BAB I KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKATENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS PUSAT KESEHATANMASYARAKAT. MEMUTUSKAN: Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N omor 12 13);
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, a tau kelompok masyarakat.
14.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, yangSwakelolamelaluiBarang/ J asa13. Pengadaan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/ a tau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
7.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ a tau E-purchasing.
9.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUDuntuk mengelola pemilihan Penyedia.
10.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
11.Pelaku Usaha adalah badan usaha a tau perseorangan yang rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk
a.memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/ J asa;
b.sebagai pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dalam rangka mencapai tujuan pembentukan BLUD.