DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pembebasan BPHTP Bagi Masayarakat Berpenghasilan Rendah BAB III Kriteria MBR BAB IV Ketentuan Lain-Lain

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99, dan

Mengingat

Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah berwenang memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

b.bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan Bupati mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah BUPATI KONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN .~o~~ TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKATBERPENGHASILAN RENDAH BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 81); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan
5.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ a tau Bangunan
6.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANBAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH PEMBEBASAN BEA

Pasal 2

(1)MBR dibebaskan dari pembayaran objek BPHTB.
(2)Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Pembebasan pembayaran objek BPHTB untuk MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriteria tertentu.
(4)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

9.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
10.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat
11.Gaji adalah penghasilan resmi yang diterima oleh pegawai setiap bulan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai. pembangunan Rumah. bantuana tauperolehankemudahanpemberian

BAB II

PEMBEBASANBPHTB BAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Pasal 4

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk

Pasal 3

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR..
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari Gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih gabungan suami istri yang bersumber dari Gaji, upah, dan/ atau hasil usaha.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanuntuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari Gaji, upah, dan/ a tau hasil usaha sendiri.

BAB III

KRITERIAMBR

Pasal 5

(1)Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.harga jual pemilikan Rumah Umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.
(2)Hargajual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Hargajual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marj in komersial dan tenor terten tu.

Pasal 7

(1)Besaran penghasilan per bulan MBR untuk kategori tidak kawin paling banyak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kategori kawin paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(2)Luas lantai paling luas 36 m2 (tiga puluh enarn meter persegi) untuk pernilikan Rurnah Urnurn dan satuan rumah susun,dan luas lantai paling luas 48 rn2 (ernpat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya. perrnohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kernudahan dan/ a tau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah, pemohon juga harus rnemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mengajukanharuspersyaratanrnernenuhiyang
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rurnah Swadaya.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKONAWEKEPULAUAN, Diundangkan di Langara pada tanggal l\. A~n l 2025 4 BAGIAN HUKUM 3 2 ASISTEN .•• NO JABATAN TGL PA 1 SEKRETARIS DAERAH ONAWE KEPULAUAN, > PARAF KOORDINASI 2025 Ditetapkan di Langara pad a tanggal l \ AQ ri l pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB bagi MBR berpedoman pada Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023