DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 116 Tahun 2025

Nomor: 116
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah; 4. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf e.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah terkait penambahan pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang berdampak pada penambahan pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap - 2 Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.111.376.894.200,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.13.198.843.090,00 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Perhitungan alokasi pagu BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan cara membagi 60% (enam puluh perseratus) secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi berdasarkan formula realisasi pajak tahun lalu kepada seluruh desa.
(2)Pagu BHPD dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap desa.
(3)Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Rincian Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran yang merupakan dasar bagi desa dalam menganggarkan BHPRD pada APBDesa tahun anggaran 2025.

4.Ketentuan pada Pasal 1 1 ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut: - 2 Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Aiokasi Bagi HasiI Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.111.376.894.200,00 (seratus sebeias miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta deiapan ratus sembilan puiuh empat ribu dua ratus rupiah).

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.13.198.843.090,00 (Tiga beias milyar seratus sembilan puiuh deiapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Perhitungan alokasi pagu BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan cara membagi 60% (enam puluh perseratus) secara merata dan 40% (empat puiuh perseratus) dibagi berdasarkan formula realisasi pajak tahun lalu kepada seluruh desa.
(2)Pagu BHPD dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap desa.
(3)Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat
(1)dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Rincian Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran yang merupakan dasar bagi desa dalam menganggarkan BHPRD pada APBDesa tahun anggaran 2025.

4.Ketentuan pada Pasal 1 1 ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut: - 3 Pasal 1 1

(1)Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa selama 13 (tiga belas) bulan.
(2)Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk penghasilan tetap dan Non penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam 4 (empat) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan;
2. b.Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
3. c.Tahap III (ketiga) paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
4. d.Tahap IV (keempat) paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan; dan
5. e.Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah setiap bulan.
(3)Dalam ha! terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD dan BHPRD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADDdilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam ha! Desa telah mencairkan ADD Tahap I, Tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, pencairan tahap IV dilakukan setelah Desa mengajukan peru bahan rencana penggunaan dana sesuai dengan alokasi dan besaran ADDsetelah perubahan APBDesa;
2. b.dalam ha! Desa telah mencairkan ADDTahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka pencairan dilakukan pada tahap IV sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap IV sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan APBDesa; dan
3. c.dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka proses - 4 pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam ha! terdapat penetapan hutang Pemerintah Daerah terhadap ADD, penyaluran ADD tersebut dapat disalurkan dengan tetap memenuhi persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Dalam ha! terdapat Pengembalian atas temuan hasil audit APIP terhadap penggunaan dana tahun anggaran yang lalu, maka hasil temuan tersebut wajib dianggarkan dalam APBDesa tahun berikutnya

5.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. (Serita Daerah Tahun 2025 Nomor 4), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati lill. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. • ui, memerintahkan dengan penempatannya apkan di Kolaka tanggal \3 Noemler 202'7 AT! KOLAKA, Agar setiap orang menget pengundangan Peraturan Bupati i dalam Serita Daerah Kabupaten K Ape EM,5S Diundangkan di Kolaka pada tanggal 13 Novemec 202 SEKRETARI DAERAH KABU T KOLAKA, SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 116 - 5 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR II6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENY ALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025 A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA I. PENDAHULUAN 1 . 1 . Latar Belakang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat. Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya - 6 pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa. Berlandaskan sejalan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, dan pelaksanaan Peraturan Undang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 1.2. Maksud Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Vrusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyaratan. 1.3. Tujuan Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

a.Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial; - 7 lembaga-lembagafungsidanperan
c.Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
d.Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
e.Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
f.Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban;
g.Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
h.Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
1. 1.Meningkatkan kemasyarakatan desa;
j.Membantu Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah;
k.Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. 1.4. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:
a.Meningkatkan Masyarakat kemampuan Desa dalam Aparatur, Lembaga melaksanakan tugas dan dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
b.Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
c.Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah;
d.Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usu! adat istiadat setempat. 1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. - 8 II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah agar tepat sasaran, pengelolaan ADD dan BHPRD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa. Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSJ DAERAH 3 . 1. Perencanaan ADD dan BHPRD Tahap perencanaan penggunaan ADD dan BHPRD didahului dengan Musyawarah (Musrenbangdes) dengan masyarakat lainnya. Perencanaan Pembangunan Desa melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh Selanjutnya berdasarkan basil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDesa menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD dan BHPRD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan. 3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD dan BHPRD Tahapan persiapan pelaksanaan ADD dan BHPRD terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:
