DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 113 Tahun 2025

Nomor: 113
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan guna Mewujudkan Sinkronisasi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan perencanaan teknis perangkat daerah yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Renstra Perangkat Daerah;

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025 2029 telah ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 2029; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 3 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3);
11. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 1 1 ) ;
12. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor a ). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Bupati adalah Bupati Kolaka;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 5 (lima) tahun;
7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; -- - -, 4
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA-PD adaJah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat RENJA-PD adaJah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. PasaJ 2 Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai Pedoman Perangkat Daerah daJam menyusun Rencana Kerja Tahunan. PasaJ 3 Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 yaitu : Mewujudkan Sinkronisasi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan perencanaan teknis perangkat daerah yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

(1)Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut : 5
(2)Uraian lebih lanjut daftar Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. dite apkan di kolaka tanggal, 20 olobsr a096 TIKOLAKA AM I diundangkan di kolaka pada tanggal 20 ol olsr 2096 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA f AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR : 1 1 ? 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR II 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 - 2029 DAFTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA NO PERANGKAT DAERAH 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 DINAS KESEHATAN 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKJMAN 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6 BADAB KESBANG POL DAN LINMAS 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 DINAS SOSIAL 9 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK 11 DINAS KETAHANAN PANGAN 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15 DINAS PERHUBUNGAN 16 DINAS KOMUNJKASI DAN INFORMATIKA 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 20 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 22 DINAS PERIKANAN 23 DINAS PARIWISATA 24 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 25 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 26 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN 27 SEKRETARIAT DAERAH 28 SEKRETARIAT DPRD 29 INSPEKTUR KAB. KOLAKA 30 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 31 SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 32 SADAN PENDAPATAN DAERAH 33 SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 35 KECAMATAN WUNDULAKO 36 KECAMATAN KOLAKA 37 KECAMATAN LATAMBAGA 38 KECAMATAN SAMATURU 39 KECAMATAN WOLO 40 KECAMATAN IWOIMENDAA 41 KECAMATAN BAULA �-------- - - --- - -- - - - - -- - - - - 7 42 KECAMATAN POMALAA 43 KECAMATAN TANGGETADA 44 KECAMATAN POLINGGONA 45 KECAMATAN WATUBANGGA 46 KECAMATAN TOARI BU ATIKOLAKA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…