DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Renja-PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kolaka dalam seluruh Perangkat Daerah Kabupaten jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yang merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2026 dan mengacu pada Renstra-PD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator, Target dan Pagu Anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Mengisyaratkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Mengingat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); -2
3.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa ka!i terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); -3
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
12.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); r-- ,. Menetapkan -4
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 5-241);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 1 1 ) ;
16.Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Bupati adalah Bupati Kolaka;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kolaka;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2025-2029;
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra - PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2025-2029; Ka bu paten 5
7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
9.RKPD Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026;
10.Renja-PD Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2026.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja-PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kolaka dalam seluruh Perangkat Daerah Kabupaten jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2026 dan mengacu pada Renstra-PD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator, Target dan Pagu Anggaran.

Pasal 4

(1)Renja-PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : SABI : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP ,· -6
(2)Naskah Renja-PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran masing-masing Perangkat Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja-PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. ditetapkan di kolaka padj tanggal 3I Lo BU ATI KOLAKA I diundangkan di kolaka pada tanggal '4 Ji 2015 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 25 31 J L 1 222¢ LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR Z5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.DINAS KESEHATAN
3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.DINAS PERUMAHAN DAN KAW ASAN PERMUKIMAN
5.DINAS SOSIAL
6.SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7.SADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 1. DINAS KETAHANAN PANGAN
12.DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.DINAS PERHUBUNGAN
16.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU
19.DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20.DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22.DINAS PERIKANAN
23.DINAS PARIWISATA
24.DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
25.DINAS PERKESUNAN DAN PETERNAKAN
26.DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27.SEKRETARIAT DAERAH
28.SEKRETARIAT DPRD
29.INSPEKTORAT
30.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 1. SADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
32.SADAN PENDAPATAN DAERAH • 8 ° NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
33.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
34.SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
35.KECAMATAN KOLAKA
36.KECAMATAN WUNDULAKO
37.KECAMATAN LATAMBAGA
38.KECAMATAN SAMATURU
39.KECAMATAN WOLO
40.KECAMATAN IWOIMENDAA
41.KECAMATAN BAULA
42.KECAMATAN POMALAA
43.KECAMATAN TANGGETADA
44.KECAMATAN WATUBANGGA
45.KECAMATAN POLINGGONA
46.KECAMATAN TOARI BU ATI KOLAKA, $2lo $ P Agstan Ad.ur, 3 l v-- PUt.o.60@da , koloo4 e tom AMF oct. PP€P9 i '

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…