DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai tata cara Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sosial kepada Lansia terlantar dan Penyandang Disabilitas terlantar di daerah yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak Pemerintah Kabupaten Kolaka melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Mengingat dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran - 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LANJUT USIA TERLANTAR DAN PENY ANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka.
5.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
6.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. - 3
7.Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8.Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
9.Orang yang berusia tua Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
10.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 1 1 . Anak dengan Kedisabilitasan yang selanjutnya disebut ADK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental
12.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Dinas untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup penugasan di Kecamatan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada Lnsia terlantar dan Penyandang Disabilitas terlantar di daerah yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. - 4

(1)Program bantuan sosial kepada lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar Kabupaten Kolaka bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka yang dialokasikan pada DPA Dinas Sosial.
(2)Biaya bantuan sosial kepada lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar yang ditanggung pada program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati

BAB ILL

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan sosial meliputi:

a.Lanjut usia Terlantar berusia 60 tahun atau lebih.
b.Penyandang Disabilitas Terlantar berusia di atas O tahun s/d 59 tahun termasuk Anak dengan Kedisabilitasan.
c.memiliki identitas sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
d.tercatat/ terdaftar sebagai warga miskin dan/ atau terlantar pada Dinas Sosial;
e.dalam keadaan terlantar, yaitu: 1) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; 2) masih ada perseorangan, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengurus; 3) lansia terlantar dan penyandang disabilitas yang hidupnya tergantung pada orang lain; dan/ atau 4) memiliki penyakit menahun/hidupnya tergantung pada orang lain.
f.dalam keadaan miskin, yaitu: 1) tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau 2) mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. - 5

(1)Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan/usulan calon penerima bantuan melalui TKSK yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Kartu Keluarga.
(2)Permohonan yang diajukan oleh kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial melalui TKSK.
(1)Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan bantuan.
(2)Apabila dalam proses verifikasi ada laporan dari TKSK atas usulan Kepala Desa/Lurah bahwa calon penerima bantuan yang diajukan telah meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi kriteria, selanjutnya Kepala Desa/Lurah melalui TKSK mengusulkan pengganti.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

(1)Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, selanjutnya calon penerima dan besaran bantuan diusulkan kepada Bupati.
(2)Penerima dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Bantuan dialokasikan kepada penerima bantuan melalui rekening virtual bank yang menjadi mitra Pemerintah Daerah. - 6
(2)Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan oleh pihak bank atau oleh TKSK yang telah diberikan surat kuasa.
(3)Penerima bantuan menerima bantuan dengan didampingi oleh pihak Dinas Sosial, perwakilan bank mitra dan wali/keluarga penerima bantuan.
(4)Penerima bantuan yang meninggal dunia setelah dan/atau dalam proses mencairkan atau menyalurkan bantuan, maka dana yang belum diterima diserahkan kepada penerima Jainnya yang memenuhi kriteria dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial.
(5)Apabila penerima bantuan berpindah alamat di luar Kabupaten Kolaka, maka diberikan waktu sampai 4 (empat) bulan Jamanya, untuk mengurus bantuannya.
(6)Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerima bantuan tidak mengurus bantuannya maka akan digantikan oleh masyarakat Janjut usia terlantar dan/atau penyandang disabilitas lain yang memenuhi kriteria dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa atau Kecamatan setempat.
(7)Penggantian penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 9

(1)Pihak bank mitra membuat laporan pertanggungjawaban bantuan sosial.
(2)Surat Pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
(3)Laporan Pertaggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.bukti transfer penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial;
2. b.berita acara serah terima dana dari TKSK/pendamping/penyalur ke wali atau saksi;
3. c.tanda terima dana bantuan ke Penerima bantuan;
4. d.dokumentasi penyerahan dan penyaluran dana bantuan sosial.
(4)Setelah laporan pertanggungjawaban bantuan sosial diterima, Dinas Sosial berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Japoran pertanggungjawaban dan apabila diterima di bulan Desember paling - 7 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
1. a.pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. b.pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh APIP.
(2)Monitoring dan Evaluasi
1. a.Dinas Sosial bersama TKSK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial.
2. b.Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka. Ditetapkan di Kolaka Pada tanggal lo en, 2025 RIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA A It4K BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR I9 • • - 7 . paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

(1)Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
1. a.pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. b.pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh APIP
(2)Monitoring dan Evaluasi
1. a.Dinas Sosial bersama TKSK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial.
2. b.Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui lnspektorat Daerah. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka. Ditetapkan di Kolaka p aj la tanggal lo cuni 202S B 4 Ditetapkan di Kolaka Pada tanggal lo qn 2025 Pj. S,VARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA A(/jRv BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR I9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…