a.Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD dan BHPRD untuk Tahun Anggaran berjalan; - 9
b.Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
c.Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
d.Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
e.Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPO) ADD dan BHPRD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
f.Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). 3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD dan BHPRD Penyaluran dan pencairan dana ADD dan BHPRD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
a.Dana ADD dan BHPRD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
b.Dana ADD dan BHPRD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka; - 10
c.Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan BHPRD dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
d.Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
e.Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD dan BHPRD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
f.Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain : - RPJM Desa; - RKP Desa; - DPA Rencana Kegiatan Desa - DPA Kegiatan Lanjutan - APBDesa; dan - RPD Desa; Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
g.Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain: a) Rekomendasi Pencairan Dana dari Kecamatan b) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya c) Dokumen RPJMDes (iika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online d) Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - 1 1 e) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya f) Rencana Anggaran Siaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan); g) DPA - Rencana Kegiatan Desa h) DPA - Kegiatan Lanjutan 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a) Rekomendasi Pencairan dana ADD Tahap II dari Kecamatan b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II; c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (Tahap I). d) Serita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat. e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa. 3) Tahap lll, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a) Rekomendasi Pencairan dana ADD Tahap Ill dari Kecamatan b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap Ill; c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan. d) Serita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat. e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa. 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a) Rekomendasi Pencairan dana ADD Tahap IV dari Kecamatan b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV; - 1 2 c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan. d) Serita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat. e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
h.Pengajuan pencairan BHPRD oleh Kepala Desa dilakukan setiap bulan sesuai realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah setiap bulan: 3.4. Penggunaan dana ADD dan BHPRD Dana ADD dan BHPRD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Batasan maksimal besarnya dana ADD dan BHPRD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya. Selanjutnya alokasi sisa ADD dan BHPRD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 3.5. Rincian Pengalokasian ADD Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk: 3 . 5 . 1 . Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi: 1 . penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
a.Kepala Desa Rp. 3.460.000,00 perbulan
b.Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.450.000,00 perbulan
c.Kepala Urusan Rp. 2.200.000,00 perbulan
d.Kepala Seksi Rp. 2.200.000,00 perbulan - 1 3
e.Kepala Dusun Rp. 2.200.000,00 perbulan
1. 2.Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan
2. 3.Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan
3. 4.Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan
4. 5.Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak mendapat penghasilan tetap sebagimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b
5. 6.Tunjangan Suami/Istri dan Anak Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
a.Suami/Istri 10% dari Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
b.Anak 2%/anak dari Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya maksimal 2 0rg anak
c.Tunjangan Anak dapat diberikan jika : - Batas umur anak yang berhak menerima tunjangan anak adalah 2 1 tahun. Namun, jika anak tersebut masih sekolah atau kuliah, batas usia ini bisa diperpanjang hingga 25 tahun - Belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri - Melampirkan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi. Surat keterangan ini harus menunjukkan bahwa anak tersebut masih bersekolah, atau kuliah
1. 7.Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari
a.Jaminan Hari Tua 2% dari Siltap dan 3,7% ditanggung APBDes
b.Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% ditanggung APBDes
c.Jaminan Kematian 0,3% ditanggung APBDes Dengan rincian yang ditanggung APBDes sebagai berikut : 1) Kepala DesaRp.146.704/bulan 2) Sekretaris Desa Rp.103.880/bulan 3) Perangkat Desa Rp.93.280/bulan - 14 4) Anggota BPD,LPM,Linmas, Kader Posyandu, Imam Desa dan Lembaga Adat Rp.10.800 /bu Ian
1. 8.Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 63.800.000,-/ Tahun dengan penggunaan sebagai berikut:
a.Insentif Staf/Operator Desa Rp. 1.150.000,-/ bulan
b.Belanja alat tulis kantor
c.Belanja penggandaan
d.Belanja cetak
e.Belanja Operasional BPD
f.Perjalanan dinas dalam Daerah
g.Perjalanan dinas luar Daerah
h.Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
1. 1.Belanja Media Cetak/Online dan publikasi desa
j.Belanja rekening listrik
k.Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa I. Pemeliharaan kendaraan dinas
1. 9.Belanja lnsentif BPD Rp. 52.800.000,00
a.Ketua Rp. 1.200.000,00 perbulan
b.Wakil Ketua Rp. 900.000,00 perbulan
c.Sekretaris Rp. 800.000,00 perbulan
d.Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 750.000,00 perbulan
1. 10.Belanja Tunjangan BPD
a.Suami/Istri 10% dari insentif BPD
b.Anak 2%/ anak dari insentif BPD maksimal 2 Org anak
c.Tunjangan Anak dapat diberikan jika : - Batas umur anak yang berhak menerima tunjangan anak adalah 2 1 tahun. Namun, jika anak tersebut masih sekolah atau kuliah, batas usia ini bisa diperpanjang hingga 25 tahun - Belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri - Melampirkan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi. Surat keterangan ini harus menunjukkan bahwa anak tersebut masih bersekolah, atau kuliah - 1 5 1 1 . Belanja Insentif Kolektor dan Pendata Pajak Daerah:
a.Kolektor (1 orang) Rp. 750.000,00/bulan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2025
b.Pendata (1 Orang) Rp. 500.000,00/bulan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025
1. 12.Pengembangan sistem pelayanan, administrasi dan informasi desa
a.Pembuatan papan data dan monografi desa
b.Penyusunan penataan ruang dan batas desa
c.Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pelatihan BPD sebesar Rp. 5.000.000, - Pelatihan Siskeudes Versi terbaru berbasis online sebesar Rp. 5.000.000, - Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.15.000.000,- (3 Orang) - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan kepala Dusun sebesar Rp.2.200.000,00/orang
d.Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Rp.5.000.000,
e.Pengadaan / Pengembangan Website Desa.
