DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB IV PENDAPATAN DAN BELANJA BAB V PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BAB VI UTANG DAN PIUTANG BAB VII PERSEDIAAN, ASET TETAP DAN INVESTASI BAB VIII EKUITAS BAB IX PENDANAAN BAB X PELAPORAN BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan keuangan rumah sakit memiliki fleksibilitas yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan pedoman penatausahaan keuangan dalarn upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan rumah sakit;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77, Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana belanja anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran badan layanan um um, pengadaaan barang/ jasa, pengelolaan investasi badan layanan umum dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun. Menimbang BUPATI KOLAKAUTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADANLAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. DJAFAR HARUN PERATURAN BUPATI KOLAKAUTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENT ANG BUPATI KOLAKAUTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentarig Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 71, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 7). Mengingat 3

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalarn rangka penyelenggaraan pemerin tahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi parnong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalarn mem berikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalarn pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari keten tuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD H.M. Djafar Harun adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan dan aset daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalarn rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
10.Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD RSUD H.M. Djafar Harun. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. DJAFAR HARUN. Menetapkan 4
11.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraaan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13.Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinam bungan dan berdaya saing.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
16.Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan BLUD yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah. 1 7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
18.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank umum yang sehat milik pemerintah dan atau pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
21.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan mem berikan nasehat kepada Pej a bat Pengelola BLUD dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
22.Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
23.Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertugas sebagai 5 penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
24.Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
25.Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungj awab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
26.Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau ja sa.
27.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Teknis dan/ atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa sub kegiatan BLUD dari 1 (satu) atau beberapa Kegiatan BLUD dan/ atau dari suatu Program BLUD sesuai dengan bidang tugasnya.
28.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis yang bersifat khusus.
29.Pendapatan BLVD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
30.Belanja BLUD adalah semua kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
31.Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dan penerima kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan pelepasan investasi jangka pendek.
32.Pengeluaran Pembiayaan BLUD adalah setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, dan pengeluaran investasi jangka pendek.
33.Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA BLVD adalah selisih lebih atau kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran dana BLUD.
34.Vtang BLUD yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/ atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
35.Piutang BLUD yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
36.Persediaan BLUD yang selanjutnya disebut persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLVD, 6 dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan.
37.Investasi BLUD yang selanjutnya disebut Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
38.Divestasi BLUD yang selanjutnya disebut divestasi adalah penjualan surat berharga yang dimiliki BLUD baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
39.Aset tetap BLUD yang selanjutnya disebut aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/ dikuasai oleh BLUD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk operasional kegiatan BLUD.
40.Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
41.Ekuitas BLUD yang selanjutnya disebut ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD setelah dikurangi semua kewajiban pada tanggal pelaporan.
42.Laporan perubahan ekuitas yang disingkat LPE adalah laporan keuangan yang berisi informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
43.Surplus BLUD yang selanjutnya disebut surplus adalah kondisi ketika pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada biaya atau pengeluaran.
44.Defisit anggaran BLUD yang selanjutnya disebut defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanj a pada tahun anggaran yang sama.
45.Nilai ambang batas adalah besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
46.Surat pernyataan penggunaan ambang batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD. 4 7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
49.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pem bayaran langsung.
50.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
51.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, 7 dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
52.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
53.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah sebuah laporan kegiatan dan/ atau bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungj awaban penatausahaan keuangan dan / a tau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
54.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP3BP BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja.
55.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang menyatakan semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menenma serta pem biayaan.
56.Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/ atau belanja berdasarkan SP3BP BLUD.
57.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh BLUD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/ defisit dan pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dalam satu periode pelaporan.
58.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih dalam satu tahun yang disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
59.Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD untuk kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan BLUD dalam satu periode pelaporan.
60.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekui tas pada tanggal terten tu.
61.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
62.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penj elasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas dan juga menyajikan 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, merigawa sr, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efektif, efisien dan produktif;
2. b.merumuskan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dalam hal selaku kepala SKPD;
4. d.mengkoordinasikan penyusunan RKAdan DPA;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan RSB;
6. f.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
7. g.menandatangani SPM;
8. h.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan BLUD

Pasal 2

(1)Pejabat Pengelola merupakan pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
1. a.pernrmprn ;
2. b.ptjabatkeuangan;dan
3. c.pejabat teknis.
(3)Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4)Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.
(5)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.
(6)Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD RSUD H.M. Djafar Harun. 9

