DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka beserta tugas dan fungsinya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). - 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5.Sadan Riset dan lnovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Sadan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka;
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pernbantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk rnelindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8.Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
10.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pernahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah; 1 1. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung llrnu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan rnanfaat llrnu Pengetahuan dan Teknologi; - 3
12.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan;
13.Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
14.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses;
15.Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial;
16.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara;
17.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
18.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BRIDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan;
(2)BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BRIDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan - 4 rencana induk dan peta jalan pemajuan ilrnu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilrnu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
e.pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
f.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
g.pengkoordinasian pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
h.pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
i.pelaksanaan administrasi Sadan Riset dan Inovasi Daerah; dan J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. - 5

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI Bagi.an Kesatu

Pasal 5

(1)BR1DA, dipimpin oleh Kepala BR1DA;
(2)Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
1. a.Sekretariat; dan
2. b.Kelompok JF.

Pasal 6

(1)Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas, serta pemberian dukungan teknis administrasi di lingkungan BR1DA;
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRIDA.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b.perencanaan, pengkoordinasian pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional substansi;
c.pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
d.pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
e.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional, serta evaluasi kineja Aparatur Sipil Negara; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. - 6

Pasal 8

(1)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Kelompok JF.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, Kepala BRIDA dapat menugaskan pejabat fungsional atau pelaksana yang kompeten untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
(2)Mekanisme penugasan pejabat fungsional atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sis tern kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Pasal 1 1 Pengelompokan substansi/Kelompok JF di lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.substansi program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. b.substansi keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sis tern akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset. - 7

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…