1. 13.Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu minimal Rp. 25.000.000,- bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu
2. 14.Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.5.2. Pembangunan Desa
a.Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
b.Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Ibu Kata Desa dengan tenaga surya sebagai berikut: • Maksimal 2 Unit dengan anggaran Rp. 40.000.000, (empat puluhjuta rupiah)/unit - 16 • Sumber Dana 1 unit BPHRD dan I unit ADD
c.Pembangunan Sarana Pemerintahan
d.Sarana Pendidikan yang menjadi kewenangan desa;
e.Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah 3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan
1. 1.Operasional TP PKK Sebesar Rp. 50.000.000,00 pertahun
2. 2.Insentif tenaga para medis gemari Rp. 800.000,00/ org/bulan
3. 3.Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 500.000,00/ orang / bulan
4. 4.Insentif Pemuka adat Rp. 500.000,00 / orang/ bulan
5. 5.Peningkatan pengamalan kehidupan beragama: a) Insentif Imam Desa Rp. 1.250.000,00 perbulan b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 850.000,00 perbulan c) Marbot Masjid Desa/Dusun Rp. 500.000,00 perbulan d) Muadzin Masjid Desa/Dusun Rp. 500.000,00 perbulan e) Pinandita Rp. 850.000,00 perbulan f) Pendeta Rp. 850.000,00 perbulan g) Pemangku Rp. 650.000,00 perbulan
6. 6.Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain : a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai : 1 . Pembinaan pemuda dan karung taruna
7. 2.Pembinaan majelis taklim
8. 3.Pelaksanaan MTQ maksimal Rp. 15.000.000
9. 4.Pelaksanaan MTQ untuk Kecamatan Watubangga sebagai penyelenggara MTQ Tingkat Kabupaten Kolaka maksimal Rp. 20.000.000
10. 5.Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
11. 6.Pelaksanaan hari besar kenegaraan b) Insentif LPM Rp. 26.100.000,00 pertahun dengan rincian:
12. 1.Insentif Ketua
13. 2.Insentif Sekretaris
14. 3.Insentif Anggota Rp. 800.000,00 perbulan Rp. 725.000,00 perbulan Rp. 650.000,00 perbulan - 1 7 c) Insentif Linmas dan pengamanan desa Rp. 37.200.000,00 pertahun dengan rincian:
15. 1.Insentif Danton Linmas Rp. 600.000,00 perbulan
16. 2.Anggota Linmas (3 org) Rp. 500.000,00 perbulan
17. 3.Pengamanan desa (2 orang) masing-masing Rp. 500.000,00 perbulan
18. 7.Kegiatan pembinaan kemasyarakatan Iainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Bantuan untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
b.Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
c.Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharaannya
d.Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah Rp.30.000.000,00
e.Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah
f.Bantuan Sembilan Bahan Pokok bagi keluarga Stunting Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sumber dana BHPRD Dalam penggunaan ADD dan BHPRD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1 . Kegiatan yang telah dianggarkan dalam perangkat daerah ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
1. 2.Dalam hal dana ADD dan BHPRD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. 3.Pengalokasian belanja wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati; - 18
3. 4.Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. 5.Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 15.000.000, Kas dibendahara 3.6. Pelaksanaan ADD dan BHPRD 3 . 6 . 1. Pola Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPO) yang bersumber dari ADD dan BHPRD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa. Pola pelaksanaan ADD dan BHPRD dilakukan dengan metode:
a.Pencairan dana ADD dan BHPRD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPO (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan BHPRD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.Pencairan dana ADD dan BHPRD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;
c.Untuk pelaksanaan kegiatan ADD dan BHPRD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD dan BHPRD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan - 1 9 Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya; 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
d.Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan BHPRD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
e.Dana ADD dan BHPRD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulanjanuari tahun anggaran berikutnya. 3.6.2. Pengendalian ADD dan BHPRD Pengendalian pelaksanaan ADD dan BHPRD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD dan BHPRD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel. 1 . Pengawasan Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD dilakukan oleh:
a.Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;
b.Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
c.Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD. - - - - - - - 20 Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan BHPRD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:
a.Proses perencanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD;
b.Proses pencairan dana ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan penggunaannya;
c.Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD dan BHPRD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD dan BHPRD; Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan BHPRD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:
a.Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
b.Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan BHPRD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.
