DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 111 Tahun 2025

Nomor: 111
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF, BAB IV BESARAN INSENTIF, BAB V PENGURANGAN INSENTIF, BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF, BAB VII SUMBER PENDANAAN, BAB VIII PENGAWASAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang lnsentif Tenaga Kegawatdaruratan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Public Safety Center 1 1 9 ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF TENAGA KEGAWATDARURATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUBLIC SAFETY CENTER 1 1 9.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan Tenaga kegawatdaruratan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 1 1 9 . - 3

BAB III

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

(1)Kriteria penerima Insentif yaitu tenaga non aparatur sipil negara yang merupakan Tenaga kegawatdaruratan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 1 1 9 , meliputi:
1. a.dokter umum;
2. b.tenaga farmasi;
3. c.tenaga perawat;
4. d.tenaga bidan;
5. e.tenaga driver; dan
6. f.tenaga administrasi;
(2)Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mencantumkan:
1. a.nama;
2. b.unit kerja; dan
3. c.besaran insentif.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA Perangkat Daerah dinas kesehatan Daerah.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. BABV PENGURANGAN INSENTIF

Pasal 5

(1)Insentif yang diterima akan diiakukan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran insentif per hari, jika:
1. a.tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan;
2. b.tidak masuk kerja karena cuti; dan
3. c.tidak masuk kerja karena izin.
(2)Dalam ha! Tenaga tidak masuk kerja karena sakit dan tanpa surat keterangan dokter, dilakukan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran Insentif per hari.
(3)Dalam ha! Tenaga tidak masuk kerja karena sakit dan disertai dengan surat keterangan dokter, dilakukan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran lnsentif per hari.
(4)Dalam ha! Tenaga masuk kerja kurang dari 5 jam tanpa keterangan, dilakukan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran insentif per hari. - 4

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

( 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 1 1 9 mengajukan permintaan Pemberian Insentif setiap bulan.

(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap bulan kepada bendahara Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
1. a.absensi kehadiran:
2. b.rekapan absensi meliputi:
  1. 1.jumlah kehadiran;
  2. 2.izin;
  3. 3.sakit;
  4. 4.alpa;
  5. 5.cuti; dan
  6. 6.jumlah jam kerja harian.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

(1)Insentif yang diberikan pada Tenaga kegawatdaruratan Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 1 1 9 bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.sumber lain yang sah.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dilakukan oleh APIP.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan kegiatan Pemberian Insentif tenaga kegawatdaruratan di lapangan.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - S -

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka. memerintahkan penempatannya ,,. Dite apkan di Kolaka tanggal 2f wt 22 TI KOLAKA, AM I Diundangkan di Kolaka pada tanggal SEKRET R DAERAH KABUPATEN KOLAKA, AKBAR SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR \I\ , - 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR : II[ TANGGAL : 2¢ fl 20 TENTANG : BESARAN INSENTIF TENAGA KEGAWATDARURATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUBLIC SAFETY CENTER 1 1 9 NO JENIS TENAGA BESARAN PERHITUNGAN INSENTIF /BULAN PER HARi (Rp) (RD) 1 TENAGA DOKTER 2,500,000 96,154 2 TENAGA PERAWAT 2,500,000 96,154 3 TENAGA BIDAN 2,500,000 96,154 4 TENAGA FARMASI 2,500,000 96,154 5 TENAGA ADMINISTRASI 2,500,000 96,154 6 TENAGA DRIVER 1,500,000 53,693 AMBULANCE BERAMAL 7 TENAGA PERAWAT 1,500,000 53,693 PENDAMPING AMBULANCE BERAMAL I BU ATI KOLAKA , , L ,,. st 1 l tr:.' AM RI \ h +

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…