DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk teknis penyaluran bantuan untuk nelayan dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator (1) Tujuan bantuan Pemerintah dalam bentuk pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan adalah menyalurkan bantuan pupuk subsidi bagi petani dan sarana penangkapan ikan bagi nelayan; (2) Sasaran Bantuan pupuk untuk perikanan budidaya ini adalah pembudidaya ikan dan nelayan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan; (3) Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah tersalurkannya bantuan pupuk pupuk subsidi kepada pembudidaya ikan dan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pupuk bagi pembud.idaya ikan & sarana penangkapan ikan untuk nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka melalui program Kartu Perikanan Beramal (KARPER) memberikan dukungan penyediaan sarana pembudidaya ikan bagi pembudidaya berupa penyaluran bantuan pupuk subsidi & sarana penangkapan ikan untuk nelayan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk Subsidi Bagi Pembudidaya Ikan dan Bantuan Penangkapan lkan Bagi Nelayan. Sarana Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Pen eta pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYAL URAN BANTUAN PUPUK SUBSIDI UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN & SARANA PENANGKAPAN IKAN UNTUK NELAYAN MELALUI PROGRAM KARTU PERIKANAN BERAMAL DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Kolaka ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
(2)Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
(3)Bupati adalah Bupati Kolaka.
(4)Dinas Perikanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
(5)Pupuk adalah bahan kimia anorganik yang digunakan dalam proses pembudidaya ikan berupa pupuk urea dan pupuk SP 36.
(6)Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan.
(7)Teknologi sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.
(8)Nelayan adalah setiap orang yang mata pencariannya melakukan penangkapanikan.
(9)Sarana penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
(10)Nelayan penuh adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan kecuali sebagai nelayan. ( 1 1 ) Kartu Perikanan Beramal disebut Karper Beramal Adalah program unggulan Bupati Kolaka dan Masa berlaku Karper Beramal selama 1 tahun.
(12)PenyuJuh Perikanan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyuluh Perikanan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pasal 2

Tujuan, Sasaran dan Indikator

(1)Tujuan bantuan Pemerintah dalam bentuk pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan adalah menyalurkan bantuan pupuk subsidi bagi petani dan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.
(2)Sasaran Bantuan pupuk untuk perikanan budidaya ini adalah pembudidaya ikan dan nelayan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
(3)Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah tersalurkannya bantuan pupuk pupuk subsidi kepada pembudidaya ikan dan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN, KRITERlA PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 3

Pemberian bantuan pupuk subsidi dan sarana penangkapan ikan adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka melalui Kartu Perikanan BERAMAL (KARPER BERAMAL).

Pasal 4

Jenis bantuan Pemerintah Daerah yaitu bantuan sarana dan diberikan dalam bentuk barang dengan spesifikasi yaitu bantuan pupuk Urea dan pupuk SP36 subsidi dan sarana penangkapan ikan.

Pasal 5

Bantuan pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan dan sarana penangkapan ikan untuk nelayan akan diberikan dengan rincian sebagai berikut:

a.Perikanan Budidaya 1) Urea sebanyak 600 zak/30.000 kg; 2) SP36 sebanyak 200 zak/ 10.000 kg; Jumlah keseluruhan 800 zak/ 40. 000 kg
b.Perikanan Tangkap 1) Mesin motor 13 PK berjumlah 30 unit; 2) Rawai dasar berjumlah 60 unit; 3) Bubu lkan berjumlah 250 unit; 4) Jaring insang 4 inch berjumlah 30 unit;

Pasal 6

Kriteria Penerima Bantuan Penerima bantuan adalah pembudidaya ikan dan nelayan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Pembudidaya ikan: 1) Memiliki KTP Kolaka paling kurang 3 tahun terakhir 2) Memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) 3) Sebagai pemilik lahan budidaya dengan dokumen PBB atau Penggarap lahan budidaya yang berdomisili pada wilayah usaha 4) Bukan ASN, Pegawai BUMN/BUMD/TNI/POLRI, Legislatif, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Perikanan 5) Masih aktif sebagai pembudidaya ikan pada 3 tahun terakhir. 6) Luas areal budidaya tambak 0,5-1,5 ha. 7) Tambak dan kolam masih produktif 8) Teknologi tradisional dalam pola pembudidayaan 9) Diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
b.Nelayan 1) Memiliki KTP Kolaka paling kurang 3 tahun terakhir 2) Memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) 3) Bukan ASN, Pegawai BUMN/BUMD/TNI/POLRI, Anggota Legislatif, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Penyuluh Perikanan 4) Sebagai nelayan tradisional 5) Nelayan penuh 6) Masih aktif sebagai nelayan pada 3 tahun terakhir.

Pasal 7

Tata Kelola Bantuan Pemerintah Organisasi bantuan pupuk subsidi untuk pembudidaya ikan dan sarana penangkapan ikan sebagai berikut :

a.Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka tugasnya : 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan 2) Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penenma dan menandatangani berita acara identifikasi dan verifikasi calon penenma 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan 4) Melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Bupati Kolaka Anggota Penyuluh
b.Penyuluh Perikanan tugasnya : 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan 2) Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penenma dan menandatangani berita acara identifikasi dan verifikasi calon penenma 3) Membantu dan mendampingi calon penerima bantuan dalam penggunaan bantuan yang diterima oleh petani maupun nelayan 4) Melakukan penilaian dan pemeriksaan hasil pekerjaan 5) Membuat laporan pemanfaatan bantuan dan menyampaikannya ke Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka.
c.Petani Pembudidaya Ikan dan Nelayan sebagai penerima bantuan pemerintah bertugas: 1) Bertugas menandatangani pemyataan kesanggupan untuk memanfaatkan bantuan yang diterima. 2) Menyampaikan laporan kepada penyuluh dan Dinas Perikanan

Pasal 8

Penyaluran Bantuan

(1)Sumber Pembiayaan untuk kegiatan pupuk subsidi bagi perikanan budidaya dan sarana penangkapan bagi nelayan berasal dari APBD dalam bentuk program Kartu Perikanan (KARPER BERAMAL).
(2)Penetapan dan Penyaluran Bantuan Pupuk dan Sarana Penangkapan Ikan mekanismenya ditetapkan melalui tahapan sebagai berikut :
1. a.Identifikasi calon penerima Kartu Perikanan oleh penyuluh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
2. b.Verifikasi kembali oleh tim POKJA dengan susunan Sekretaris sebagai Ketua, Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil, Kabid Pengembangan Kawasan dan Pembenihan, Koordinator Penyuluh Perikanan dan Pejabat Fungsional Budidaya masing-masing sebagai anggota.
3. c.Penetapan penerima oleh Kepala Dinas Perikanan
4. d.Penyaluran paket bantuan ke pernerima melalui penyuluh bersama tim Dinas Perikanan ----------------------------- ----

BAB ILL

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SAKS!

Pasal 8

(1)Pertanggungjawaban penerima bantuan
1. a.Menandatangani kesanggupan penerima dan memanfaatkan bantuan yang diterima dari Pemerintah daerah.
2. b.Wajib melaksanakan ketentuan dan telah ditandatangani dalam surat kesanggupan.
(2)Pertanggungjawaban pemberi bantuan
1. a.Melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan Pemerintah.
2. b.Melakukan penyaluran bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan berasal dari APBD Kabupaten Kolaka tahun berjalan.
(2)Ketentuan perpajakan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…