1. 2.Pelaporan Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
a.Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
b.Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
c.Laporan akhir Realisasi ADD dan BHPRD disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa. - 2 1 3.6.3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APB Des, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD dan BHPRD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. PENUTUP Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). - 2 2 B. PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN/ PAGU ADD PER DESA PAGU ADD PER DESA BERTAMBAH/ NO SEBELUM SETELAH (BERKURANG) DESA PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 I IWOIMENDAA 1 TAMBORASI RD 1.068.135.800.00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650.00 2 LADAHAI Ro 1.026.446.100,00 Rp 1.119.050.350,00 Ro 92.604.250,00 3 IWOIMENDAA RD 1.119.260.625,00 RD 1.215. 782.275,00 RD 96.521.650.00 4 ULU KALO RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650,00 5 LAMBOPINI Ro 1. 11 9 . 260.625,00 Rp 1.215. 782.275,00 Rp 96.521.650,00 6 LASIROKU RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 7 LAWOLIA RD 943.066.500,00 RD 1.027.836.250,00 RD 84. 769. 750.00 8 WATUMELEWE Ro 984. 756.300.00 Ro 1.073.443.350,00 Rp 88.687.050,00 9 LANDOULA RD 943.066.500,00 RD 1.027.836.250,00 Rp 84. 769. 750,00 10 WONUALAKU RD 943.066.500,00 RD 1.027.836.250,00 RD 84. 769. 750.00 JUMLAH SUB I RD 10.283.330.550,00 RD 11.201.539.350,00 Ro 918.208.800,00 II WOLO 1 TO LOWE PONRE W ARU RD 1.026.446. 100,00 RD 1.119.050.350,00 Rp 92.604.250,00 2 LALONAHA RD 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350 00 RD 88.687.050,00 3 LANA RD 1.068.135.800,00 Rp 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 4 ULU LAPAO - PAO RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 5 LALONGGOPI RD 984.756.300,00 RD 1.073.443.350,00 RD 88.687.050,00 6 LAPAO - PAO RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650,00 7 MUARA LAPAO - PAO RD 1.068.135.800,00 Rp 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650.00 8 LANGGOMALI RD 1.026.446.100,00 RD 1.119.050.350,00 RD 92.604.250,00 9 DONGGALA RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650 00 10 SAMAENRE RD 1.035.881.125,00 RD 1.124.568.175,00 Rp 88.687.050,00 11 IWOIMOPURO RD 1.026.446.100,00 Rp 1.119.050.350,00 Rp 92.604.250,00 12 ULU RINA RD 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350,00 RD 88.687.050,00 JUMLAH SUB II Ro 12.410.167.325,00 Rp 13.525.336.525,00 Rp 1.115.169.200,00 - 2 3 1 2 3 4 5 III SAMATURU 1 AMAMOTU RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 2 KALOLOA Rp 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350,00 RD 88.687.050,00 3 WOWA TAMBOLI RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650,00 4 SANI - SANI RD 1.068.135.800.00 RD 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 5 LAMBOLEMO Rp 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650.00 6 TAMBOLI RD 1.109.825.200,00 RD 1.210.263. 