DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWAJIBAN; BAB III LARANGAN; BAB IV HUKUMAN DISIPLIN; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Lingkungan Pemerintah Daerah; / J - 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 8 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); f - 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi 4 - 4 pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
9.Disiplin PPPK adalah Kesanggupan PPPK untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10.Hari kerja adalah hari dimana PPPK harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan. 1 1 . Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun diluar kantor.
12.Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/ atau malam hari.
13.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
15.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
16.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang - 5 menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
17.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertirnbangan Aparatus Sipil Negara.
18.Badan Pertirnbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
19.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
20.Dampak negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra dan kepercayaan, nama baik, dan/ atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)PPPK Wajib:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indoensia dan Pemerintah yang sah;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; f - 6
5. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
6. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jebatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah.
(2)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
1. a.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK dan sumpah/janjijabatan;
2. b.mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
3. c.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
4. d.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
6. f.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
7. g.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
8. h.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 7

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat pembina Kepegawaiaan;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
1. 1.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; j . menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubugan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
1. 1.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan suatu Tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: - 8 satu yangdan/ atau tindakan merugikan salahmenguntungkan atau
1. 1.mengikuti kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin. - 9

Pasal 5

(1)Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
1. a.hukuman disiplin ringan;
2. b.hukuman disiplin sedang; atau
3. c.hukuman disiplin berat.
(2)Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pemyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.Pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
3. c.Pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.

Pasal 6

(1)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban: } - 1 0
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 ayat ( 1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
2. b.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
3. c.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
4. d.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
5. e.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufg, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
6. f.bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufh, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
(2)Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; - 1 1
2. b.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yang berdampak pada Unit Kerja berupa:
  1. 1.teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. 2.teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. c.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
4. d.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 7

(1)Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar terhadap kewajiban:
1. a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/ atau instansi yang bersangkutan;
2. b.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; I - 1 2
3. c.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
4. d.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
5. e.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
6. f.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
7. g.bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufh, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
(2)Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. b.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; . ' - 1 3
3. c.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
4. d.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang dilakukan pebajat administrator dan pejabat fungsional;
5. e.masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berupa: 1) pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 1 1 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 2) pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan 3) pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh bel as) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
6. f.menggunakan dan meme lihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan t - 1 4
7. g.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:
1. a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/ atau negara;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
3. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
6. f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 ayat ( 1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; h - 1 5
7. g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufg, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
8. h.bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufh, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
(2)Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.menggutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurufb, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
2. b.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
3. c.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang dilakukan pebajat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
4. d.Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berupa:
  1. 1.pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 2 1 ( d u a puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; } - 1 6
  2. 2.pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan horrnat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
5. e.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h.

Pasal 9

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

a.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
b.melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
c.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
d.menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 10

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: / . . - 1 7

a.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
b.melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/ atau instansi yang bersangkutan;
c.melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangku tan;
e.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
f.menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
g.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye dan/ atau menjadi menggunakan atribut peserta partai kampanye dengan atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 1 dan angka 2. ' ' . ' - 1 8 Pasal 1 1 Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

(1)Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
(2)Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
(3)Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d;
(4)Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
(5)Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
(6)Melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
(7)Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufk;
(8)Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l;
(9)Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, . . - 1 9 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:

1.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
2.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3.membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
5.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…