DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN STANDAR SATUAN BARGA BARANG DAN JASA BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daeah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana secara tertib, Iancar, transparan, akuntabel, berhasil guna, perlu disusun Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan J asa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); BUPATIKONAWEKEPULAUAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ; Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 1.D. TAHUN 2025 TENTANG STANDARSATUANHARGA,STANDARBIAYAUMUM,ANALISISSTANDARBIAYA DANHARGASATUANPEKERJAANKONSTRUKSIPADABARANGDANJASA KABUPATENKONAWEKEPULAUANTAHUNANGGARAN2026 BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5.Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6.Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU),adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
7.Analisis Standar Biaya (ASB) adalah Standar untuk menganalisis anggaran belanj a yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya diunit kerja dalam satu tahun anggaran.
8.Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)adalah adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISISSTANDARBIAYADANHARGASATUANPEKERJAAN KONSTRUKSI(HSPK)PADABARANGDANJASA KABUPATEN KONAWEKEPULAUANTAHUNANGGARAN2026. Menetapkan ., ; mi.

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Bupati 1n1 ditetapkan Satuan Barga, yang terdiri dari:

a.Standar Satuan Barga,
b.Standar Biaya Umum;
c.Analisis Standar Biaya; dan
d.Barga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

(2)Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

9.Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10.Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPI'JM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pemyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN BARGA BARANG DAN JASA konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standart pengupahan pekerja dan harga sewa/ beli peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi.

Pasal 5

Dalam hal terjadi keadaan bencana/ darurat yang mengakibatkan Standar satuan Harga tidak sesuai lagi dengan harga pasar maka dilakukan penyesuaian harga sesuai dengan

Pasal 4

(1)Dalam hal harga barang/jasa melampaui Satuan Harga atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka Pengguna Anggaran dapat menerbitkan SPTJM.
(2)SPTJMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan rincian jenis barang/jasa dan harga yang diperoleh dari survey dari paling sedikit dua penyedia atau dari e-katalog Portal Pengadaan Nasional.
(3)SPTJMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IL

Pasal 3

Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan batas harga paling tinggi untuk tiap jenisnya dan sudah termasuk pajak. keadaanpenangananperaturan perundang-undangan darurat/bencana. IP. 19691004 200112 1 003 MASYKUR UMI ERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR ... UPATEN KONAWE KEPULAUAN, I SAIFULLAH RAZAK TI KONAWE KEPULAUAN, ~ Ditetapkan di Langara pada tanggal, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 6

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…