DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 109 Tahun 2025

Nomor: 109
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SISTEM PELAPORAN FRAUD, KEWENANGAN PENANGANAN INFORMASI KEJADIAN KORUPSI, KOMUNIKASI DENGAN PELAPOR, PENGADMINISTRASIAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI KEJADIAN KORUPSI, PENGHARGAAN, DAN SOSIALISASI, BAB III PERLINDUNGAN PELAPOR, BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggara negara/pemerintahan harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa agar pemerintahan daerah dapat diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu adanya mekanisme pelaporan yang jelas ketika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara negara/pemerintahan dan mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan maupun masyarakat;
c.bahwa untuk mengatur pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah; Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN KORUPSI DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang climaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pellaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoieh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu contoh perilaku kecurangan adalah korupsi.
4.Sistem Pelaporan Korupsi adalah sistem dan prosedur untuk menerima dan menyikapi informasi yang berkaitan dengan korupsi.
5.Pelapor adalah pegawai, penyedia, dan pengguna layanan yang melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang terjadi pada organisasi disertai dengan bukti pendukung.
6.Perlindungan Pelapor adalah sikap dan komitmen pimpinan organisasi untuk melindungi semua upaya partisipasi dari Pelapor yang melaporkan kejadian korupsi.
7.Saksi adalah pihak yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
8.Terlapor adalah pegawai organisasi yang diduga oleh pelapor telah melakukan tindakan pelanggaran.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk:

a.menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial;
b.meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan korupsi dan menjaga kerahasiaan pelapor;
c.menciptakan suatu kebijakan untuk melindungi pelapor dari ancaman dan/atau balasan dari pihak internal maupun eksternal organisasi; dan
d.meningkatkan reputasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Adapun Ruang Lingkup peraturan ini adalah untuk :

a.Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang terjadi di lingkungan organisasi; dan
b.memberikan jarninan perlindungan kepada Pelapor dari keadaan/tindakan yang mengancam atau tidak menguntungkan sebagai akibat melaporkan tindakan korupsi yang terjadi pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kejadian yang dapat dilaporkan:

a.kejadian yang dapat dilaporkan melalui sistem pelaporan korupsi adalah kejadian yang mengandung unsur kecurangan atau korupsi; dan
b.pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas kebijakan organisasi ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah.

Pasal 5

Cara penyampaian laporan pengaduan oleh Pelapor sebagai berikut:

a.informasi kejadian korupsi dapat disampaikan pelapor melalui media pelaporan berupa: i . surei dengan alamat;
1. 2.SMS atau Whatsapp dengan nomor kontak;
2. 3.kotak pengaduan yang disediakan di beberapa tempat di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka; dan
3. 4.pengaduan langsung kepada Tim Pengelola Risiko Korupsi;
b.pelapor dapat mencantumkan identitas diri atau tanpa identitas dalam menyampaikan informasi kejadian kecurangan melalui media pelaporan yang telah disediakan; dan
c.materi pengaduan minimal memuat hal berikut: 1 . pokok permasalahan yang dilaporkan;
1. 2.kronologis kasus;
2. 3.pihak terlapor;
3. 4.bukti pendukung (dapat berupa rekaman, gambar, dokumen, dan lain sebagainya); dan
4. 5.tempat dan waktu kejadian.