750,00 RD 100.438.550,00 7 KONAWEHA RD 1.068.135.800.00 RD 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 8 LAWULO RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650,00 9 AWA RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650,00 10 MALAHA RD 1.068.135.800.00 RD 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 11 LATUO RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650,00 12 PUUTAMBOLI RD 1.026.446.100,00 RD 1.119.050.350,00 RD 92.604.250,00 13 ULU KONAWEHA RD 1.119.260.625,00 RD 1.215.782.275,00 RD 96.521.650,00 14 MEURA RD 984. 756.300,00 Rp 1.073.443.350,00 Rp 88.687.050,00 15 ULAWENG Rp 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350,00 RD 88.687 .050,00 16 PUULAWULO RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450.00 RD 96.521.650,00 17 LIKU RD 984. 756.300,00 Rp 1.073.443.350,00 Rp 88.687.050,00 JUMLAH SUB III Rp 17.875.915.125,00 Rp 19.485.444.275,00 Rp 1.609.529.150.00 IV WUNDULAKO 1 TIKONU RD 1.026.446.100,00 RD 1.119.050.350,00 Rp 92.604.250.00 2 TOWUA RD 1.026.446.100,00 Rp 1.119.050.350,00 Rp 92.604.250,00 3 UNAMENDAA RD 1.026.446.100,00 RD 1.119.050.350,00 RD 92.604.250,00 4 BENDE RD 1.035.881.125,00 RD 1.124.568.175,00 RD 88.687.050,00 5 SABIANO RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 Rp 96.521.650,00 JUMLAH SUB IV Ro 5.183.355.225,00 Rp 5.646.376.675,00 Rp 463.021.450.00 V BAULA 1 PUURODA RD 943.066.500,00 RD 1.027.836.250,00 Rp 84.769.750,00 2 PUULEMO RD 1.026.446.100,00 RD 1.119.050.350,00 Rp 92.604.250.00 3 PUUBENUA Rp 943.066.500,00 Ro 1.027.836.250,00 Rp 84. 769. 750,00 4 WATALARA Rp 984.756.300,00 RD 1.073.443.350,00 RD 88.687.050,00 - 24 1 2 3 4 5 5 BAULA Ro 1.026.446.100.00 RD 1.119.050.350.00 Rn 92.604.250,00 6 LANGORI RD 984.756.300,00 RD 1.073.443.350 00 RD 88.687.050,00 7 PUUBUNGA Ro 1.026.446.100.00 RD 1.119.050.350,00 RD 92.604.250,00 8 PEWUTAA RD 984. 756.300,00 Ro 1.073.443.350.00 Ro 88.687.050,00 9 ULU BAULA RD 1.077.570.925,00 RD 1.170.175.175 00 RD 92.604.250,00 JUMLAH SUB V RD 8.997.311.125,00 RD 9.803.328.775.00 Ro 806.017.650,00 VI POMALAA 1 TOTOBO RD 994.191.325,00 RD 1.078.961.075 00 Ro 84.769.750,00 2 OKO - OKO RD 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350.00 RD 88.687.050.00 3 PELAMBUA RD 1.068.135.800,00 RD 1.164.657.450,00 RD 96.521.650,00 4 TAMBEA RD 943.066.500,00 RD 1.027.836.250 00 RD 84.769.750,00 5 SOPURA Ro 984.756.300,00 RD 1.073.443.350.00 RD 88.687.050,00 6 HUKO-HUKO Ro 1.068.135.800,00 Ro 1.164.657.450.00 RD 96.521.650,00 7 PESOUHA RD 1.035.881.125,00 RD 1.124.568.175 00 RD 88.687.050,00 8 HAKATUTOBU Ro 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350 00 RD 88.687.050,00 JUMLAH SUB VI RD 8.063.679.450,00 RD 8.781.010.450,00 Ro 717.331.000.00 VII TANGGETADA 1 RAHANGGADA RD 943.066.500,00 RD 1.027.836.250 00 RD 84.769.750,00 2 TONDOWOLIO Ro 1.026.446.100.00 RD 1.119.050.350,00 RD 92.604.250,00 3 LAMEDAl RD 984. 756.300,00 Ro 1.073.443.350,00 Ro 88.687.050,00 4 LALONGGOLOSUA RD 984.756.300,00 Rn 1.073.443.350.00 RD 88.687.050,00 5 TANGGETADA Ro 1.035.881.125.00 RD 1.124.568.175.00 RD 88.687.050.00 6 PETUDUA RD 984. 756.300.00 Ro 1.073.443.350.00 RD 88.687.050,00 7 PALEWAl RD 943.066.500,00 Ro 1.027.836.250.00 Ro 84. 769. 750,00 8 POPALIA RD 1.026.446.100,00 RDo l.119.050.350.00 Rn 92.604.250,00 9 PEWISOA JAYA RD 1.026.446.100,00 RD 1.119.050.350.00 RD 92.604.250.00 10 PUUNDAlPA Rn 943.066.500.00 Ro 1.027.836.250,00 RD 84. 