DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai dasar pengenaan, penghitungan, pembayaran, pelaporan serta sinergi pemungutan penerimaan pajak MBLB antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral dan Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA BUPATI KOLAKA, PEMUNGUTANOPSEN PAJAK MINERALBUKANLOGAMDAN BATUANDAN BENTUKSINERGI PEMUNGUTANPAJAKMINERALBUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAKMINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TENTANG PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA NOMORl.lTAHUN '-01J BUPATIKOLAKA Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Bupati adalah Bupati Kolaka.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakam

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(1)Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran Pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 2

7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan.
9.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
10.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Penagihan adalah serangkaian Tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

BAB II

DASAR PENGENAAN untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ke Kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan Daerah.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan Pajak.

BAB IV

PENGEMBALIANKELEBIHANPEMBAYARAN

Pasal 3

(1)Bupati Bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLBmelakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
2. b.Surat Setoran Pajak Daerah;
3. c.Rekening Koran Bank; dan
4. d.Dokumen Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Pajak dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

BAB III

PENGHITUNGAN,PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Pertukaran dan/ a tau pemanfaatan data dan/ atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ a tau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
2. b.Pengawasan Wajib Pajak Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. c.Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.Pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. BABV SINERGI PEMUNGUTAN

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK ( 1) Dalam rangka Optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

RAMLI H SIMA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN Jo.2S NOMOR 12 :ATI KOL:AK:A, Diundangkan di Kolaka Pada tanggal 'f roarc! ao !l S' Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, Ditetapkan di Kolaka Pa a tanggal .. ,4 ~f. .:JO!l ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3)Hasil Rekcnsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…