DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kolaka

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan bongkar muat obat dan BMHP dari UPTD JFK ke Puskesmas

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin kelancaran distribusi obat dan bahan medis habis pakai dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan kegiatan bongkar muat yang efektif dan efisien;
b.bahwa kegiatan bongkar muat memerlukan dukungan pembiayaan jasa sebagai bentuk penghargaan atas tenaga kerja yang terlibat dalam proses distribusi;
c.bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan jasa bongkar muat, perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang jasa bongkar muat obat dan bahan medis habis pakai bagi petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG JASA BONGKAR MUAT OBAT DAN BAHAN MEDlS HABIS PAK.Al BAGI PETUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN KE PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB II

PELAKSANAAN JASA BONGKAR MUAT

Pasal 2

( 1) Kegiatan bongkar muat dilakukan pada saat:

a.pemuatan obat dan BMHP dari UPTD JFK; dan
b.pembongkaran di masing-masing Puskesmas tujuan.

(2)Jasa Bongkar Muat dapat diberikan kepada petugas logistik maupun tenaga pendukung.

Pasal 3

(1)Pembiayaan Jasa Bongkar Muat berdasarkan standar biaya Jasa Bongkar Muat obat dan BMHP.
(2)Standar biaya Jasa Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN JASA BONGKAR MUAT

Pasal 4

(1)Jasa Bongkar Muat diberikan secara non-tunai melalui rekening bank setiap Petugas Logistik dan Tenaga Pend ukung.
(2)Petugas Logistik dan Tenaga Pend ukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
(3)Pembayaran dilakukan setiap bulan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan permintaan dan laporan dari UPTD IFK.
(4)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melengkapi:
1. a.surat perintah tugas dari atasan;
2. b.laporan pelaksanaan kegiatan;
3. c.berita acara distribusi obat dan BMHP; dan
4. d.dokumentasi kegiatan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pembiayaan Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP bagi petugas UPTD IFK ke Puskesmas bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
2. b.sumber lain yang sah
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pembinaanterhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat obat dan BMHP dari UPTD JFK ke Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan distribusi obat dan BMHP, serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
2. b.evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian rekomendasi perbaikan.

Pasal 7

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat dilakukan oleh APIP.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjarnin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan kegiatan bongkar muat di lapangan.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. Ditetapkan di Kolaka Pad} tanggal 7qn 205 BU AT! KOLAKA Di undangkan di Kolaka pada tanggal 4 al 2025 Pj. SE TARJS DAERAH KABUPATEN KOLAKA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR /'f Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor t44 7At 2025 Tentang: Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP Bagi Petugas UPTD IFK Ke Puskesmas TARIF JASA BONG KAR MUAT OBAT DAN BMHP @l Uraian Kegiatan II Satuan [Besaran Tarr] Keterangan I

1.Jasa Bongkar Muat Per orang Rp100.000,00 Diberikan sesuai Obat dan BMHP oleh per dengan frekuensi Petugas Logistik dan kegiatan bongkar muat ke Tenaga Pendukung Puskesmas UPTD IFK Dit tapkan di Kolaka P a fa tanggal 4 7qni 202 PATIKOLAKA Di undangkan di Kolaka pada tanggal A4 uni 2 0 2 5 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR I 'I

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…