BAB II

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 4

(1)Pengelolaan keuangan dana APBD Kabupaten Kolaka Utara mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Utara.
(2)Dalam pengelolaan keuangan dana BLUD (di luar dana APBD Kabupaten Kolaka utara), Pemimpin dapat bertindak selaku pengguna anggaran/ pengguna barang atau kuasa pengguna
1. e.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya. kepada Bupati melalui Kepala BKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. k.menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD lainnya sesuai kebutuhan;
  1. 1.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
3. m.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b, berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD yang berkewajiban:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.menyusun RSB;
3. c.menyusun RBA;
4. d.menyusun RKA;
5. e.menyusun dan/atau menyiapkan DPA dan DPPA;
6. f.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanj a;
7. g.menyelenggarakan pengelolaan kas;
8. h.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  1. 1.menyusun bahan kebijakan pengelolaan barang milik negara/ daerah; J. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. k.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;dan I. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
2. b.membantu menyusun pengembangan layanan yang dituangkan dalam RSB;
3. c.melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; 10

Pasal 6

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai PA oleh Bupati.
(2)PA sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;
2. b.melaksanakan anggaran BLUD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran atas beban belanja BLUD;
4. d.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
5. e.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran BLUD yang telah ditetapkan;
6. f.menandatangani dokumen hibah dan bantuan sosial dana BLUD;
7. g.menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;
8. h.mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(3)Dalam hal pemimpin bertindak sebagai PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati.
(4)Apabila terjadi penggantian PA maka PA pengganti diusulkan kepada Bupati dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
(5)Apabila PA berhalangan maka Pemimpin mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pejabat sementara sebagai PA dan berlaku sejak keputusan penunjukan pejabat sementara serta akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.

Pasal 5

(1)Pejabat pengelola keuangan dana BLUD meliputi:
1. a.Pengguna Anggaran atau disingkat PA;
2. b.Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA;
3. c.Pejabat Pembuat Komitmen;
4. d.Pejabat Penatausahaan Keuangan atau disingkat PPK;
5. e.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK; dan
6. f.Bendahara BLUD.
(2)Pejabat pengelola keuangan dana BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat merangkap sebagai pejabat pengelola BLUD dan/ atau pejabat pengelola keuangan dana APBD Kabupaten Kolaka Utara. anggaran/kuasa pengguna barang berdasarkan keputusan Bupati.
(3)Penetapan pengguna barang/kuasa pengguna barang dan tugas serta kewenangannya tunduk pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Barang Milik Negara/Daerah. 11

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai KPA, Pemimpin dapat mengusulkan pejabat lainnya (Kepala Bagian atau Kepala Bidang) sebagai KPA untuk ditetapkan oleh Bupati sehingga KPAdapat lebih dari 1 (satu).
(2)Banyaknya KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/ atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pemimpin atau pejabat keuangan yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana halnya dalam Pasal 6 ayat (2).
(4)Pejabat lainnya yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana halnya dalam Pasal 7 ayat (3).
(5)KPA sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Pasal 7

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit selaku KPA.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pemimpin berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/ atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;
2. b.melaksanakan anggaran BLUD di Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
5. e.mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. f.menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;
7. g.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
8. h.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Kepala Bagian atau Kepala Bi dang.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPAbertanggungjawab kepada PA.
(6)Apabila terjadi penggantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA maka penggantian KPA diusulkan kepada Bupati dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
(7)Apabila terjadi kekosongan KPA maka kewenangan beralih ke PA. 12 perkem banganmelaporkana. mengendalikan dan pelaksanaan kegiatan;
1. b.menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan untuk persyaratan pembayaran;
2. c.membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/ j asa; dan
3. d.menandatangani bukti pengeluaran belanja BLUD atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;

Pasal 11

(1)PA/KPA dalam pelaksanaan anggaran BLUD dapat dibantu oleh PPTK yang ditetapkan oleh Pemimpin.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Togas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
(3)Dalam melaksanakan penatausahaan anggaran BLUD PPK dapat dibantu oleh:
1. a.Penata Iaporan keuangan;
2. b.Pengurus barang atau Pembantu pengurus barang;
3. c.Verifikator; dan
4. d.Pembantu bendahara pengeluaran atau Pembantu bendahara penerimaan.
(4)Togas pembantuan PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin. pertanggungj awabanlaporanb. melakukan verifikasi Bendahara BLUD;
1. c.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset; dan
2. d.menyusun laporan keuangan SKPD.

Pasal 10

(1)Pemimpin atau Pejabat Keuangan yang ditetapkan sebagai PA/KPA, dalam melaksanakan anggaran dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)yang ditetapkan oleh Pemimpin.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti belanja yang diajukan oleh Bendahara BLUD;

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…