DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SUMBER DAN BESARAN ADD; BAB III TATA CARA PERHITUNGAN ADD; BAB IV PENYALURAN DANA; BAB V PENGGUNAAN ADD; BAB VI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; BAB VII PENJABAT KEPALA DESA; BAB VIII BELANJA LAINNYA; BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB X PENDAMPINGAN; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

1.Pasal 18 ayat ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 # 13 Tahun 2013 tentang - 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan # - 3 kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
5.Kepala Desa adalah penjabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. 1 1 . Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. \ . - 4
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Alokasi Dana Desa minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
16.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah merupakan Rencana Pembangunan desa dalam masa jabatah Kepala Desa.
18.Rencana kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan Rencana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan) Desa sebagai Penjabaran dari RPJM Desa;

BAB II

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 2

(1)ADD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. # - 5
(3)Besaran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp35.388.905.900 (tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sebilan ratus lima sembilan ratus ribu rupiah).
(4)Rincian besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

(1)Setiap tahun Pemerintah Desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan Jumlah ADD paling rendah, ADD Proporsional dan ADD Khusus, menurut nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan indikator yang ditetapkan.
(2)Penghitungan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan:
1. a.untuk ADD paling rendah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari Pagu ADD Kabupaten dibagi merata setiap desa dalam kabupaten; dan
2. b.Untuk ADD Proporsional sebesar 1 % (satu persen per seratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi berdasarkan bobot setiap Desa.

Pasal 4

(1)Perhitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot masing-masing Desa, dilakukan dengan menetapkan nilai pada kertas kerja perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
(2)Nilai ADD Proporsional ditentukan dengan mengalihkan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - 6 dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 10% (satu perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

BAB IV

PENYALURAN DANA

Pasal 5

(1)ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di Daerah.
(2)Penyaluran ADD dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.
(3)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan di Desa masing-masing dengan ketentuan:
1. a.triwulan I {kesatu) paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk Desa pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana Penggunaan ADD;
2. b.triwulan II (kedua) paling banyak sebesar 50% {lima puluh perseratus) dari total ADD;
3. c.triwulan III (ketiga) paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total ADD; dan
4. d.triwulan IV (keempat) paling banyak sebesar 100% {seratus perseratus), dari total ADD.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pasal 5 ( ayat 3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan ketentuan: - 7
1. a.triwulan I berupa: 1 . r e n c an a kerja Pemerintah Desa yang telah di tetapkan;
  1. 2.Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di tetapkan; dan
  2. 3.laporan penggunaan ADD tahun sebelumnya.
2. b.triwulan II berupa: 1 . laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD triwulan I; dan
  1. 2.laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan.
3. c.triwulan III berupa:
  1. 1.laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD triwulan II; dan
  2. 2.laporan realisasi penggunaan ADD triwulan II minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan.
4. d.triwulan IV berupa:
  1. 1.laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap III; dan
  2. 2.laporan realisasi penggunaan ADD triwulan III minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan.
(2)Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat melakukan verifikasi dan/ atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban triwulan IV tahun sebelumnya.
(3)Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka menjadi - 8 tanggungjawab Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.
(4)Penjabat Kepala Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dengan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.
(5)Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan untuk memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(6)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD triwulan II, III dan IV. BABV PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

(1)Penggunaan dana ADD harus mengacu pada RPJM Desa yang dijabarkan dalam RKP Desa. - 9
(2)Pengalokasian dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran berjalan

Pasal 9

(1)Rincian penggunaan ADD terbagi dalam:
1. a.pem bayaran penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
2. b.pembayaran tunjangan Pengurus BPD; dan
3. c.belanja lainnya.
(2)Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
1. a.penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. b.penyediaan Insentif atau operasional RT /RW.
3. c.penyediaan Insentif atau operasional Staf Desa.
4. d.operasional Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga Kemasyakatan Desa;
5. e.penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan dan/ atau pengadaaan Pemerintah Desa.
6. f.pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
7. g.penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
8. h.pelaksanaan pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, pemberdayaan pembinaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaa darurat dan mendesak Desa - 1 0

BAB VI

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama satu tahun.
(2)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterima pertriwulan pada bulan berjalan
(3)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perbulan
2. b.Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
3. c.Kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.023.000 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan.
(1)Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang terpilih.
(2)Penjabat Kepala Desa dapat menenma penenmaan lainnya yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam APB Desa.
(3)Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak termasuk menerima penghasilan tetap dan h - 1 1 jaminan kesehatan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam APB Desa.

BAB VIII

BELANJA LAINNYA

Pasal 12

(1)Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan:
1. a.operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.operasional BPD;
3. c.operasional pemberdayaan kesejahteraan keluarga
4. d.operasional karang taruna; dan
5. e.operasional lembaga pemberdayaan masyarakat.
(2)Rincian belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…