Pasal 6

Penanganan informasi kejadian korupsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.pimpinan organisasi menetapkan Tim Pengelola Risiko Korupsi;
b.Tim Pengelola Risiko Korupsi menerima dan memeriksa kelengkapan data atas pengaduan korupsi yang masuk melalui media pelaporan yang telah disediakan dan melakukan telaah untuk menentukan apakah pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak;
c.jika ada informasi pada data laporan pengaduan yang belum lengkap maka Tim Pengelola Risiko Korupsi dapat menghubungi pelapor untuk melengkapi data yang dibutuhkan;
d.apabila terlapor adalah pimpinan organisasi dan hasil telaah menyimpulkan informasi pengaduan dapat ditindaklanjuti, maka Tim Pengelola Risiko Korupsi menyampaikan Japoran pengaduan beserta hasil telaah kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan khusus;
e.apabila terlapor bukan pimpinan organisasi, penanganan laporan pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Risiko Korupsi;
f.apabila hasil telaah menyimpulkan bahwa pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti, Tim Pengelola Risiko Korupsi menyampaikan kepada pimpinan organisasi dan kasus dihentikan. Selanjutnya informasi dan alasan penghentian kasus disampaikan kepada pelapor;
g.apabila hasil telaah menyimpulkan bahwa pengaduan dapat ditindaklanjuti, Tim Pengelola Risiko Korupsi melaporkan kepada pimpinan organisasi untuk ditugaskan melakukan investigasi;
h.Tim Pengelola Risiko Korupsi melakukan investigasi terhadap dugaan kejadian kecurangan;
1. 1.laporan Hasil investigasi disampaikan oleh Tim Pengelola Risiko Korupsi kepada pimpinan organisasi; J. apabila hasil investigasi dapat membuktikan kebenaran laporan pengaduan maka pimpinan organisasi menetapkan sanksi/hukuman terhadap terlapor yang terbukti bersalah;
k.apabila hasil investigasi tidak dapat membuktikan kebenaran laporan pengaduan maka proses kasus ditutup/dihentikan; dan I. apabila diperlukan, pimpinan organisasi dapat meminta bantuan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan khusus.

Pasal 7

Komunikasi dengan Pelapor dilaksanakan untuk memberikan jaminan bahwa organisasi akan menangani laporan pengaduan korupsi dengan tepat dengan ketentuan sebagai berikut:

a.komunikasi dengan Pelapor dilakukan apabila Tim Pengelola Risiko Korupsi dapat menghubungi pelapor;
b.komunikasi dengan pelapor dilakukan oleh Tim Pengelola Risiko Korupsi. Dalam komunikasi ini, pelapor akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindak:lanjuti atau tidak;
c.bila pelapor adalah pegawai organisasi maka Tim Pengelola Risiko Korupsi dapat memberikan informasi penanganan kasus yang dilaporkannya. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat asas kerahasiaan antara pelapor dengan pihak organisasi. Pembocoran kerahasiaan ini oleh pelapor akan menghapuskan kewajiban organisasi atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada pelapor; dan
d.Dalam hal pelapor adalah pihak ekstemal, kebijakan komunikasi ini dapat diberikan kepadanya apabila ia bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang ia terima dari organisasi maupun yang ia sampaikan kepada organisasi.

Pasal 8

Tim Pengeiola Risiko Korupsi mengadministrasikan informasi kejadian korupsi yang diterimanya serta tindak lanjut penanganan atas informasi terse but.

Pasal 9

Penghargaan diberikan oleh organisasi kepada pelapor yang laporan pengaduannya terbukti benar dan pelapor mencantumkan identitas dirinya pada saat mengajukan laporan. Tekn.is pemberian penghargaan diatur tersendiri melalui keputusan pimpinan organisasi. $

Pasal 10

Tim Pengelola Risiko Korupsi melakukan sosialisasi mengenai keberadaan sistem pelaporan korupsi dan perlindungan pelapor kepada pegawai dan stakeholder melalui papan pengumuman, pamflet, baliho, spanduk, standing banner, sticker, atau website organisasi.

a.organisasi memberikan perlindungan kepada pelapor informasi kejadian kecurangan dengan ketentuan sebagai berikut: 1 . perlindungan kerahasiaan atas identitas pelapor;
1. 22.perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor;
2. 3.perlindungan dari mutasi (pemindahan), pemecatan, penurunan pangkat dan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, tekanan dan tindakan fisik;
3. 4.perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya; dan
4. 5.Memberikan informasi pelapor mengenai hasil penanganan pengaduan kejadian kecurangan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor; dan b.jika diperlukan, pimpinan organisasi atau Tim Pengelola Risiko Korupsi dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
p.<&kw«karts Dael AK,rle df<as.r ulu lnpekhur D»era Pl. Kolo, tukuu ngpekhor ebah tun Dit apkan di Kolaka a tanggal 4 plolar 0 ATI KOLAK~, AM I Diundangkan di Kolaka pada tanggal 64 r AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR I 0

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…