DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kolaka

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian insentif petugas Posyandu

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi petugas Pos Pelayanan Terpadu yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, perlu diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya;
b.bahwa pemberian insentif tersebut perlu diatur secara jelas dan terarah agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Pos Pelayanan Terpadu di Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS POS PELAYANAN TERPADU DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah pos pelayanan yang merupakan wadah peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar.
7.Petugas Posyandu adalah petugas Kesehatan dari puskesmas yang diberikan tugas oleh pimpinan dan terlibat Jangsung dalam kegiatan Posyandu.
8.Insentif adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada petugas Posyandu pada Puskesmas di daerah.
9.Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut OAK Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
10.Bantuan Operasional Puskesmas yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah Bantuan Operasional Kesehatan yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasional Puskesmas.

BAB II

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

(1)Kriteria Petugas Posyandu yang berhak menerima insentif meliputi :
1. a.ditugaskan oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan Posyandu;
2. b.tidak menerima pembiayaan dari dana BOK Puskesmas; dan
3. c.telah melaksanakan tugas pada kegiatan posyandu yang dibuktikan dengan laporan hasil kegiatan.
(2)Petugas Posyandu penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
(3)Pembiayaan Insentif Posyandu berdasarkan standar biaya Insentif Posyandu.
(4)Standar Biaya Insentif Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

Pemberian insentif bagi petugas Posyandu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Penyaluran insentif dilaksanakan setiap bulan melalui mekanisme non-tunai ke rekening penerima insentif.
(2)Penyaluran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan usulan dari Puskesmas.
(3)Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan paling lambat (empat betas) hari kerja sebelum melakukan rekomendasi pencairan.
(4)Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.Surat Perintah Tugas dari Kepala Puskesmas;
2. b.Laporan hasil kegiatan; dan
3. c.Dokumentasi kegiatan.
(5)Insentif yang telah disalurkan dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian insentif petugas Posyandu dilakukan oleh:
1. a.Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pembina teknis kegiatan Posyandu dan penanggung jawab kebijakan pemberian insentif;
2. b.Kepala Puskesmas sebagai pelaksana pembinaan langsung kepada petugas Posyandu di wilayah kerjanya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala;
2. b.Evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian rekomendasi perbaikan.
(3)Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif dilakukan oleh:
1. a.Inspektorat Daerah Kabupaten dalam rangka audit dan pengawasan internal;
2. b.Dinas Kesehatan Kabupaten untuk memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan teknis dan administrasi;
3. c.Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pelaporan penggunaan dana dan kehadiran petugas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. Dit tapkan di Kolaka Pac tanggal y Jani 2025 I Di undangkan di Kolaka pada tanggal 4 7uni a026 Pj. SE RE ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 1 9 ' ' LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR I5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS POS PELAYANAN TERPADU DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT STANDAR BIAYA INSENTIF POSYANDU [No] uraian ilinsentr Posvanu II II Satuan orang per kegiatan l] Besaran Rp100.000,00 ? f Di undangkan di Kolaka pada tanggal 4 &n 202 Pj. SE E ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA Di etapkan di Kolaka P a 4 la tanggal 4 qm 2025 • B PAT! KOLAKA A BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…