769.750,00 11 ONEEHA RD 1.026.446.100,00 RD 1.119.050.350.00 RD 92.604.250,00 12 LOMOIKO RD 943.066.500,00 RD 1.027.836.250,00 RD 84.769.750,00 13 TINGGO Ro 1.077.570.925,00 RD 1.170.175.175.00 RD 92.604.250,00 JUMLAH SUB VII Ro 12.945.771.350,00 RD 14.102.619.800,00 Ro 1.156.848.450,00 - 25 1 2 3 4 5 VIII POLINGGONA 1 PLASMAJAYA RD 1.026.446.100.00 Ro 1.119.050.350.00 Ro 92.604.250,00 2 PUUDONGI Ro 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350,00 Ro 88.687 .050,00 3 TANGGEAU RD 984. 756.300,00 Ro 1.073.443.350,00 Ro 88.687.050.00 4 WOLONGGERE Ro 1.035.881.125,00 Ro 1.124.568.175.00 RD 88.687 .050,00 5 PONDOUWAE RD 984. 756.300.00 Ro 1.073.443.350.00 Ro 88.687 .050.00 6 LAMONDAPE Ro 1.077.570.925.00 Rn 1.170.175.175.00 Rn 92.604.250,00 JUMLAH SUB VIII Rp 6.094.167.050.00 RD 6.634.123.750.00 RD 539.956.700.00 IX WATUBANGGA 1 LAMUNDE Rp 984. 756.300,00 RD 1.073.443.350,00 RD 88.687 .050,00 2 SUMBER REJEKI Ro 943.066.500,00 Ro 1.027.836.250.00 RD 84. 769.750,00 3 PEOHO RD 1.035.881.125,00 RD 1.124.568.175,00 RD 88.687 .050,00 4 KASTURA Ro 1.035.881.125,00 Rn 1.124.568.175.00 Rn 88.687 .050,00 5 LANGGOSIPI Ro l.035.881.125,00 Rn 1.124.568.175,00 Rn 88.687 .050,00 6 MATAOSU RD 1.119.260.625,00 Ro 1.215. 782.275,00 Ro 96.521.650,00 7 KUKUTIO RD 1.119.260.625,00 Ro 1.215. 782.275,00 Ro 96.521.650,00 8 POLENGA RD 984.756.300,00 Ro l.073.443.350,00 Ro 88.687 .050,00 9 GUNUNG SARJ Rp l.026.446.100,00 Ro l.119.050.350,00 RD 92.604.250,00 10 RANOTETA Ro l.035.881.125,00 Ro 1.124.568.175.00 Ro 88.687.050,00 1 1 MATAOSU UJUNG Ro 994.191.325,00 RD 1.078.961.075.00 Ro 84. 769. 750,00 JUMLAH SUB IX Rp 11.315.262.275,00 Ro 12.302.571.625,00 Ro 987.309.350,00 10 T O A R I 1 TOARI RD 1.077.570.925,00 Ro 1.170.175.175,00 Ro 92.604.250,00 2 ANAWUA RD 1.026.446.100,00 Ro 1.119.050.350,00 Ro 92.604.250,00 3 LAKITO Ro 984. 756.300,00 Ro 1.073.443.350.00 Ro 88.687 .050.00 4 WOWOLI Ro 1.026.446.100.00 Ro 1.119.050.350.00 Ro 92.604.250,00 5 RANO JAYA RD 984. 756.300,00 Ro 1.073.443.350,00 RD 88.687 .050,00 6 RAHABITE RD 984.756.300,00 Rn 1.073.443.350.00 Rn 88.687 .050,00 7 WONUARAYA RD 1.026.446.100,00 Ro 1.119.050.350,00 Rn 92.604.250,00 - 2 6 1 2 3 4 5 Rp 8 HORONG KULI RD 984. 756.300,00 l.073.443.350.00 RD 88.687.050.00 Rp 9 RANO SANGIA Rn 984.756.300,00 l.073.443.350,00 RD 88.687.050,00 JUMLAH S UB X Ro 9.080.690.725,00 Ro 9.894.542.975,00 Rp 813.852.250,00 TOTAL RD 102.249.650.200.00 Ro 111.376.894.200,00 Rp 9.127.244.000,00 - 27 C. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025 PAGU BHPRD PER DESA PAGU BHPRD PER DESA BERTAMBAH/ NO NAMA SEBELUM SETELAH (BERKURANG) KECAMATAN/DES A PERUBAHAN PERUBAHAN I 2 3 4 5 IWOIMENDAA I Tamborasi Rp 208.404.328,00 Rp 120.412.700,00 RD (87.991.628) 2 Ladahai Rp 208.404.328,00 Rp 104.217.900,00 RD (104186.428) 3 Iwoirnendaa Rp 208.404.328,00 Rp 114.800.100,00 Rp (93.604.228) 4 Ulu kalo Rp 208.404.328,00 Rp 106.127.800,00 Rp (I 02.276 528) 5 Lambooini Ro 208.404.328.00 Ro 109.467.800,00 Ro (98.936.528) 6 Lasiroku Ro 208.404.328.00 Ro 113.847.300,00 Ro (94.557.028) 7 Lawolia Ro 208.404.328.00 Ro 97.151.300.00 Ro ( 1 1 1. 2 5 3 028) 8 Watu melewe Ro 208.404.328.00 Ro 98.401.500.00 Ro ( I 10 002.828) 9 Landoula Ro 208.404.328.00 Ro 98.070.300.00 RD (110.334.028) 10 Wonualaku Ro 208.404.328,00 Ro 108.629.400,00 RD (99.774 928) WOLO II Tolowe ponre waru RD 208.404.328,00 RD 148.687.300,00 Rp (59.717.028) 12 Lalonaha Rp 208.404.328,00 Rp 118.603.700,00 Rp (89.800.628) 13 Lana Rp 208.404.328,00 Rp 134.857.800,00 Rp (73.546 528) 14 Ulu laoao - oao Ro 208.404.328.00 Rp 122.697.700,00 Ro (85. 