DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka beserta tugas dan fungsinya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA. - 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka adalah perangkat daerah Kabupaten Kolaka yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negen sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negeri Republik Indonesia;
10.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat; 1 1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
12.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organ1sas1 negara;
14.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi - 3 dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d.pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas;
(2)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernbawahi:
1. a.Sekretariat; dan
2. b.Kelornpok JF. - 4
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok JF;
(4)Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari koordinator Kelompok JF dan kelompok JF;
(5)Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kelompok JF Penanaman Modal dan kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 6

(1)Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas;
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
c.pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
d.pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, barang milik daerah dan dokumentasi;
e.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f.pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Sekretariat, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok JF.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, pengelolaan urusan perlengkapan, - 5 keuangan, rumah tangga, penataan dan pengelolaan aset, serta penyelenggaraan urusan informasi dan dokumentasi.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, Kepala Dinas dapat menugaskan pejabat fungsional atau pelaksana yang kompeten untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
(2)Mekanisme penugasan pejabat fungsional atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.
(1)Kelompok JF di lingkungan Dinas, terdiri dari:
1. a.Kelompok JF Penanaman Modal; dan
2. b.Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
2. b.pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah;
3. c.pengembangan potensidan peluang Penanaman Modal linfkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing Penanaman Modal lingkup Daerah;
4. d.penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi Penanaman Modal lingkup Daerah;
5. e.perencanaan kegiatan promosi Penanaman Modal di dalam dan luar negeri;
6. f.penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal;
7. g.pelaksanaan pemantauan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
8. h.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal, dan pendampingan hukum;
  1. 1.pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan; j . pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi Penanaman Modal; - 6
9. k.pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha; I. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan Penanaman Modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonpenzman;
3. c.pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. d.pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. e.pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. f.pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
8. h.pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)Pada Kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan;
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati. - 7

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…