DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 106 Tahun 2025

Nomor: 106
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III PENYUSUNAN STANDAR HARGA, BAB IV STANDAR HARGA, BAB V FUNGSI STANDAR HARGA, BAB VI TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang /Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4/ Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - 2
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; 1 1. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15.Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 26); - 3 MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
7.Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga tertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun;
9.Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut;
1. a.pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
2. b.pedoman dalam melaksanakan belanja.
(2)Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa bagi OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan agar pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi. - 4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Penyusunan standar harga;
b.Standar harga;
c.Fungsi standar harga; dan
d.Tata cara perubahan standar harga

BAB III

PENYUSUNAN STANDAR HARGA

Pasal 4

(1)Nilai standar harga dihitung berdasarkan :
1. a.Standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan lainnya;
2. b.Harga pasar yang berlaku;
3. c.Pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. d.Keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala BKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

STANDAR HARGA

Pasal 5

(1)Standar harga Kabupaten Kolaka Tahun 2026 terdiri atas:
1. a.standar honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.standar harga pemeliharaan dan sewa; dan
5. e.standar harga pengadaan dan
6. f.standar belanja kegiatan.
(2)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dengan daftar dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. - 5 BABV FUNGSI STANDAR HARGA Pasal 6
(1)Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi; dan
2. b.estimasi.
(2)Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(3)Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan prinsip:
1. a.Kewajaran;
2. b.ekonomis;
3. c.efisiensi;
4. d.efektifitas;dan
5. e.mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

(1)Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk :
1. a.mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
2. b.mengakomodir item barang yang belum tercantum Pada Peraturan Bupati ini; dan/atau
3. c.menyesuaikan kebijakan pemerintah.
(3)Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar satuan harga atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
1. a.Pimpinan SKPD mengusulkan Perubahan kepada c.q Sekretaris Daerah
2. b.Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun SSH mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a.
(4)Perubahan sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dalarn Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga.

Pasal 8

(1)Pada saat pelaksanaan anggaran berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
(2)Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan - 6 anggaran, dimana harga pasar melebihi standar satuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. { 2- k Ditetapkan di Kolaka pada tanggat 07 fytkt BU AT! KOLAKA, I AMR Diundangkan di Kolaka pada tanggal 07 Mo#ks 2 PJ .SEKRETARIS DAERAH 7NKOLAKA AKBAR SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR - 7 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR [0( TAHUN 2025 TENTANG TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025 STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1.Satuan Biaya Honorarium;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas :

