DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai dasar hukum pelaksanaan pengadaan pupuk organik gratis kepada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat dalam meningkatan produksi pangan dan gizi melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) serta meningkatkan produktivitas guna mendukung program ketahanan pangan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat dan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu mengadakan pupuk organik secara gratis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Untuk Meningkatkan Produksi Pangan dan Gizi melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari {P2L); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Pembentukan Daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . ' - 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan, kedua atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 5 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah. - 3 Menetapkan PERATURAN KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAY AAN MENINGKATKAN MEMUTUSKAN: BUPATI TENTANG PRODUKSI PANGAN DAN GIZI MELALUI PROGRAM PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
4.Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
5.Dinas Ketahanan Pangan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kolaka;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka;
7.Kelompok masyarakat adalah kelompok yang beranggotakan beberapa orang yang bergerak di bidang Pertanian melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
8.Kelompok Wanita Tani adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan perempuan yang bergerak dibidang pertanian melalui Program Pemamfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
9.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari bahan alami yang diolah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah terutama kandungan Carbon, Nitrogen, Fhospor dan Kalium (CNPK); lO. Bantuan pupuk organik adalah pupuk yang diberikan secara gratis oleh, pemerintah daerah kepada Kelompok masyarakat yang telah memenuhi syarat verifikasi kelayakan oleh Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka; - 4 l 1 . Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, pendapatan; aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta

Pasal 2

1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan pupuk organik gratis kepada kelompok masyarakat. 2) Pengadaan pupuk organik gratis bertujuan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat dalam meningkatan produksi pangan dan gizi melalui Program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). 3) Pengadaan pupuk organik gratis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas guna mendukung program ketahanan pangan daerah.

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

1) Penerima bantuan pupuk organik adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari:

a.Kelompok Wanita Tani;
b.Kelompok PKK;
c.Kelompok Dasawisma; dan
d.Kelompok masyarakat lainnya yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis oleh Dinas Ketahanan Pangan. [2) Kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1)di atas telah terdaftar secara resmi pada Dinas Ketahanan Pangan sebagai binaan.
(3)Kelompok masyarakat yang menjadi binaan sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 adalah yang melakukan budidaya pertanian dalam program pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). - 5

4.Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan berdasarkan hasil musyawarah kelompok berupa proposal yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III

JENIS, PENGADAAN DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 5

1) Jenis bantuan adalah pupuk organik padat atau cair. 2) Penetapan jumlah pupuk organik di hitung berdasarkan luas areal lahan pekarangan pangan lestari yang ditetapkan oleh tim teknis Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Pengadaan pupuk organik berdasarkan rincian defenitif kebutuhan kelompok masyarakat yang melakukan upaya budidaya pertanian kepada Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 7

1) Dinas Ketahahan Pangan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan dan gizi melalui program pemanfaatan pekarangan pangan lestari (P2L). 2) Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pendanaan pengadaan pupuk organik gratis ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kolaka dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Kerjasama pengadaan pupuk organik gratis dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya peraturan bupati ini harus menyesuaikan dengan peraturan bupati ini paling lama 3 (Tiga) bulan sejak peraturan bupati ini diberlakukan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. Dit tapkan di Kolaka p a la tanggal 9 u 202< B Diundangkan di kolaka pada tanggal TARTS DAERAH KABUPATEN KOLAKA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 20

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…