DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan clan mendukung terciptanya keseragaman dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah perlu mewujudkan pengelolaan Arsip Dinarnis;
b.bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Arsip Dinarnis yang efektif clan efisien untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, maka perlu aclanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses Arsip Dinamis di Li.ngkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan clan Akses Arsip Dinarnis;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); -2
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tent.ang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2.Bupati adalah Bupati Kolaka.
3.Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan pemerintahan daerah urusan pemerintahan yang mermmpm yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5.Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
6.Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
7.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan saran bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
8.Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
9.Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
10.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 1 1. Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

BAB II

KATEGOR! KLAS!FIKAS! KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

Pasal 2

(1)Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis terdiri atas:
1. a.terbuka;
2. b.terbatas; dan
3. c.rahasia.
(2)Arsip Dinamis yang termasuk dalam ketegori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a adalah arsip yang tidak dikategorikan sebagai arsip terbatas dan arsip rahasia.
(3)Arsip Dinamis yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:
1. a.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, rekam medis pegawai;
2. b.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang; -4
3. c.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksanaan auditor independen;
4. d.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
5. e.Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
(4)Arsip Dinamis yang terrnasuk dalam kategori arsip Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi:
1. a.Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum hak atas kekayaan intelektual, dan proposal file;
2. b.Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik/telepon;
3. c.arsip yang tercipta terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
4. d.arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
5. e.arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
6. f.arsip dengan isi akta otentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
7. g.arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
8. h.arsip yang terkait dengan memorandum of understanding; dan
  1. 1.daftar arsip Rahasia.
(5)Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif.
(6)Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5)sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. -5

BAB III

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah melakukan pengamanan Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses.
(2)Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.sarana; dan
2. b.sumber daya manusia.

Pasal 4

(1)Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
(2)Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip Rahasia;
2. b.sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
3. c.prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
4. d.pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas keamanan seperti kamera pengawas, kunci pengaman ruang dan media simpan arsip.
(3)Sarana sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melipu ti:
1. a.daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
2. b.sistem pengelolaan arsip aktif dan inaktif. \ -6

Pasal 5

(1)Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
(2)Arsiparis atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak akses pada unit kerja pengelolaan arsipnya.
(3)Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. No 6 PARAF KOORDINASI Dite pkan di Kolaka pad} tanggal 2¢ /nuws 2cs , Diundangkan di Kolaka pada tanggal P. SE S DAERAH KABUPATEN KOLAKA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…