DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penetapan besaran TPP, Sasaran, Kriteria, Tata Cara Pembayaran,Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pengembalian TPP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai ASN;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKOLAKA, Mengingat Menimbang TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKOLAKA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR s TAHUN2025 BUPATIKOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Calon PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Tambahan Penghasilan PegawaiASNyang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
11.Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat yang menduduki jabatan sementara saat ada kekosonganjabatan.
12.Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkt Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
13.Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15.Jabatan Administrasi adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16.Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURANBUPATITENTANGTAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATENKOLAKA.

Pasal 3

Kelasjabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Penatapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Besaran basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

18.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalarn peraturan perundang-undangan.
19.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai ASN terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalarn negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka, instansi dan/ atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalarn jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalarn formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II

PENETAPANBESARANTPP

Pasal 8

(1)TPP ASNdiberikan kepada Pegawai ASNdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.
(2)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.PNS;
2. b.CPNS; dan
3. c.PPPK.

BAB III

SASARANTPP

Pasal 7

(1)Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas:
1. a.opini laporan keuangan;
2. b.laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. c.kematangan penataan perangkat Daerah;
4. d.indeks inovasi Daerah;
5. e.prestasi kerja Pemerintah Daerah;
6. f.rasio belanja perjalanan dinas; dan
7. g.indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
(2)Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas:
1. a.indeks pembangunan manusia; dan
2. b.indeks gini ratio.
(3)Komponen variabel pengungkit dan variabel hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat
(2), didasarkan pada ketetapan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah. lndeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

lndeks kemahalan konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik.

Pasal 5

lndeks kapasitas fiskal Daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

TPP CPNS dan PPPK yang diangkat dalam jabatannya dengan surat perintah melaksanakan tugas pada tahun berkenaan, maka pemberian TPP dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam belanja pegawai. ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan rumah sakit umum daerah diberikan TPP ASN dengan mempertimbangkan insentif dan jasa pelayanan yang telah diterima.

Pasal 9

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan berdasarkan kriteria;
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja; dan
3. c.TPP berdasarkan kondisi kerja.
(2)TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan berdasarkan ketentuan jam kerja yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan diberikan kepada Pegawai ASNyang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(4)TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KRITERIAPEMBERIANTPP

Pasal 13

(1)Penilaian produktivitas kerja didasarkan pada penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas PegawaiASN yang dipimpinnya.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain:
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; atau
4. d.indikator kinerja individu.
(3)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada unsur unsur yang diperoleh dari pelaporan atau penginputan aktivitas kerja, dibuktikan dengan laporan aktivitas kerja Pegawai ASNyang direkapitulasi setiap bulan.
(4)Penilaian produktivitas kerja oleh atasan langsung dapat memperhitungkan aktivitas Pegawai ASN diluar jam kerja normal sesuai kebutuhan dan target kinerja Perangkat Daerah.
(5)Nilai akhir produktivitas kerja Pegawai ASN yang menjadi dasar perhitungan pemberian TPP komponen produktivitas kerja diberikan oleh atasan langsung yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…