706.628) 15 Lalonggopi Ro 208.404.328.00 Ro 100.011.400,00 Ro (108.392.928) 1 6 Laoao - oao Ro 208.404.328.00 Ro 123.560.300,00 Ro (84.844.028) 1 7 Muara lapao - pao Ro 208.404.328.00 Ro 129.981. 700,00 Ro (78.422.628) 1 8 Langgomali Ro 208.404.328,00 Ro 144.286.300,00 RD ( 6 4 1 1 8 . 0 2 8 ) 19 Donggala Ro 208.404.328,00 Ro 79.279.690,00 RD (129.124638) 20 Samaenre Rp 208.404.328,00 RD 110.056.300,00 RD (98.348.028) 2 1 Iwoimopuro RD 208.404.328.00 Rp 97.734.800,00 Rp (1 1 0 669.528) 22 Ulu rina Rp 208.404.328,00 RD 97.855.500,00 RD ( 1 1 0 548 828) - 28 1 2 3 4 5 SAMATURU 23 Amamotu RD 208.404.328,00 Rp 125.398.800,00 Rp (83.005.528) 24 Kaloloa RD 208.404.328,00 Rp 103.112.000,00 Rp (105.292.328) 25 Wowa tamboli Rp 208.404.328,00 Rp 114.909.000,00 Rp (93.495.328) 26 Sani - sani RD 208.404.328,00 Rp 194.416.800,00 Rp (13.987.528) 27 Lambolemo RD 208.404.328,00 Rp 119.101.700,00 Rp (89.302.628) 28 Tamboli RD 208.404.301,00 Rp 149.844.200,00 Rp ( 5 8. 5 6 0. 1 0 1 ) 29 Konaweha RD 208.404.328,00 Rp 141.182.400,00 Rp (67.221.928) 30 Lawulo Rp 208.404.328,00 Rp 141.310.500.00 Rp (67 093 828) 3 1 Awa RD 208.404.328,00 Rp 157.843.900,00 Rp (50.560.428) 32 Malaha Rp 208.404.328,00 Rp 127.688.500,00 Rp (80.715.828) " Latuo Rp 208.404.328.00 Rp 107.213.200.00 Rp ( 1 0 1 . 1 9 1 . 1 2 8 )• 34 Puu tamboli Rp 208.404.328,00 Rp 99.602.700,00 RD (108 801.628) 35 Ulu konaweha Rp 208.404.328,00 Rp 127.915.700,00 RD __{_80.488 628) 36 Meura RD 208.404.328,00 Rp 97.708.600,00 Rp (l l 0.695 728) 37 Ulaweng RD 208.404.328,00 Rp l 04.154.000,00 Rp (104.250.328) 38 Puu lawulo RD 208.404.328,00 Rp 122.790.100,00 Rp (85.614.228) 39 Liku RD 208.404.328,00 Rp 127.592.200,00 Rp (80.812.128) WUNDULAKO 40 Tikonu RD 208.404.328,00 Rp I 06. 777.500,00 Rp (IO 1.626 828) 41 Towua Rp 208.404.328,00 Rp 149.871.100 00 Rp (58.533.228) 42 Unamendaa Rp 208.404.328,00 Rp 135.077.100.00 Rp (73.327.228) 43 Bende RD 208.404.328,00 Rp 135.445.700,00 RD (72.958.628) 44 Sabiano RD 208.404.328,00 Rp 110.038.600,00 RD (98.365.728) BAULA 45 Puuroda RD 208.404.328,00 Rp I 06.143.500,00 Rp (102.260.828) 46 Puulemo RD 208.404.328,00 Rp 138.692.100,00 Rp (69 7 1 2 2 2 8 ) 47 Puubenua RD 208.404.328,00 Rp 113.003.400,00 Rp (95 400 928) 48 Watalara RD 208.404.328,00 Rp 148.873.400,00 Rp (59.530.928) 49 Baula RD 208.404.328,00 Rp 113.876.600,00 Rp (94.527.728) 50 Langori RD 208.404.328,00 Rp 145.695.000.00 Rp (62. 709.328) - 29 I 2 3 4 5 5 1 Puubunga Ro 208.404.328.00 Ro 117.506.000.00 Ro (90.898.328) 52 Pewutaa Ro 208.404.328.00 RD 90.239.900,00 RD (118.164.428) 53 Ulu baula Rn 208.404.328.00 Ro 97.203.100,00 Ro (I 11.20 l.228) POMALAA 54 Totobo Ro 208.404.328.00 RD 181.495.700.00 Ro (26.908.628) 55 Oko- oko Ro 208.404.328.00 RD 145.909.500,00 Ro (62.494.828) 56 Pelambua Ro 208.404.328.00 RD 301.301.300.,00 Ro 92.896.972 57 Tambea Ro 208.404.328,00 RD 129.613.000,00 Ro (78.791.328) 58 Sooura Ro 208.404.328,00 RD 161.306.000,00 Ro (47.098.328) 59 Huko-huko Ro 208.404.328,00 RD 179.452.000.00 Ro (28.952.328) 60 Pesouha Ro 208.404.328,00 RD 259.245.800.00 Ro 50.841.472 61 Hakatutobu Ro 208.404.328,00 Ro I 07.443.600.00 Ro (100.960.728) TANGGETADA 62 Rahanggada Ro 208.404.328.00 Ro 140.887.900.00 Ro (67.516.428) 63 Tondowolio RD 208.404.328.00 Ro 118.491.600.00 Ro (89.912.728) 64 Lamedai Ro 208.404.328.00 Ro 111.067.300,00 Ro (97.337.028) 65 Lalonggolosua RD 208.404.328.00 Ro 95.408.800,00 Ro ( 112.995.528) 66 Tanggetada Ro 208.404.328,00 Ro 120.454.800.00 Ro (87.949.528) 67 Petudua RD 208.404.328.00 RD 177.817.800,00 Ro (30.586.528) 68 Palewai Ro 208.404.328,00 Rp 132.291.300.00 Rn (76.113.028) 69 Pooalia Ro 208.404.328,00 RD 418.382.400.00 Ro 209.978.072 70 Pewisoa iava Ro 208.404.328.00 Ro 197.688.400.00 Ro (10.715.928) 71 Puundaioa Ro 208.404.328.00 Ro 103.290.200,00 Ro (105.114.128) 72 Oneeha RD 208.404.328.00 Ro 117.819.800.00 Ro (90.584.528) 73 Lomoiko Ro 208.404.328.00 Ro 98.604.500,00 Ro (109.799.828) 74 Tinago Rn 208.404.328.00 Ro 226.485.500,00 Ro 1 8 . 0 8 1. 1 72 POLINGGONA 75 Plasma iava Ro 208.404.328,00 Rp 216.895.500,00 Ro 8.491.172 76 Puudongi Ro 208.404.328,00 Ro 135.085.300,00 RD (73.319.028) - 30 1 2 3 4 5 77 Tanggeau Ro 208.404.328.00 Ro 128.714.500 00 Rp (79.689.828) 78 Wolonggere Ro 208.404.328.00 Ro 120.815.800.00 Ro (87.588.528) 79 Pondouwae Ro 208.404.328,00 Ro 117.556.600,00 Rp (90 84 7. 728) 80 Lamondape Rp 208.404.328,00 Rp 191.315.200,00 RD (17.089.128) WATUBANGGA 8 1 Lamunde Rp 208.404.328,00 Rp 128.598.500,00 RD (79.805.828) 82 Sumber reieki Rp 208.404.328,00 Rp 103.161.700,00 RD (105.242 628) 83 Peobo Rp 208.404.328,00 Rp 126.245.900,00 Rp (82.158.428) 84 Kastura Rp 208.404.328,00 Rp 101.066.200,00 Rp (I 07.338.128) 85 Langgosipi Rp 208.404.328,00 Rp 170.274.500,00 RD (38.129.828) 86 Mataosu Rp 208.404.328,00 Rp 91.868.100,00 Rp ( 1 I 6 536.228) 87 Kukutio Rp 208.404.328,00 Rp 209.681.600,00 Rp 1.277.272 88 Polenga Rp 208.404.328,00 Rp 129.500.400,00 RD (78.903.928) 89 Gunung sari Rp 208.404.328,00 Rp 116.674.500,00 Ro (91.729.828) 90 Ranoteta Rp 208.404.328,00 Rp 109.586.600,00 Rp (98.817.728) 91 Mataosu uiung Rp 208.404.328,00 Rp 96.304.700,00 RD (112.099.628) TOARI 92 Toari Rp 208.404.328,00 Rp 1 1 5 . 2 3 1 . 1 0 0 , 0 0 Ro (93.173.228) 93 Anawua Rp 208.404.328,00 Rp 103.168.700,00 RD ( I 05.235.628) 94 Lakito Rp 208.404.328,00 Rp 113.630.600,00 Rp (94. 773. 728) 95 Wowoli Rp 208.404.328,00 Rp 116.006.000,00 Ro (92 398.328) 96 Rano iava Rp 208.404.328,00 Rp 111.206.200,00 RD (97.198.128) 97 Rababite Rp 208.404.328,00 Rp 121.510.500,00 RD (86. 893 828 - 3 1 1 2 3 4 5 98 Wonua rava Rp 208.404.328,00 Rp 118.535.400,00 Ro (89.868 928) 99 Horongkuli Rp 208.404.328,00 Rp 98.513.800,00 Ro (\09.890.528,00) 100 Ranosangia Rp 208.404.328,00 Rp 134.272.100,00 RD (74.132.228) JUMLAH Rp 20.840.432. 773,00 Rp 13.198.843.090,00 Rp (7.641.589.683) - 3 2 D. PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN UTANG BEBAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025 NO KECAMATAN/ HUTANGADD KETERANGAN DESA TAHUN 2024 1 2 3 4 I W O L o 1 DONGGALA RD 1.151.827.874,00 ADD Tahao 1 sd. 4 Tahun 2024 2 LALONGGOPI RD 356.157.227,00 ADD Tahap 4 Tahun 2024 JUMLAH SUB I Rp 1.507.985.101,00 II POMALAA 3 HAKATUTOBU RD 675.194.545,00 ADD Tahap 3 sd. 4 Tahun 2024 JUMLAH SUB III Rp 675.194.545,00 TOTAL Rp 2.183.179.646,00 I BL PATI KOLAKA, � % � / 24ETA4S pAE&AH I � te.Assen D tors nD AM I pk.al, Hok t l0 ['EMnES J

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 116 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025