DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 108 Tahun 2025

Nomor: 108
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEBIJAKAN UMUM, BAB III KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH, BAB IV PENANGANAN KORUPSI, BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VI PEMBIAYAAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan komitmen untuk menerapkan kebijakan antikorupsi di lingkup pemerintahan daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman antikorupsi di daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANTIKORUPSI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menuju asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kolaka.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
10.Antikorupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya yang melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah untuk mendorong dan mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. 1 1 . Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian pencapaian tujuan yang yang dapat berdampak pada diukur dari segi dampak dan kemungkinan terjadinya.
12.Mitigasi Risiko adalah sebuah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi sebagai strategi untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat risiko tersebut.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah wajib menerapkan kebijakan Antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
(2)Kebijakan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan dan penguatan sistem Antikorupsi yang terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
2. b.penyediaan dukungan sumber daya yang memadai untuk implementasi kebijakan Antikorupsi;
3. c.pengaturan yang jelas dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan jabatan;
4. d.peningkatan pembelajaran Antikorupsi bagi seluruh ASN dan pemangku kepentingan;
5. e.pelaksanaan asesmen dan Mitigasi Resiko Korupsi yang sistematis;
6. f.penyediaan saluran pelaporan internal yang kredibel dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak;
7. g.penerapan kepemimpinan etis sebagai teladan integritas di setiap jenjang;
8. h.pembentukan integritas organisasional yang terinternalisasi dalam budaya kerja;
9. i.penciptaan iklim etis prinsip yang mendorong perilaku jujur dan berintegritas; dan j . pelaksanaan investigasi yang objektif dan professional terhadap dugaan pelanggaran; dan
10. k.Penerapan tindakan korektif yang tegas dan proporsional terhadap setiap pelanggaran.
(1)Pemerintah

BAB III

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Daerah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

(2)Komitmen sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan dan implementasi kebijakan Antikorupsi di Daerah. - - - - - - - - - - - - -
(3)Perangkat Daerah wajib menandatangani pakta integritas scbagai bentuk komitmen Antikorupsi di Daerah.

Pasal 4

(1)Setiap pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen tinggi dan menjadi teladan dalam upaya pencegahan Korupsi.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.penegasan secara terbuka bahwa praktik korupsi tidak dapat ditoleransi;
2. b.penerapan kepemimpinan etis dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas;
3. c.penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari tekanan dan peluang Korupsi; dan
4. d.dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan dan program Antikorupsi.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengimplementasikan sistem Antikorupsi yang terintegrasi dan efektif.
(2)Sistem Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur yang jelas, transparan, dan akuntabe! untuk seluruh proses yang berisiko tinggi terhadap korupsi;
2. b.penguatan sistem pengendalian internal yang memadai di setiap Perangkat Daerah;
3. c.pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik; dan
4. d.Integrasi prinsip Antikorupsi ke dalam sistem manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan.
(3)Perangkat Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan dukungan sumber daya yang memadai untuk keberhasilan upaya pencegahan Korupsi.
(2)Dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.alokasi anggaran yang cukup untuk program dan kegiatan pencegahan Korupsi;
2. b.penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang baik tentang Antikorupsi; dan
3. c.penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan Antikorupsi. untuk mendukung sistem

Pasal 7

(1)Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan asesmen risiko Korupsi secara berkala.
(2)Asesmen risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi area rentan Korupsi dalam setiap proses bisnis dan fungsi;
2. b.evaluasi potensi kerugian dan kemungkinan terjadinya Korupsi; dan
3. c.penyusunan peta risiko Korupsi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasiJ asesmen risiko Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Mitigasi Risiko korupsi.
(2)Mitigasi Risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan strategi dan tindakan mitigasi yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu;
2. b.implementasi tindakan perbaikan prosedur, penguatan kontrol, dan peningkatan pengawasan; dan C. pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas tindakan Mitigasi Risiko.

BAB IV

PENANGANAN KORUPSI

Pasal 9

(1)Bupati membentuk satuan tugas Antikorupsi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagi bentuk penanganan Korupsi.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Satuan tugas Antikorupsi bertugas:

a.menyusun kebijakan pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; pengaduanmenindaklanjuti
b.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan Korupsi;
c.memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur kerja pada Perangkat Daerah;
d.memberikan edukasi dan sosialisasi nilai integritas dan Anti korupsi;
e.menerima dan masyarakat terkait dugaan tindak korupsi;
f.menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait upaya penanganan korupsi di Daerah. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 1 1

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan;
2. b.meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran;
3. c.menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
4. d.memperkuat sistem Antikorupsi di Daerah. BAB V1 PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…