Kepada Masyarakat Type B 24 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Biaya Penunjang Bangunan Gedung . Kegiatan 30.000.000,00 Kepada Masyarakat Type C 25 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Biaya Penunjang Bangunan Gedung Kegiatan 40.000.000,00 Kepada Masyarakat Type D 26 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Biaya Penunjang Bangunan Gedung Kegiatan 50.000.000,00 Kepada Masyarakat Type E Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD 1627 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kec. Wolo, Kec. Polinggona, Kec. 1 Harl Orang I Kali 625.000,00 Watubangga) 1628 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Eselon 111/Golongan IV (Kee. Wolo, 1 Hari Orang I Kali 500.000,00 Kee. Polinggona, Kee. Watubangga) 1629 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kata Eselon IV/Golongan 111 (Kec. Wolo, 1 Hari Orang I Kali 500.000,00 Kee. Polinggona, Kee. Watubangga) 1630 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Golongan I Dan II (Kee. Wolo, Kee. 1 Hari Orang I Kali 500.000,00 Polinggona, Kec. Watubangga) Eselon IV Anggota DPRD (Kee. 1631 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kata Wolo, Kec. Polinggona, Kee. 1 Har Orang I Kali 575.000,00 Watubangga) BU TI KOLAKA $ I l? p2· Sko+ 4 ✓ sis7en om AMR pl7. A&# BF+o -¢. #

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…