DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dalam rangka mencapai tujuan pembentukan BLUD yaitu: a. menjamm ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD; b. mendorong penggunaan produk dalam negeri; c. mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA, PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2.02.t; TENTANG PENGADAANBARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANANUMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUPATIKOLAKA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Dalam Peraturan Bupati Kolaka ini yang d.imaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah sistem yang d.iterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3.Pengadaan Barang/Jasa BLVD yang selanjutnya d.isebut dengan Pengadaan Barang/ J asa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLVD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLVD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima basil pekerjaan.
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya d.isingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N omor 12 13); selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, a tau kelompok masyarakat.
14.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, yangSwakelolamelaluiBarang/ J asa13. Pengadaan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/ a tau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
7.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ a tau E-purchasing.
9.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUDuntuk mengelola pemilihan Penyedia.
10.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
11.Pelaku Usaha adalah badan usaha a tau perseorangan yang rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk
1. a.memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/ J asa;
2. b.sebagai pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dalam rangka mencapai tujuan pembentukan BLUD.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKATENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS PUSAT KESEHATANMASYARAKAT.

Pasal 2

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

16.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti. Pengadaan Barang/ J asa.
19.Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan social dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
20.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
21.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Barang/ J asa;

Pasal 5

a.menjamm ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
b.mendorong penggunaan produk dalam negeri;
c.mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
d.mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
e.mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 4

a.jasa layanan;
b.hibah tidak terikat;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d.lain-lain pendapatan BLUDyang sah.

Pasal 3

Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

Pasal 7

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.bersaing;
e.adil/tidak diskriminatif;
f.akuntabel; dan
g.ekonomis. Pengadaan Barang/ J asa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pasal 6

b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
c.mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d.mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
e.memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
f.melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

(1)Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan rm meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.barang;
2. b.pekerjaan Konstruksi;
3. c.jasa Konsultasi; dan
4. d.jasa Lainnya.
(2)Pengadaan Barang/ J asa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara terintegras.

Pasal 8

c.tidak sating mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menenma dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ J asa. penyunpanganmencegahuntukdirahasiakan

(1)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD;
(2)Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan:
1. a.sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
2. b.sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; a tau
3. c.pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
(4)Pimpinan BLUDdapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD.

Pasal 9

(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.Swakelola; dan/ a tau
2. b.Penyedia.
(4)Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan;
2. b.persiapan pengadaan;
3. c.persiapan pemilihan;
4. d.pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.pelaksaan kontrak.
6. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
7. b.mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. c.menetapkan perencanaan pengadaan;
9. d.menetapkan dan mengumumkan RUP;
10. e.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
11. f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi gagal;
12. g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
13. h.menetapkan PPK;
  1. 1.menetapkan PPTK; J. menetapkan Pejabat Pengadaan;
14. k.menetapkan penyelenggara Swakelola;
  1. 1.menetapkan tim teknis;
(1)PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

Pasal 11

Paragraf I Pengguna Anggaran

a.PA;
b.KPA;
c.PPK;
d.PPTK;
e.Pejabat Pengadaan;
f.Pokja Pemilihan;
g.Penyelenggara Swakelola; dan
h.Penyedia. Pelaku Pengadaan Barang/ J asa terdiri dari :

Pasal 10

(1)KPAdalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPAberwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
(4)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/ a tau

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…