DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 123 Tahun 2025

Nomor: 123
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, BAB III SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV TATA KERJA, BAB V KEPEGAWAIAN, BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB VII KETENTUAN PERALIHAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan pasar yang sebelumnya berada di bawah Bidang Perdagangan membutuhkan bidang tersendiri karena memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA. $ , BUPATIKOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, perlu dilakukan penataan organisasi agar lebih proporsional, efisien, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b.bahwa pengelolaan pasar yang sebelumnya berada di bawah Bidang Perdagangan membutuhkan bidang tersendiri karena memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang Juas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA. , I - 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau memanfaatkan lebih tinggi termasuk jasa industri;
8.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kopensasi;
10.Metrologi Legal adalah pengelolaan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran; 1 1 . Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan;
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organ1sas1 negara;
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas atau Badan daerah; , I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ a tau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau memanfaatkan lebih tinggi termasuk jasa industri;
8.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/ a tau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kopensasi;
10.Metrologi Legal adalah pengelolaan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
11.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan;
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu orgam1sas1 negara;
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas atau Badan daerah; , , - 3
15.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
b.pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
c.pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
d.pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
e.pelaksanaan Metrologi Legal dan pengawasan Metrologi;
f.pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas. , ,
1. 15.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

(1)Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
b.pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
c.pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
d.pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perindustrian, Perdagangan, kemetrologian, dan pengelolaan Pasar;
e.pelaksanaan Metrologi Legal dan pengawasan Metrologi;
f.pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas. e , - 4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

a.Sekretariat;
b.Bidang Perindustrian;
c.Bidang Perdagangan;
d.Bidang Kemetrologian;
e.Bidang Pengelolaan Pasar; dan
f.Kelompok JF.

Pasal 6

(1)Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…