a.Satuan biaya uang harian;
b.Satuan biaya uang representasi;
c.Satuan biaya penginapan.
1. 3.Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan I. SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan perundang-undangan meliputi: 1 . 1 Honoraium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai: 1 . 1 . 1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran; 1 . 1 . 2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
2. 1.1. 3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. 1.1 .4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
4. 1.1. 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
b.Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud. - 8
c.kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
d.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umurn Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
1. 1.besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
2. 2.besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
e.Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
1. 1.tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
2. 2.besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
3. 3.dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
f.Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
1. 1.dalarn hal Pengguna Anggaran melimpahkan se bagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
2. 2.besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
3. 3.dalarn hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
g.ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
1. 1.honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. 2.besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
h.Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai - 9 ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jurnlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
1. 1.dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penenmaan bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud
j.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. 1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1. 1.2 . 1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam ha! pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa. 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Ketentuan: Pejaba.t Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. 1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1 .4 . 1 Honorarium Narasumber atau Pembahas - IO - Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber a tau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumber atau pembahas berasal dari: 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
c.dalam ha! narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber / pembahas. 1.4.2 Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan clan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. 1.4.3 Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ a tau masyarakat. Dalam ha! pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workslwp, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan - I I untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (em pat) orang. 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Penjelasan mengenai klasifi.kasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifi.kasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi Jebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provmsl, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi Jebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enamjuta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan 1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran ( output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh - 1 2 sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.6 Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.7. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerin tah daerah. 1.8 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. 1.9 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 1.10.Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
a.Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada: 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, clan - 1 3 mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
b.Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. Ditetapkan di Kolaka pad4 tangga 07 Ar 2o BU AT! KOLAKA, ' ' LAMPIRAN II PERATURANBUPATIKOLAKA NOMOR l0% TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG I JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2026 NO URAIAN KELOMPOK BARANG URAIAN BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARGA SATUAN KET. 1 2 3 4 5 6 7 1 Bahan Bangunan dan Plint granit hitam . Buah 66.000,00 Konstruksi 2 Bahan Bangunan dan Sprinkler . Buah 70.000,00 Konstruksi 3 Bahan Bangunan dan Shok Drat . Buah 45.000,00 Konstruksi 4 Bahan Bangunan dan Double Nepel (galvanis) @ 1/2 Inc . Buah 209.000,00 Konstruksi . Bahan Bangunan dan Double Nepel (galvanis) @ 1/2 Inc Power . Buah 27.000,00 Konstruksi 6 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc Swallow . Buah 35.000,00 Konstruksi 7 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc Power . Buah 19.000,00 Konstruksi 8 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc . Buah 23.000,00 Konstruksi 9 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow . Buah 29.000,00 Konstruksi 10 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc Power . Buah 6.000,00 Konstruksi 11 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc . Buah 16.000,00 Konstruksi 12 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow Besi Buah 77.000,00 Konstruksi 13 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow Plastik Buah 5.000,00 Konstruksi Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis)@ 1/2 Inc Besi Buah 28.000,00 Konstruksi 15 Bahan Bangunan dan Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc Plastik Buah 5.000,00 Konstruksi 16 Bahan Bangunan dan Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow . Buah 224.000,00 Konstruksi 17 Bahan Bangunan dan Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow . Buah 424.000,00 Konstruksi 18 Bahan Bangunan dan Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow Plastik Buah 19.000,00 Konstruksi 19 Bahan Bangunan dan Sock (galvanis) @ 1 Inc Swallow . Buah 216.000,00 Konstruksi 20 Bahan Bangunan dan Sock TS (PVC)@ 1/2 Inc Swallow . Buah 127.000,00 Konstruksi 21 Bahan Bangunan dan Sock (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow Besi Buah 57.000,00 Konstruksi 22 Bahan Bangunan dan Sock (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow Plastik Buah 5.000,00 Konstruksi 23 Bahan Bangunan dan Sock (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow . Buah 8.000,00 Konstruksi 24 Bahan Bangunan dan Stop kran biasa@ 3 Inc swallow . Buah 269.000,00 Konstruksi 25 Bahan Bangunan dan Stop kran biasa @ 2 Inc Onda . Buah 124.000,00 Konstruksi 26 Bahan Bangunan dan Stop kran biasa @ 2 Inc Onda Besi Kuningan Buah 1.350.000,00 Konstruksi 27 Bahan Bangunan dan Stop kran biasa @ 2 Inc swallow . Buah 260.000,00 Konstruksi Beban Perjalanan Dinas Uang Harian Kegialan Pembinaan dan 13842 Dalam Kola Pengawasan lnspektoral (Pengendali - Orang I Hari 400.000,00 Teknis) 13843 Beban Perjalanan Dinas Uang Harian Kegiatan Pembinaan dan - Orang I Hari 350.000,00 Dalam Kola Pengawasan lnspektoral (Ketua Tim) 13844 Beban Perjalanan Dinas Uang Harian Kegiatan Pembinaan dan - Orang / Hari 300.000,00 Dalam Kola Pengawasan Inspektorat (Anggota) 13845 Beban Perjalanan Dinas Bupati Orang I Kali 150.000.000,00 Biasa-Luar Negeri 13846 Beban Perjalanan Dinas Wakil Bupati Orang/ Kali 125.000.000,00 Biasa-Luar Negeri 13847 Beban Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri Orang I Kali 64.290.000,00 Biasa-Luar Negeri (Amerika Serikat) 13848 Beban Perjalanan Dinas Uang Harian Pejabat pemda Orang I Kali 47.811.000,00 Biasa-Luar Negeri 13849 Beban Perjalanan Dinas Uang Harian Eselon II Orang I Kali 43.427.000,00 Biasa-Luar Neger 13850 Beban Perjalanan Dinas Uang Harian Eselon IV Orang I Kali 38.416.000,00 Biasa-Luar Negeri 1251 Beban Perjalanan Dinas Tikel Pesawal Pulang-Pergi (Belanda) Ora p/Kali 33.572.000,00 Biasa-Luar Negeri Bl ·AT1 KOLAKA Q2, {w Ii ->' 1ST» m Mm 0mum Q AM I FA&n» kAo

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…